Pendidikan dan Pertanggungjawaban Politik Demokrat

Pilpres dan Pileg yang digelar serentak 17 April  2019  menunggu hari. Lebih banyak menyajikan diskursus antara Paslon Presiden Jokowi dan Prabowo. Ada bentuk polarisasi yang terbentuk untuk tidak mengenal caleg pendukung paslon dan partai pendukung apa yang diperjuangkan di DPR RI lima tahun mendatang.

Akibatnya adalah masyarakat pemilih tidak memiliki bahan yang cukup, untuk mengenal program parpol untuk perjuangan oleh calon legislatif dan berkaumulasi dalam partai secara keseluruhan. Hanya beberapa partai di pendukung Probowo yang menghadirkan program dan kebijakan untuk masyarakat. Diantaranya partai Demokrat dengan 14 Prioritas dan PKS.

Sahut-sahutan dan saling sindir hampir menghiasi berbagai pemberitaan media mainstrem ataupun linimasa media sosial. Hampir setiap hari berbagai meme politik, narasi yang tidak utuh, menghiasi timeline.

Cek kosong, inilah tamsil yang pas bagi partai politik pendukung calon petahana Joko Widodo untuk mendapatkan suara pemilih di senayan nanti. Tanpa ada tawaran porgram yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa partai pendukung melakukan pemasangan foto calon presiden dan calon legislatif dengan gambar partai. Dan hal ini menjadi stategi untuk mendapatkan kepercayaan pemilih sekaligus untuk calon presiden petahana dan partai yang mendukung.

Inilah yang contoh tidak baik dari partai dalam pendidikan politik kepada masyarakat pemilih untuk mengurus berbagai hal bernegara dan berbangsa di DPR RI. Dalam arti kata tidak ada diskusi dan dialog yang terjadi antara yang mewakili masyarakat pemilih tentang hal-hal yang bersangkutan dengan keberpihakan kepada masyarakat pemilih.

Inilah kekosongan pendidikan politik saat ini, dengan cek kosong tanpa program dari partai pendukung calon Presiden. Menjadikan wajah DPR RI nanti disisi oleh politisi yang tidak berpihak masyarakat seutuhnya, namun lebih menjadi pengikut tanpa arah. Sebab salah satu fungsi DPR RI adalah bidang pengawasan kinerja pemerintahan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden terpilih.

Maka kita akan mengulang kembali bagaimana kebijakan tertentu menghancurkan harapan masyarakat dari sisi kebijakan. Contoh, pengangkatan guru dan tenaga honorer di bidang pendidikan dasar, menengah. Selama 4 tahun tiada proses pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi ASN. Sedangkan secara UU sebagai payung hukum telah ada dan lengkap, termasuk Peraturan Presiden sebelumnya.

Yang muncul adalah demonstrasi yang berulang, di antaranya adalah unjuk rasa dari guru dan tenaga honorer, perangkat desa. Termasuk kisah-kisah yang sebenarnya tidak mesti terjadi akibat dari sebuah kebijakan tak manajemen.

Hal ini ada perbedaan yang nyata dari Partai Demokrat ketika dipercaya menjadi terkuat di Parlemen dan Pemerintahan. Jelas tentang apa yang diperjuangkan, bagaimana menjadikan kebijakan yang terpadu di tingkatan kebijakan di Parlemen. Dan hal itu menjadi pedoman Partai Demokrat nanti untuk lima tahun kedepan.

Partai Demokrat menawarkan 14 Prioritas yang menurut analisa saya bukan sekedar cek kosong.  Mampu menjadi teladan dalam pendidikan politik dan pencerdasan masyarakat berpolitik. Sebab menyentuh bagian-bagian dari rangkain proses kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi pendidikan, guru dan tenaga honorer, penguatan ekonomi petani, kebijakan impor yang tidak merusak ekonomi petani. Dan hal ini dapat dipertanggungjawabkan untuk lima tahun kedepan oleh Partai Demokrat.