Masih segar di ingatan kita saat rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD mengenai kontroversi aliran dana mencurigakan 349 Triliun di kementerian keuangan (29/3/2023).
Dalam rapat tersebut Mahfud MD sempat menagih janji para wakil rakyat tersebut mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Bambang Waluyo alias Bambang Pacul yang menjadi pimpinan rapat secara terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan RUU tersebut jika tak diperintah oleh ketua umum partainya.
Ia juga berseloroh bahwa semua anggota DPR pasti setuju dengan pernyataannya bahwa tidak akan ada yang berani mengambil kebijakan jika tidak diperintah ketua partai masing-masing.
"Disini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, Pacul, berhenti!, Siap, Laksanakan!" kata Bambang Pacul waktu itu. Bambang menegaskan bahwa sikapnya itu selaras dengan anggota DPR lain. Seluruh legislator ini kata dia nurut sama bosnya masing-masing.
***
Memang, pada kenyataannya hampir seluruh anggota partai politik di Indonesia, baik di parlemen maupun di kementerian adalah petugas yang loyal pada partainya.
Saat ada kebijakan yang genting contohnya, fraksi-fraksi di DPR akan kompak mengikuti perintah bos mereka masing-masing. Namun, kebanyakan parpol malu-malu untuk mengakuinya. Hanya PDIP yang secara berani dan tegas menunjukkan hal itu.
Di pelbagai kesempatan istilah petugas partai kerap diucapkan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dalam forum-forum terbuka untuk menjelaskan identitas orang-orang di partainya.
Bahkan dalam pencalonan Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 serta Ganjar Pranowo pada 2024, Megawati membacakan pengumuman pencapresan dengan pesan bahwa mereka ditugaskan sebagai kader dan petugas partai di tingkatkan penugasannya sebagai calon presiden.
***
