Mohon tunggu...
Ahmad Jimmi
Ahmad Jimmi Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Inovasi

Sistem Langkah Satu bersama

7 Juli 2015   14:10 Diperbarui: 7 Juli 2015   14:10 16
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Media. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Free-photos

#SAATNYA DPD-RI DI DENGAR DENGAN SISTEM LANGKAH SATU BERSAMA


    Sebuah potret ekonomi,pembangunan,sumber daya alam hingga kebijakan-kebijakan yang mengatur perkembangan setiap daerah yang menyangkut moralitas,karakter daerah menjadi titik tumpu bahwa setiap daerah memiliki kelebihan dan ke kurangan masing-masing.


    Hal ini harus di tinjau bersama-sama demi perkembanganya agar bisa meningkatkan kinerja,proses pembangunan,peningkatan ekonomi,kesejahterahaan yang menyangkut hajat hidup bersama.


      Dalam hal ini menurut pendapat saya sendiri, harus ada yang dinamakan sistem langkah satu bersama dalam arti pihak DPD-RI berkordinasi dengan setiap DPD di seluruh indonesia dan pihak DPD harus mengikut sertakan beberapa elemen di daerah tersebut seperti masyarakat,pihak pemerintah setempat,organisasi-organisasi yang mau berkerja keras dan peduli terhadap kesejahterahaan daerah untuk memantau bersama perkembangan setiap daerah. Karna perkembangan daerah bukan tugas pemerintah saja atupun DPD melainkan tugas setiap insan yang terlahir dimuka bumi ini, dan bumi ini harus dikelola bersama-sama untuk mencapai kesejahterahan yang berdampak pada peningkatan ekonomi lebih baik di suatu daerah. Jika masyarakat ikut andil dalam perubahan maka perkembangan daerah akan cepat berkembang.


      Bukan menjadi rahasia lagih bahwa tanah bumi ini adalah warisan kekayaan dunia yang memiliki kekayaan yang tidak dapat terukur lagih, namun masyarakat jarang kali merasakan kenikmatan kekayaan, saya tidak tau apa ini salah siapa, apakah salah pengelola yg berkaitan,apa salah pemerintah sperti DPD-RI, atau salah tangan-tangan yang tak mau bertanggung jawab ataukah salah kita semua yang tidak peduli dengan kekayaaan alam dan tidak peduli dengan daerah. Jawabanya pada anda yang membaca dan mengamati perubahan daerah masing-masing. Maksud saya disini jika elemen masyarakat intelektual ikut berpartisipasi seperti ikut memantau perkembangan daerah, hubungan daerah hingga pusat,pengelolaan sumber daya alam,APBN,Pajak,pendidikan, Agama. Maka dalam proses bekerjanya DPD-RI bisa dibantu oleh masyarakat yang memberikan tambahan solusi, mungkin saja bisa membantu pihak pemerintah dalam membangun suatu daerah yang lebih baik. Jika setiap elemen ini tergabung, akan mengeluarkan sinerji positif yang dasyat yaitu peningkatan keuangan dan kemakmuran daerah yang dirasakan masyarakat di setiap daerah. Dan pihak masyarakat bisa ikut andil dalam aspirasi, karna masyarakatlah yang sangat merasakan perubahan baik itu penurunan ataupun peningkatan pembangunan daerah.


      Jika ada keluhan dari masyarakat maka penampung aspirasi masyarakat bukan hanya DPR saja melainkan DPD setiap daerah, karna ia yang membuat peraturan/kebijakan daerah sehingga mereka merasakan dampak oleh peraturan tersebut. lalu dpd manyampaikan, kepada terpusat yaitu DPD-RI. lalu pihak DPD-RI membuat/mengkonsef kebijakan-kebijakan guna untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian setiap derah yang lebih baik jika di setujui oleh kepala negara yaitu presiden.


   Hal ini #SAATNYA DPD-RI DI DENGAR karna pihak DPD-RI yang tau potret setiap daerah baik itu pajak,pendidikan,apbn,wisata diindonesia yang Yang kita ketahui DPD RI adalah sebagai dewan perwakilan daerah yang mewakili setiap daerah yang berada di NKRI(negara kesatuan republik indonesia) yang bertugas sebagai alat peghubung anatara pusat dan daerah,pembangunan daerah,pengelolaan sumber daya alam,keuangan pusat hingga daerah untuk meningkatkan ekonomi . dan hal itu sangat pital dalam meningkatkan kesejahterahaan seluruh daerah melalui kebijakan yang terlahir undang-undang otonomi daerah .


    #SAATNYA DPD-RI DI DENGAR karna Sebagai perwakilan daerah yang lebih tau,paham tentang kondisi setiap daerah maka setiap masukan dari DPD-RI ke presiden semata-mata untuk megembangkan dan meningkatkan, menyehatkan kesejahterahaan masyarakat di daerah.


   #SAATNYA DPD-RI DI DENGAR, dpd yang bertugas untuk merancang undang-undang pembentukan dan pengabungan daerah hingga pusat,pengelolaan sumber daya alam,APBN,Pajak,Pendidikan, Agama yang harus dibantu oleh masyarakat intelek, pemerintah daerah setempat, organisasi masyarakat yang cinta perubahan karna mereka yang sangat merasakan perubahan daerah, jika ada kelambatan bahkan kekurangan di daerah mereka tinggal mengadu ke dpd setempat dan berdiskusi. Dan hasilnya disampaikan ke DPD-RI harus menangapi dengan cepat lalu membuat rancangan undang-undang dan melaporkan ke presiden untuk disetujui apakah rancanganya bisa diterima dan direalisasikan ke setiap daerah-daerah yang berada disetiap provinsi indonesia atau sebaliknya. Hal ini sangat membantu sekali dalam kinerja DPD-RI. Dan saya harus mengulang kata ini bahwa SAATNYA DPD-RI DI DENGAR untuk menuju perkembangan setiap daerah yang lebih makmur,sejahterah dan non kemiskinan. Dan pada kuncinya hanyalah satu DPD-RI HARUS DI DENGAR untuk menjawab tantangan yang ada di setiap daerah yang memiliki lika-liku masing-masing. Demi indonesia lebih baik. Katakan INDONESIA BISA!

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun