Penyebaran Guru Honorer ke Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

Penyerbaran guru honorer ke wilayah 3T(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) merupakan sebuah program pemerintah sebagai upaya untuk mencapai Pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Pelaksanaan program tersebut adalah dengan cara mengirim para guru honorer ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki distribusi guru yang baik, Jumlah  guru  yang  terbilang  cukup  banyak    tetapi tidak  diikuti  dengan proses   penataan   dan   pemerataan   pendistribusian   guru   yang   baik.   

Hal   ini menyebabkan  jumlah  guru  nasional  secara  rasio  terbilang  baik,  namun  tidak tersebar  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Khususnya  di  sebagian  besar wilayah yang jauh dari perkotaan, terlebih lagi bagi daerah-daerah yang termasuk dalam  kategori  wilayah  3T,  yaitu  daerah  Tertinggal,  Terluar,  dan  Terdepan. Berdasarkan jumlah guru yang terbilang cukup banyak  tetapi tidak diikuti dengan  proses   penataan   dan   pemerataan   pendistribusian   guru   yang   baik.   Hal   ini menyebabkan  jumlah  guru  nasional  secara  rasio  terbilang  baik,  namun  tidak tersebar  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  

Khususnya  di  sebagian  besar wilayah yang jauh dari perkotaan, terlebih lagi bagi daerah-daerah yang termasuk  dalam kategori wilayah 3T, yaitu daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (Aisy Ilfiyah,  Hendri,  Rasiki,  &  Yudhistira,  2015;OECD  &  ADB, 2015;Rosser  & Fahmi, 2016;Siswantari, 2013). Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga masih terbilang    rendah,    kebanyakan    guru-guru    di    Indonesia    masih    mengalami kekurangan pada masalah kompetensi dasar, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran dan keterampilan pedagogis (Rosser & Fahmi, 2016)( Objectives and Goals Policy of Guru Garis Depan Program To Improve The Basic Education Quality,2020).

Program ini diharapkan agar dapat memberikan kemajuan bagi pendidikan Indonesia dan dapat memberikan kesempatan bagi rakyat yang berada di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang layak. Di samping itu, ada permasalahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program ini, Berdasarkan  hasil  observasi  awal  di  lapangan,  beberapa  contoh  permasalahan  yang terjadi ialah sebagai berikut: 1) Tidak terlaksananya proses transmisi komunikasi yang efektif sehingga menyebabkan ketidaktahuan dari  pihak pengelola pendidikan di tingkat kecamatan, kepala  sekolah serta  masyarakat  sekitar  sekolah  terhadap  pelaksanaan  program  GGD  di Kabupaten  Jombang.  2)  Terjadinya  kecemburuan  sosial  dari  guru  honorer  pada  sekolah-sekolah  sasaran  di  Kabupaten  Jombang  yang  merasa  tidak  diperhatikan  nasibnya  oleh pemerintah. 3) Penempatan guru GGD pada satuan pendidikan secara jumlah (kuantitas) guru telah  mencukupi.  Permasalahan  tersebut  menyebabkan  terjadinya  sedikit  konflik  antara  guru program GGD dengan guru honorer yang sudah mengajar sebelumnya di sekolah tersebut. 5) Ada salah seorang guru program GGD Kabupaten Jombang yang masih bermasalah  dengan pencantuman Nomor Unik Pendidik dan  Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada sistem pusat Data Pokok Pendidikan. Hal tersebut kemudian menghambat penerimaan hak mereka dalam mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan daerah khusus.( EVALUASI PROGRAM GURU GARIS DEPAN TERHADAP KUALITAS GURU SEKOLAH DASAR DI DAERAH 3T, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa program ini ditujukan oleh pemerintah agar memberikan bantuan kepada daerah-daerah 3T(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Meskipun begitu, terdapat masalah-masalah yang perlu dijadikan perhatian dalam pelaksanaan program ini.