Kemiskinan Menimbulkan Kemirisan

Kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak dasarnya dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Penduduk dapat dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita atau per bulan di bawah garis kemiskinan atau GK.

Garis kemiskinan ialah representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar bisa membuat masyarakat hidup dengan layak dalam minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan yang bisa diperkirakan sebanyak 2100 kilo kalori per kapita per hari.

Kita juga dapat mengetahui tentang jumlah kemiskinan dengan melihat dari data seperti BPS dan hasil sensus. Data-data kemiskinan ini dapat kita bagi menjadi dua yaitu data waktu dan data mikro. Data makro sendiri merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme mencari sampel dan bersifat kualitatif yang memberi gambaran umum atau secara kasar pada suatu daerah. Contoh kecil dari data makro sendiri ialah seperti data kemiskinan nasional dan provinsi yang terbit tiap 2 tahun selama periode Maret dan September. Dan juga satu tahun sekali untuk periode kabupaten dan kota dalam berita resmi statistik BPS. Kemudian yang kedua yaitu data mikro yang merupakan data yang diperoleh melalui kegiatan sensus atau dilakukan secara menyeluruh data mikro sendiri bersifat kuantitatif dengan info yang lebih mendetail dan dapat digunakan sebagai intervensi program. Contoh data mikro adalah data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Kemudian ada juga contoh lain seperti Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (DT PFM OTM) yang berasal dari pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) yang biasanya diterbitkan sebanyak dua kali dalam setahun oleh kementerian sosial.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi sebuah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Contoh kecil angka kemiskinan yang ada di Kota Jember saja meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Tercatat dari data Pusat statistik Jember tahun 2021 presentasi kemiskinan Jember menyentuh pada 10,41%. Peningkatan kemiskinan ini banyak terjadi pada saat adanya pandemi Corona hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan yang mulai dari tahun 2019. Akan tetapi masalah ini tidak hanya terjadi di kota Jember saja akan tetapi menjadi sebuah masalah di berbagai kota atau Kabupaten lainnya.

Seperti yang kita ketahui pada saat terjadinya pandemi Corona ini angka pengangguran yang ada setiap wilayah khususnya Kabupaten Jember melonjak tinggi. Hal ini dapat terjadi karena dampak sosial seperti kurangnya atau mobilitas masyarakat yang dibatasi. Orang-orang menjadi jarang dalam menggunakan angkutan umum dan membuat penggunaan kendaraan pribadi menjadi lebih sering digunakan. Hal ini yang menjadikan banyaknya pekerja yang menjadi sopir angkutan umum tidak mendapatkan upah yang nantinya dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu para petani juga terdampak seperti mobilitas yang terganggu juga mempengaruhi adanya atau ketersediaan dari pupuk yang biasanya digunakan oleh petani. Adapun seperti pedagang yang berjualan di pasar tidak dapat melakukan kegiatan jual beli karena pandemi covid mengharuskan tidak adanya kontak fisik atau kontak sosial yang mengakibatkan penularan semakin tinggi. Dengan demikian banyak pelaku usaha dagang ataupun usaha toko yang berada di pasar menambah jumlah kemiskinan karena tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari mereka.

Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya seperti bantuan sembako pada masyarakat yang terdampak. Pemerintah juga diharapkan pada saat pandemi covid memberikan bantuan secara merata atau tepat sasaran. Akan tetapi pada saat itu pemerintah melakukan banyak atau bantuan tersebut tidak terbagikan secara merata atau tidak tepat sasaran. Namun pada saat ini hal tersebut sudah tidak menjadi sebuah masalah karena pandemi covid sudah selesai dan semua kegiatan pekerja dapat berjalan normal lagi.

Meskipun pandemi covid telah berlalu masalah kemiskinan ini masih banyak terjadi karena banyaknya pengangguran sisa pandemi yang tidak menemukan lapangan pekerjaan serta banyak lapangan pekerjaan atau perusahaan yang tidak menerima karyawan baru dikarenakan perusahaan belum bangkit. Oleh karena itu masalah ini menjadi sebuah masalah baru yang mana berakibat pada perekonomian Kabupaten. Adapun masyarakat yang mengalami kemiskinan yang sedari awal sudah tidak mampu atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan

1.Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan air bersih

2.Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan atau keterampilan wirausaha untuk pemula dengan bantuan modal awal yang berasal dari pemerintah kabupaten dan dengan memberikan bantuan dana atau pemberian bantuan sembako agar membantu perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidup

3.Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil hal ini dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan terkait pengembangan wirausaha fasilitas dan akses modal atau kredit subsidi

Serta pemerintah Kabupaten juga dapat melakukan atau memilih beberapa desa sebagai desa dampingan yang menjadi desa lokasi yang memenuhi kriteria dan kemudian dilakukannya penanggulangan kemiskinan.

Adapun hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten seperti melakukan pemberdayaan masyarakat dengan dilakukannya meningkatkan kemampuan individu melalui program sosialisasi dan pelatihan khusus untuk setiap desa. Hal ini dapat membantu lebih majunya pola pikir dan pengetahuan masyarakat miskin dalam menanggulangi masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya dan juga hal tersebut dapat membantu membangun kembali perekonomian kabupaten yang sudah terkuras atau yang sudah dikeluarkan untuk membantu masyarakat miskin dalam pengadaan fasilitas maupun jasa. Dengan masyarakat yang sejahtera dan minimnya kemiskinan yang terjadi akan akan membuat perekonomian yang sebelumnya terganggu dapat terbangun kembali dengan lebih baik.

Jika semua program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dapat berjalan dengan lancar akan timbul hal-hal baik untuk masyarakat kedepannya. Hal ini dapat berlaku apabila masyarakat miskin melakukan semua hal yang diberitahukan dengan tanpa ada masalah. Oleh sebab itu pengawasan dari pemerintah Kabupaten harus dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru akibat dari kurangnya pengetahuan dari masyarakat miskin tersebut. Pemerintah dapat membantu akan tetapi tidak dengan membentuk secara keseluruhan hal tersebut akan dapat mempengaruhi kemandirian masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang melakukan semua hal dengan sendirinya akan berdampak positif untuk kemajuan mereka sendiri serta tidak membuat dampak buruk kepada wilayah kabupaten. Dengan demikian masyarakat miskin yang ada akan hilang bahkan tidak akan terjadi kembali di masa depan. Oleh karenanya masyarakat dan pemerintah Kabupaten harus siap bersama untuk menanggulangi berbagai masalah yang ada di Kabupaten dari permasalahan sampah lahan maupun kemiskinan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian masalah klasik tentang kemiskinan serta berbagai masalah yang lain bukan lagi hambatan untuk membuat Kabupaten Jember lebih maju dan dapat mengantisipasi apabila terjadi sebuah pandemi seperti yang pernah terjadi.