Misalnya, serikat buruh dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pekerja anak di tempat kerja, sementara organisasi masyarakat sipil dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan risiko pekerjaan berbahaya.
Program-program terpadu yang melibatkan berbagai pihak juga harus didorong, seperti program penghapusan pekerja anak yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin. Ini akan membantu memutus siklus kemiskinan yang sering kali menjadi akar masalah utama terjadinya eksploitasi anak.
Peran Dunia Usaha dalam Menghapus Eksploitasi Tenaga Kerja Anak
Selain pemerintah, dunia usaha juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tidak adanya pekerja anak di lingkungan kerja mereka. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak di sektor manufaktur, pertanian, dan perikanan, harus memastikan bahwa rantai pasokan mereka bebas dari praktik eksploitasi tenaga kerja anak.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan multinasional yang mulai mengadopsi kebijakan due diligence untuk memastikan bahwa pemasok mereka tidak menggunakan tenaga kerja anak. Namun, di tingkat lokal, masih banyak perusahaan kecil dan menengah yang belum memiliki kesadaran yang sama.Â
Negara perlu mendorong dan, bila perlu, mewajibkan dunia usaha untuk menerapkan kebijakan bebas pekerja anak dalam setiap rantai pasokan mereka.
Di sisi lain, perusahaan juga bisa berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah terkait pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan berinvestasi dalam inisiatif-inisiatif tersebut, dunia usaha dapat membantu mencegah eksploitasi tenaga kerja anak di masa depan sekaligus memperbaiki citra dan reputasi mereka sebagai entitas yang peduli terhadap hak asasi manusia.
Penutup
Perlindungan terhadap pekerja anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan dunia usaha. Negara, melalui regulasi dan penegakan hukum yang tegas, harus berada di garis depan dalam memerangi praktik eksploitasi ini. Namun, keberhasilan upaya perlindungan pekerja anak akan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu negara dengan populasi anak yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap anak terbebas dari kerja paksa dan eksploitasi. Melalui peningkatan penegakan hukum, pengawasan yang lebih efektif, dan kerjasama lintas sektor, negara dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih baik untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia.
Penulis :
