SBY dan Pemimpin Tidak Menafikan Peran Orang Lain

Setelah melaksanakan shalat jum'at di Masjid Agung Islamic Center di Simpang IC, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, Jumat (25/1/2019). Masyarakat berduyun untuk dapat bersalaman, berfoto dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertemuan yang mampu menggetarkan jiwa dengan pemimpin yang telah menghadirkan kedamaian di Aceh. Turut Hadir dalam silaturrahmi adalah Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Imam Besar Masjid Agung Islamic Center, beserta jajaran pengurus Islamic Center.

Pemimpin negara dan pemerintah, berupaya dengan kebijakan yang bersifat adil dan mewujudkan kesejahteraan, telah dilakukan oleh SBY selama 10 Tahun, ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Ditopang dengan kekuatan di Parlemen lewat Partai Demokrat.

Kombinasi ini alhamdulillah telah menghantarkan Aceh menjadi damai. Dan sekarang masanya untuk membangun kehidupan yang semakin adil dan mewujudkan secara bersama kesejahteraan. Hal ini berasal dari makna shalat berjamaah.

Dimana setiap orang memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mensukseskan shalat berjamaah. Tidak ada upaya untuk menghancurkan tatanan yang baik dan teratur. Namun mengupayakan sebuah tatanan yang belum baik menjadi lebih baik. Yang belum teratur menjadi teratur.

Sifat yang terbentuk dari pemahaman dan kemauan untuk menggali kewajiban untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Indah dan mengagumkan bila mempelajari bagaimana tatanan masyarakat yang mau untuk bersatu padu.

Dan tetap dalam satu kepemimpinan. Bertanggungjawab untuk memastikan dan membawa masyarakat untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Tanpa mesti menjahili orang terdekat dan merusak barisan.

Sumber : dokpri

Gambaran ini terlihat setelah Aceh damai. Berbagai kebijakan SBY selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara mengupayakan proses perdamaian Aceh. Membangun kembali aceh dengan tertata rapi. Tidak lagi mesti saling membunuh sesama saudara sebangsa dan seagama.

Lewat kebijakan untuk tetap menjadikan masyarakat lebih merasakan adil dan meningkatkan kesejahteraan mesti melalui upaya konstitusional. Pemilu adalah cara untuk memilih anggota dewan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Dimana anggota dewan bersama dengan pemerintahan eksekutif mengeluarkan kebijakan demi kebijakan. Dan hal hal ini anggota dewan mesti mempunyai prioritas program yang diperjuangkan di parlemen.

Dan Partai Demokrat mempunyai 14 Prioritas Demokrat. Prioritas pro rakyat dan ikut mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk setiap lapisan masyarakat. Seperti 14 shaf shalat. Dan masing-masing mesti melakukan peran dan tanggungjawab.