Garut, 15 Agustus 2024 – Ahmad Fajar Mutahari, Koordinator Wilayah Priangan Timur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat, yang mencakup Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini merupakan hasil kajian bersama mahasiswa se-Jawa Barat yang tergabung dalam BEM Nusantara.
Dalam opini tersebut, Fajar Mutahari mengangkat isu "demokrasi diamputasi," istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengurangan elemen-elemen kunci demokrasi seperti kebebasan berbicara, transparansi, dan partisipasi publik. Ia menegaskan bahwa pengurangan hak-hak demokratis sering dilakukan dengan alasan keamanan atau efisiensi, namun pada kenyataannya dapat mengakibatkan lemahnya kontrol sosial dan transparansi pemerintahan.
Fajar Mutahari menyoroti salah satu isu utama, yakni pembatasan terhadap media independen. "Ketika kebebasan pers dibatasi, informasi yang sampai ke masyarakat menjadi terdistorsi, dan ini menghambat kontrol publik terhadap tindakan pemerintah. Dampaknya adalah proses demokrasi yang terganggu," ujarnya. Selain itu, pengurangan hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat juga mengakibatkan proses politik yang tidak inklusif, sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik.
Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan mekanisme checks and balances. "Tanpa mekanisme ini, penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas yang tidak terkontrol bisa terjadi, merugikan kepentingan publik secara keseluruhan," tambahnya.
Fajar Mutahari menekankan perlunya upaya kolektif dari masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. "Partisipasi aktif dalam proses politik, pemantauan kebijakan publik, serta dukungan terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia adalah langkah-langkah penting. Kita harus memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat," ujarnya.
