Penanganan Bencana Alam Pesisir Melalui Penerapan Integrated Coastal Zone Management (ICZM)

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki posisi geografis yang strategis namun rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Terletak di kawasan Ring of Fire, Indonesia kerap mengalami aktivitas tektonik dan vulkanik yang intens, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, letaknya yang dikelilingi oleh tiga lempeng utama—Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik—menjadikan negara ini rawan terhadap tsunami yang dapat terjadi akibat pergeseran lempeng bawah laut. Di sisi lain, ancaman seperti abrasi dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim semakin memperburuk kondisi wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal bagi jutaan penduduk. 

Wilayah pesisir Indonesia, yang merupakan zona transisi antara darat dan laut, tidak hanya menjadi kawasan ekonomi penting tetapi juga salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak bencana. Abrasi yang terus terjadi menggerus garis pantai, mengancam infrastruktur, ekosistem mangrove, dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Selain itu, kenaikan permukaan air laut meningkatkan risiko banjir rob yang merusak ekosistem dan memaksa relokasi penduduk dari daerah rendah.  Oleh karena itu, penerapan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) menjadi krusial dalam upaya penanganan bencana alam di kawasan pesisir. 

Konsep Integrated Coastal Zone Management (ICZM)

Integrated Coastal Zone Management (ICZM) adalah sebuah pendekatan pengelolaan yang bersifat terpadu dan interdisipliner, dirancang khusus untuk menangani kompleksitas pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekologis dan lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait di wilayah pesisir. ICZM bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, seperti kegiatan pariwisata, perikanan, dan industri maritim, dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistem pesisir yang rentan.

Melalui pendekatan ICZM, pengelolaan kawasan pesisir dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan keterlibatan semua pihak, ICZM mengintegrasikan perencanaan lintas sektor, pengambilan keputusan berbasis data, serta kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal ini memungkinkan kawasan pesisir untuk tetap produktif dan aman dari ancaman bencana maupun kerusakan lingkungan, sambil mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pendekatan ini juga memberikan perhatian khusus pada pelestarian ekosistem kunci, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap bencana dan penyedia sumber daya penting bagi masyarakat. Dengan demikian, ICZM menjadi solusi strategis untuk mengelola kawasan pesisir secara holistik, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Secara umum ICZM bertujuan untuk:

• Mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan yang sehat.
• Melindungi dan melestarikan sumber daya alam di wilayah pesisir.
• Memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Dengan menerapkan Integrated Coastal Zone Management (ICZM), Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir yang mencakup berbagai aspek penting, seperti pelestarian lingkungan, penguatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja terpadu yang mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian ekosistem pesisir, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam. Implementasi ICZM di Indonesia tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, ICZM diharapkan dapat menciptakan wilayah pesisir yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat pesisir di tengah ancaman geologi dan perubahan iklim global.

 

Strategi Penanganan Bencana Alam dengan ICZM

Penerapan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) dalam penanganan bencana alam di kawasan pesisir dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Beberapa strategi tersebut meliputi:

• Pemetaan Risiko dan Zonasi Wilayah Pesisir

Langkah pertama yang penting adalah melakukan pemetaan risiko bencana, seperti kawasan rawan tsunami, abrasi, atau banjir rob. Hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk menyusun zonasi wilayah pesisir yang memperhitungkan tingkat kerentanan lingkungan. Zonasi ini memungkinkan penataan ruang yang lebih baik, termasuk pembatasan pembangunan di daerah berisiko tinggi.

• Rehabilitasi dan Pelestarian Ekosistem Pesisir

Ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun berperan sebagai pelindung alami terhadap gelombang dan abrasi. Rehabilitasi ekosistem yang rusak dan pelestarian kawasan pesisir dapat mengurangi dampak bencana, sekaligus mendukung keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan masyarakat lokal.

• Peningkatan Infrastruktur Tahan Bencana

Pengembangan infrastruktur di kawasan pesisir harus didesain untuk mampu bertahan terhadap ancaman bencana. Misalnya, pembangunan tanggul, pemecah gelombang, dan sistem drainase yang efektif dapat mengurangi dampak abrasi dan banjir rob. Selain itu, fasilitas evakuasi seperti jalur dan tempat perlindungan harus dirancang untuk merespons situasi darurat.

• Penguatan Kapasitas Masyarakat Lokal

Masyarakat pesisir perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Pelatihan tentang kesadaran bencana, simulasi evakuasi, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

• Integrasi Kebijakan dan Kolaborasi Multi-Pihak

ICZM membutuhkan koordinasi antar-pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Kebijakan yang terintegrasi harus memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi multi-pihak ini juga dapat memperkuat pendanaan dan sumber daya untuk proyek mitigasi dan adaptasi.

• Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemantauan berkala terhadap kondisi wilayah pesisir dan evaluasi terhadap kebijakan ICZM sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Teknologi seperti penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu dalam mengumpulkan data dan memberikan analisis yang akurat.  

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, ICZM dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengurangi dampak bencana alam di kawasan pesisir, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko.

credit: Ahmad Lazuardi Sanjaya

Pentingnya Kolaborasi Stakeholder

Pemangku kepentingan yang beragam, termasuk pemerintah, komunitas lokal, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah, bekerja sama untuk mencapai keberhasilan Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Setiap pihak memiliki tugas yang berbeda yang saling melengkapi, jadi mereka harus bekerja sama untuk membuat rencana pengelolaan pesisir yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, peraturan, dan dana yang mendukung ICZM. Pemerintah juga berfungsi sebagai koordinator utama dalam mengintegrasikan kepentingan lintas sektor serta memastikan bahwa strategi pengelolaan pesisir selaras dengan rencana pembangunan nasional dan perlindungan lingkungan.

Karena masyarakat lokal adalah kelompok yang paling terdampak oleh perubahan di wilayah pesisir, mereka memainkan peran penting dalam pelaksanaan ICZM. Melibatkan masyarakat dalam setiap fase, dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah pesisir, atau pengawasan sumber daya alam tidak hanya meningkatkan efisiensi program tetapi juga membantu menciptakan solusi lokal yang sesuai.

Sektor swasta, seperti perusahaan di bidang perikanan, pariwisata, atau transportasi maritim, juga memiliki peran penting dalam mendukung ICZM. Program ICZM dapat berjalan lebih baik jika sektor swasta terlibat dalam kemitraan sosial, pendanaan, atau inovasi teknologi. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diarahkan untuk mendukung proyek konservasi dan  pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan akademisi mendukung pengelolaan pesisir berdasarkan prinsip keberlanjutan dengan menyediakan data ilmiah, pedoman teknis, dan advokasi. Untuk mengembangkan program yang inklusif dan berbasis bukti, mereka juga harus membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

ICZM dapat menjadi alat yang berguna untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dengan kerja sama yang baik antara semua pihak. Melibatkan masyarakat lokal secara aktif tidak hanya membantu menghasilkan solusi yang bermanfaat, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap wilayah pesisir. Pada akhirnya, dalam menghadapi tantangan bencana alam dan perubahan iklim, kerja sama ini akan meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan pesisir.

Kesimpulan

Penerapan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) merupakan langkah strategis dalam penanganan bencana alam di kawasan pesisir Indonesia. Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari bencana alam serta meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap ancaman yang ada. Implementasi ICZM tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat lokal.