Politisasi agama adalah fenomena yang semakin sering terlihat dalam dinamika politik modern, khususnya di negara-negara dengan keberagaman agama yang tinggi seperti Indonesia. Dampak dari politisasi agama dalam kehidupan berbangsa sangat kompleks, karena mencakup dimensi sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks ini, politisasi agama merujuk pada penggunaan simbol, nilai, atau ajaran agama untuk tujuan politik, baik untuk meraih kekuasaan, mendapatkan dukungan massa, maupun untuk menjatuhkan lawan politik. Artikel ini akan mengeksplorasi dampak politisasi agama terhadap persatuan bangsa, toleransi antarumat beragama, serta stabilitas politik.
Politisasi Agama dan Ancaman terhadap Persatuan Bangsa
Indonesia adalah negara yang didirikan di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu." Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. Namun, politisasi agama sering kali menciptakan garis pemisah yang tajam di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik, hal ini sering kali mengorbankan rasa kebersamaan dan persatuan. Misalnya, munculnya narasi "kami" versus "mereka" yang berbasis agama dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi yang mendalam.
Dalam beberapa kasus, politisasi agama telah menyebabkan konflik horizontal di tingkat akar rumput. Contohnya adalah ketika isu-isu agama digunakan untuk memprovokasi massa atau untuk membenarkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah-belah, dan solidaritas nasional melemah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara-bangsa, karena memudahkan munculnya radikalisasi dan ekstremisme.
Erosi Toleransi Antarumat Beragama
Salah satu dampak paling nyata dari politisasi agama adalah erosi toleransi antarumat beragama. Toleransi merupakan nilai fundamental yang memungkinkan berbagai kelompok agama hidup berdampingan secara damai. Namun, ketika agama digunakan untuk agenda politik, nilai-nilai ini sering kali diabaikan. Politisasi agama dapat memicu sikap eksklusifisme dan superioritas agama tertentu atas agama lainnya.
Sebagai contoh, dalam konteks pemilu, sering kali muncul kampanye-kampanye yang menggunakan isu agama untuk mendiskreditkan calon tertentu. Kampanye semacam ini tidak hanya menciptakan perpecahan di kalangan pemilih, tetapi juga menyuburkan stereotip negatif terhadap kelompok agama tertentu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kepercayaan antarumat beragama dan menciptakan suasana saling curiga.
Selain itu, politisasi agama juga berdampak pada meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Kebijakan publik yang didasarkan pada tekanan kelompok mayoritas agama sering kali mengabaikan hak-hak kelompok minoritas. Misalnya, pembatasan pendirian rumah ibadah atau pelarangan perayaan hari besar agama tertentu dapat menjadi bukti nyata bagaimana politisasi agama meminggirkan kelompok minoritas.
Destabilisasi Politik dan Demokrasi
Politisasi agama juga memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan perkembangan demokrasi. Di satu sisi, penggunaan agama sebagai alat politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang merasa terwakili oleh nilai-nilai agama mereka. Namun, di sisi lain, politisasi agama sering kali menciptakan politik identitas yang eksklusif, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi inklusif.
Ketika agama menjadi isu sentral dalam politik, fokus pada kebijakan publik yang rasional dan berbasis bukti sering kali terabaikan. Politisi yang mengandalkan politisasi agama cenderung lebih memperhatikan sentimen emosional pemilih daripada kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, kualitas kebijakan publik menurun, dan proses demokrasi menjadi terdistorsi.
