Gibson (2023, hlm. 7) mendefinisikan etika bisnis sebagai bidang dalam etika normatif yang berkaitan dengan isu-isu moral khusus dan keprihatinan yang timbul dalam konteks aktivitas bisnis. Bentuk keprihatinan yang timbul dalam konteks ini seperti manipulasi akuntansi yang pernah dilakukan oleh WorldCom pada tahun 2002, kecurangan yang pernah dilakukan oleh Volkswagen Dieselgate pada tahun 2015, dan lain sebagainya.
Definisi berbeda, dikemukakan oleh Ferrell, et al. (2019, hlm. 4), yang menyatakan bahwa etika bisnis menyangkut prinsip, nilai, dan norma organisasi yang mungkin berasal dari individu, pernyataan organisasi, atau dari sistem hukum yang memandu perilaku individu dan kelompok dalam bisnis.
Oleh karena itu, dengan kata lain, etika bisnis dapat saja berlandaskan pada prinsip, nilai, dan norma yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ sebagai individu yang mengajarkan nilai moral universal, misalnya keadilan, kemurahan hati, keterbukaan serta kesetaraan dan lain-lain.
Atau etika bisnis yang berasal dari pernyataan organisasi, seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Atau etika bisnis dapat saja berlandaskan pada prinsip, nilai, dan norma yang bersumber dari sistem hukum, misalnya United Nations Framework Convention on Climate Change dan Protokol Kyoto, yang menjadi standar moral internasional untuk perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.
Nilai membentuk dasar moral dan prinsip memandu perilaku dan interaksi manusia dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Ferrell, et al. (2019) menganggap etika sebagai perilaku atau keputusan yang dibuat dalam nilai-nilai kelompok. Maka dalam bisnis, tidak hanya investor, tetapi juga tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat umum sering kali menentukan apakah suatu tindakan atau standar tertentu, etis atau tidak.
Maka, penting untuk ditekankan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak pemilik modal.
Sebagaimana gagasan yang diajukan di dalam stakeholders theory, bahwa perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang sahamnya tetapi juga kepada semua ‘pihak yang terdampak’ (Mella dan Gazolla, 2015, hlm. 40).
Freeman (1984, hlm. 46) menggambarkan stakeholders sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, bisnis juga harus bertanggung jawab kepada para stakeholders-nya.
Bertens (2007, hlm. 143) menjelaskan bahwa sebagai “nilai” yang berbeda dengan nilai lainnya (misal, nilai ekonomis, nilai estetika, atau nilai intelektualitas), nilai moral itu berkaitan dengan "tanggung jawab". Sehingga, bisnis yang dilandasi nilai-nilai moral akan bertanggung jawab.
Weiss (2022, hlm. 65-66) mengemukakan bahwa individu bertanggung jawab secara moral atas dampak buruk dari tindakannya, yaitu: (1) ketika mereka secara sadar dan bebas bertindak atau menyebabkan tindakan tersebut terjadi dan mengetahui bahwa tindakan tersebut “salah” secara moral atau menyakiti orang lain; dan (2) ketika mereka secara sadar dan bebas, gagal mencegah tindakan yang merugikan, dan mereka tahu bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang “salah”
