Mahkamah Konstitusi (MK) tengah melakukan sidang pengujian mengenai sistem pemilihan umum dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Gugatan itu meminta perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Dikutip dari Komparan.com mereka yang menggugat yaitu :
- Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
- Yuwono Pintadi (anggota Nasdem tapi Nasdem menegaskan sudah bukan anggota partai)
- Fahrurrozi (mengaku bacaleg 2024)
- Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
- Riyanto (warga Pekalongan)
- Nono Marijono (warga Depok)
Demas salahsatu penggugat mengatakan, sistem proporsional terbuka lebih banyak jeleknya. Dia mencontohkan, calon legislator sesama partai bakal saling sikut demi meraup suara masyarakat. Selain itu, besar kemungkinan terjadi peluang politik uang. Dia menyebut, kader berpengalaman seringkali kalah oleh kader yang memiliki popularitas dan modal besar. "Kader partai yang berpengalaman sering kalah oleh calon yang punya popularitas dan modal besar," kata Demas, Kamis, 12 Januari 2023 dilansir dari Tempo.co.
Sementara delapan parpol kecuali PDIP, menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Delapan partai meliputi, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melakukan perlawanan menolak perubahan sistem proporsional tertutup.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai parpol yang tidak ikut menolaknya mengatakan sistem proporsional tertutup dilakukan dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan anggota dewan agar mempersiapkan masa depan lewat kaderisasi partai. "Di dalam proporsional terbuka, yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, mobilisasi kekayaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan dari pemilih," ungkap Hasto Jumat, 27 Januari 2023 dilansir Detik.com.
Sementara Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup "Ketum (Prabowo Subianto) kami, dalam peresmian Kantor Badan Pemenangan Pilpres juga sudah menyampaikan hal yang sama, bahwa Gerindra untuk asas keadilan dan keterbukaan juga menolak proporsional tertutup dengan alasan bahwa biarkan rakyat memilih wakilnya, bukan partai," ujar Dasco, Senin, 9 Januari 2023 lalu.
Tanggapan Pengamat Politik
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyatakan setuju terhadap penolakan sistem proporsional tertutup yang sedang di uji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya berkembangnya demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sistem pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Ujang menilai proporsional terbuka menjadikan setiap Calon Legislatif (caleg) dapat berkompetisi dengan sehat, berpacu untuk meraih suara terbanyak.Â
Sementara sistem tertutup, anggota DPR terpilih karena dipilih Ketum Partai, sehingga tidak adanya kompetisi untuk merebut suara. "Sedangkan dengan sistem tertutup, ya anggota DPR yang terpilih itu orang-orang yang diem tidak bergerak yang dipilih oleh ketum partai kan seperti itu," kata ujang Minggu, 8 Januari 2023 dilansir Sindonews.com.
Berbeda dengan Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan Pemilu 2024 paling tepat menerapkan sistem proporsional tertutup. Jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka, menurutnya, sistem proporsional tertutup memiliki lebih banyak kelebihan, sehingga lebih cocok untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak. Meski sistem itu dianggap lebih sesuai, pelaksanaan pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup, perlu diawali dengan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dilansir dari antaranews.com.
