Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Kalimat itu sungguh mudah diucapkan oleh kita semua sebagai pelaku dunia pendidikan akan tetapi dalam penerepannya masih butuh penghayatan layaknya Pancasila sebagai dasar kehidupan kita bernegara.
Jika masih ada praktik kapitalisasi dalam dunia pendidikan, apakah kita mampu mewujudkan merdeka belajar. Profit oriented masih mewarnai banyak tempat pengelola pendidikan.Â
Pendidikan model tertentu yang hanya bisa dinikmati golongan tertentu tidak jauh berbeda dengan konsep "jual-beli" yang berujung "ono rego ono rupo", prinsipnya tarif pendidikan seakan membuat sebagian golongan tidak bisa merasakan merdeka dalam belajar. Tuntutan biaya dan biaya seakan menjadikan jaminan pendidikan itu bisa disukseskan dengan biaya.
Sebagian ada yang sedikit memaksa harus melunasi biaya biaya sampai akhirnya para orang tua rela mengorbankan apapun yang dimiliki demi keberlanjutan anaknya agar bisa menempuh jalur pendidikan.
Apakah ini yang dinamakan merdeka belajar, model pendidikan yang masih belum bisa disetarakan di negeri ini. Masih ada anak yang kurang mampu ingin merasakan nikmatnya belajar di tempat pendidikan yang bergengsi.
Jika memang para pengelola pendidikan ini dianggap sebagai perusahaan yang harus bisa mengelola ratusan bahkan ribuan peserta. Agaknya social oriented perlu di terapkan, pendidikan yang tidak mengejar keuntungan dari biaya yang dibebankan melainkan proses pendidikan yang mampu mengantarkan generasi penerus bangsa untuk bisa merasakan merdeka dalam belajar.
Negara Indonesia sudah menjamin rakyatnya agara mendapatkan fasilitas dalam pendidikan, sampai sampai BOS pun sudah diberikan baik kepada sekolah ber label Negeri maupun sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan tertentu.Â
BOS ternyata belum bisa memenuhi tuntutan pengelola pendidikan yang berakibat pendidikan bertarif masih aktif memungut biaya yang mengatasnamakan infaq, spp, dll. Dari sinilah yang menjadikan pendidikan itu masih berujung pada sebagian yang kurang beruntung akan adanya tuntutan biaya yang tidak terlunasi menjadikan frustasi untuk tidak meneruskan pendidikan.
Banyak lembaga pendidikan memasang label gratis agar mereka tetap eksis dengan modal kepercayaan dan biaya yang difasilitasi oleh negara. Ada juga lembaga pendidikan yang memasang tarif layaknya membeli sepetak tanah kavlingan sebagai mahar awal untuk menempuh pendidikan. Inilah fakta dari adanya model pendidikan yang ada dinegeri ini. Karena adanya proses pendidikan berbayar inu masih sebatas ikhtiyar lahiriyah, belum menjadi jaminan peserta pendidikan ini sukses dimasa yang akan datang dengan modal selembar kertas yaitu ijazah yang dimilikinya.
Terimakasih pak menteri Nadiem Makarim sudah mengingatkan kami agar serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Semoga melalui momentum HARDIKNAS ini mampu mengingatkan kita semua untuk kembali kepada fitrah manusia sebagai insan pendidik yang harus siap mendidik kapanpun dan dimanapun.
