Telisik 14 Prioritas Demokrat Bidang Infrastruktur, Termasuk Perdesaan

Pemilihan legislatif bersamaan dengan pemilihan eksekutif pada 17 April 2017. Menentukan pilihan untuk pasangan calon presiden pasti. Pemilihan wakil di DPR RI tidak boleh dilupakan. Sebab tanpa program yang jelas pro rakyat dari partai. Maka wakil raykat di parlemen tidak memperjuangkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infrastruktur tidak semata pembangunan jalan tol. Contoh kebijakan infrastruktur khusus perdesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Dibawah payung program PNPM Mandiri.

Kebijakan ini adalah program Partai Demokrat yang pernah dilakukan 10 tahun era SBY menjadi presiden. Kebijakan ini banyak berdampak kepada ekonomi masyarakat perdesaan. Pembangunan jembatan, jalan perdesaan, embung untuk pertanian.

Semua berasal dari kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur di perdesaan. Contoh yang pernah penulis temukan dari program ini adalah di Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

Program PPIP mampu membangun jalan lingkar yang menghubungkan antara Nagari Bio Bio dengan Nagari Sarilamak. Sekaligus membuka jalan ekonomi untuk pertanian padi masyarakat dan ladang gambir.

Termasuk pembangunan jalan usaha tani. Yang membentang diantara hamparan persawahan. Memudahkan petani untuk membawa pupuk, membawa hasil panen padi, dan tanaman cabe.

Jalan desa, jalan usaha tani, embung, irigasi dan dikerjakan dengan pelibatan pekerja dari rakyat menjadikan desa mandiri. Ini adalah buah program pro rakyat yang mendasar bidang infrastruktur diperdesaan.

Inilah komitmen politik dari partai demokrat untuk rakyat. Yang akan diperjuangkan di DPR RI periode 2014-2019.  Membangun infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, dengan segenap program lainnya bidang pendidikan, sosial dan tentu tidak jor-joran berutang.

Inilah bahan dari komunikasi politik dari partai demokrat dan juga caleg dari partai demokrat. Berbeda dengan apa yang diperjuangkan selain Parpai Politik lainnya untuk rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari rakyat. Penilaian dan pemilihan terhadap politisi dan partainya, tanpa program yang jelas, adalah langkah menghancurkan rakyat dan kehidupannya.

Maka tiada pertanggungjawaban apa yang diperjaungkan di parlemen, untuk ditagih dalam bidang kebijakan. Dampak salah pilih politisi adalah ribut soal merebutkan kekuasaan dan melupakan kewajiban untuk melayani rakyat dengan kebijakan pro rakyat.

Partai politik sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mesti jelas apa yang diperjuangkan untuk rakyat di parlemen.

Kebijakan bukan bentuk rupa uang yang bisa diterima langsung oleh rakyat, sebelum memilih. Bila menerima uang sebelum memilih, maka alamat politisi dan Partai tempat ia menjadi anggota DPR RI hanya berfikir untuk mengembalikan uang pembeli suara menjadi Dewan.

Mari memilih politisi dari Partai Demokrat untuk merealisasikan kebijakan demi kebijakan pro rakyat Partai Demokrat, mengawal pemerintahan Presiden Baru setelah pemilihan 17 April 2019 mendatang.