Independensi KPK
Jika kita perhatikan kembali uraian pada permohonan diatas, maka akan ditemukan beberapa poin penting yang menjadi tujuan permohonan, salah satuya berkaitan dengan independensi KPK. Jika Pansel untuk Pimpinan KPK yang dirumuskan Presiden Jokowi tetap disahkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka lebih lebar peluang intervensi politis.
Padahal seharusnya sebagai lembaga yang dibentuk untuk menangani kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sudah seharusnya KPK bersifat independent dalam menjalankan tugasnya dan bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.Â
Independensi ini penting untuk memastikan bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam memberantas korupsi, yang merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai "Harimau" yang diutus negara untuk berburu koruptor, sudah seharusnya KPK beroperasi tanpa adanya tekanan ataupun konflik yang berpotensi melemahkan independensinya, selayaknya harimau yang sedang berburu dihutan, yang bebas menentukan mangsa yang ingin diburu dan "dihabisi".Â
Karena itulah penting kemudian untuk memperhatikan lebih dalam terkait proses rekrutmen pimpinan dan dewan pengawas, sehingga tidak ada celah bagi kepentingan politik untuk memengaruhi keputusan KPK.
Asa Menjaga KPK di Masa Depan
Meskipun saat ini ada banyak keraguan terkait integritas serta kredibilitas milik KPK, tetap saja KPK harus dipertahankan. Ini bertujuan agar "api" perlawanan terhadap korupsi terus menyala. Sekalipun saat ini masyarakat tengah mengalami trust issue terkait penegakan hukum. Namun sejatinya eksistensi KPK tetap krusial, sebab jika dia "tidak ada", siapa yang ingin turun tangan berburu koruptor? Ini merupakan sebuah pembahasan penting, sebab kita tidak sedang berbicara "berburu maling" yang terkadang dalam realitanya masyarakat "main hakim sendiri", konsep tersebut jelas tidak bisa diterapkan dlam "berburu koruptor."
Bagaimana tidak? Para koruptor terkadang orang-orang yang menduduki jabatan politis tertentu, kelicikannya tersembunyi rapi dibalik senyuman munafiknya serta penanpilannya yang menipu.
Kesulitan itulah yang menjadi salah satu klausa dasar pembentukan KPK. Dengan wewenang KPK yang luar biasa diharapkan KPK bisa menangkap orang-orang yang "luar biasa" pula (dalam hal kemunafikan).
