Mohon tunggu...
Ahmad Husni Nurrohim
Ahmad Husni Nurrohim Mohon Tunggu... Mahasiswa - Calon Pengusaha

Saya adalah mahasiswa S1 hukum tata negara yang memiliki motivasi tinggi. Seorang yang teliti, terstruktur, serta cekatan saat mengerjakan tugas. Berambisi dan terdorong untuk selalu mengembangkan keterampilan.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Bayang-bayang Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

13 Desember 2023   18:08 Diperbarui: 13 Desember 2023   18:33 110
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Menjelang pemilu 2024, isu-isu politik semakin menarik untuk dibicarakan salah satunya tentang politik identitas. Lantas apa definisi politik identitas?

Makna dari identitas merupakan sebuah alat untuk menunjukkan pengakuan terhadap jati diri suatu kelompok, agama, suku budaya, etnis, atau yang lainnya yang ditandai dengan keterlibatan dalam golongan tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh dengan tujuan tertentu. Contohnya menarik simpati atau sebagai perlawanan. Sehingga suatu gabungan yang didasari oleh satu kesamaan identitas akan membentuk perkumpulan sebuah kelompok identitas. Secara umum politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang berkaitan dengan aktivitas atau gerakan social-politiknya. Dasar lahirnya politik identitas dalam konteks kenegaraan bermula dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh  dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Dewasa ini, politik identitas selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif. Sebab, politik identitas dipandang sebagai teknik advokasi politik yang mengedepankan identitas dan jati diri daripada gagasan. Tak hanya terkait agama, politik identitas kerap mengedepankan isu-isu sensitif seperti etnis dan budaya. Dampak buruk dari politik identitas sangatlah besar, para kandidat yang bersaing dalam pemilu mengabaikan kualitas dan gagasan yang ditawarkan jika hanya fokus mengedepankan politik identitas. Selain itu, kampanye berskala besar yang menggunakan politik identitas membatasi perdebatan mengenai kebijakan politik dan mendorong tindakan diskriminatif.

Seperti pemilu 2019 lalu, isu politik identitas diperkirakan masih akan terjadi menjelang pemilu 2024 mendatang. Besar kemungkinan para broker politik akan menggunakan kembali topic ini untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu. Dalam hal ini, partai politik akan menekankan identitas tertentu dengan bingkai kepercayaannya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dengan identitas yang sama.

Sampai saat ini, partai ummat sebagai peserta pemilu 2024 mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang mengusung politik identitas secara terang-terangan. Politisi muda yang sekaligus ketua umumnya, Ridho Rahmadi, memandang politik identitas sbagai kebijakan yang sejalan dengan pancasila dan yang termuat didalamnya sebagai dasar Negara Indonesia. Pun juga dalam aktivitas politiknya, partai ummat kerap mengedepankan isu agama dan mendukung kebijakan Islam, seperti penghapusan perjudian dan pornografi. Namun, sejumlah kritikus berpendapat bahwa partai ummat berupaya mengacaukan persoalan identitas dan menambah perpecahan social dalam strata social masyarakat.

Identitas dalam berpolitik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Partai Politik harus memiliki identitas agar dapat mewakili orang-orang yang memiliki identitas yang sama dengan mereka.

Oleh karena itu, dengan semakin matangnya kesadaran politik masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z, diharapkan isu politik identitas yang dibalut provokasi dan kebencian tidak lagi menjadi pilihan utama pada pemilu 2024 mendatang. Pemilih yang irasional akan terus terjadi. muncul jika politik identitas yang dijalin dengan kebencian terus digunakan sebagai senjata dalam politik. Partai politik dan kadernya juga diharapkan dapat melakukan kampanye berdasarkan ide dan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat Indonesia. Jangan sampai konstelasi pemilu terus menerus menimbulkan polarisasi atau perpecahan antar strata sosial masyarakat Indonesia. Dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Oleh karena itu, mari ciptakan demokrasi yang sehat serta menjadi pemilih bijak dan cerdas.

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun