Masa Orde Baru

• Orde Baru

Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah terjadinya Gerakan 30 September. Masa ini ditandai dengan kepemimpinan Soeharto yang berlangsung hingga tahun 1998. Era Orde Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Dalam esai ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai sejarah, kebijakan, dan dampak dari masa Orde Baru terhadap masyarakat Indonesia.

Orde Baru (1966--1998) merupakan periode dimulainya sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sungguh-sungguh di Indonesia (Saronto dan Wrihatnolo 2009: 5). Dalam periode tersebut, berkembang model perencanaan yang realistis dengan logika-logika ekonomi, yang tidak digunakan dalam periode sebelumnya. Namun, corak perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru tersebut dianggap terlalu sentralistis dan teknokratis (Rasyid 2002: 15 dan Hadiz 2004: 701). Terlalu sentralistis karena kuatnya pengaruh pemerintah pusat di Jakarta dan mengabaikan suara pemerintah daerah; terlalu teknokratis karena hanya didominasi segelintir teknokrat di pemerintahan. Dalam sistem perencanaan pembangunan tersebut partisipasi masyarakat sangat terbatas. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi.

Pada awal kepemimpinannya, Soeharto mengusung konsep "Pancasila sebagai ideologi negara" dan "Pembangunan Semesta Berencana" sebagai landasan pembangunan nasional. Masa Orde Baru dikenal dengan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat juga pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi terhadap oposisi politik.

• Kebijakan Orde Baru

Di bawah pemerintahan Orde Baru, dilakukan berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang berdampak besar terhadap masyarakat. Kebijakan ekonomi yang diterapkan, seperti  berikut beberapa kebijakan yang diterapkan selama masa Orde Baru:

• Kerja Sama dengan IMF: Presiden Soeharto menjalin kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia untuk pembangunan nasional. Hubungan ini berkembang menjadi bilateral dengan Amerika dan melibatkan konsorsium bernama International Government Group on Indonesia (IGGI).

• Repelita: Kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) berlangsung dari 1969 hingga 1994. Tujuannya adalah meningkatkan sarana dan kegiatan ekonomi.

• Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya pemulihan ekonomi nasional termasuk bergabungnya Indonesia dengan IMF dan kembali menjadi bagian dari PBB.

• Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA): Undang-undang ini, bersama dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disahkan pada 1967 dan 1968 untuk membuka perekonomian dan sektor swasta.

• Ekspor: Pemerintah meningkatkan kegiatan ekspor barang dengan membebaskan bea cukai dan melakukan devaluasi rupiah.

Di sisi politik, Soeharto menerapkan sistem otoriter yang menekan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan selama masa Orde Baru:

• Dwifungsi ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berperan ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.

• Penataran P4: Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) diberlakukan bagi pegawai negeri sipil dan siswa di sekolah untuk memahami Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bernegara.

• Penyederhanaan Partai Politik: Orde Baru menyederhanakan partai politik menjadi hanya dua partai dengan satu golongan karya: PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

• Pelaksanaan Pemilu 1971: Pemilu diatur sesuai SI MPR 1967, dengan Golkar memperoleh suara terbanyak.

• Pembentukan Kopkamtib: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibentuk untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan negara setelah peristiwa G30S.

 

• Dampak Orde Baru

Dampak dari masa Orde Baru terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia, korupsi, dan ketimpangan sosial yang merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, kebijakan politik otoriter juga menghambat perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat.

• Tantangan dan Akhir dari Orde Baru

Pada akhirnya, Orde Baru menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997. Krisis ekonomi ini mengungkapkan kerapuhan sistem ekonomi yang dibangun selama ini dan memicu protes dan demonstrasi di seluruh Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1998, tekanan dari masyarakat dan mahasiswa memaksa Soeharto mengundurkan diri, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya periode Reformasi di Indonesia.

Dalam kesimpulan, Orde Baru merupakan periode yang kompleks dalam sejarah Indonesia yang menggambarkan dualitas antara pembangunan dan penindasan. Meskipun meninggalkan warisan yang kontroversial, era Orde Baru tetap menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas dan arah masa depan Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi generasi Indonesia saat ini untuk terus memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.