Program pemerintah yang katanya memberdaya masyarakat nyatanya kebanyakan malah memperdayai masyarakat supaya tidak bergejolak. Program seperti BLT atau yang sejenisnya yang masih bertahan adalah program PKH (Program Keluarga Harapan) dari lintas kementrian yang dikoordinasi oleh kementrian sosial.
Program PKH katanya dari hasil MGDs (Millenium Development Goals) yang tujuannya sebagai bantuan tunai bersayarat bagi rumah tangga sangat miskin dengan ketentuan ibu hamil, menyusui,mempunyai anak balita, mempunyai anak SD dan SMP...
Saya menyoroti program PKH, memang pada hakikatnya tujuannya bagus, membantu masyarakat miskin, lha pertanyaan saya, kenapa harus lewat bantuan berbentuk tunai yang langsung dikasih ke warga miskin, padahal hal tersebut tidak mendidik bahkan bantuan tersebut yang diberikan ke perempuan sebagai perwakilan pengurus rumah tangga dibelanjakan untuk kebutuhan sekunder bukan kebutuhan untuk kewajiban mereka misalnya jika mempunyai anak SD, SMP untuk uang saku.
lha mereka secara SDMnya kurang, mereka berpikirnya bagaimana uang tersebut langsung habis tanpa manajemen yang baik. Itulah rakyat kita, disamping itu secara presentase warga miskin yang memenuhi kriteria yang diharapkan oleh peserta PKH juga banyak, hal tersebut menimbulkan kecemburun sosial bagi warga lain. Pihak desa sebagai penanggungjawab kadang juga kadang disalahkan warga karena mereka harus menghadapi berbagai konflik sosial yang timbul. Beberapa warga miskin berpendapat kalau urusan bantuan harus merata semuanya mendapatkan tanpa pengecualian.
Masalah yang timbul dengan adanya program ini seharusnya menjadi pengalaman yang berharga seperti BLT pendahulunya, program pemberdayaan yang bersifat bagaimana masyarakat menjadi mandiri baik secara ekonomi maupun mental harus diperlakukan dengan mekanisme berbentuk program pelatihan softskill yang nantinya membantu mereka secara ekonomis, jika berbentuk uangpun hal tersebut sudah dicover oleh pihak sekolah atau RS maupun puskesmas jika program PKH.
Memang secara program PKH ada yang sukses seperti di Yogya tetapi tidak semuanya bisa disamakan seperti jogya, karena pengaruh sosial budaya serta tingkat SDM. Hal yang terpenting yang harus menjadi catatan bagi pemerintah adalah melakukan pemberdayaan dengan peningkatan softskill baik berbentuk pelatihan, jika pondasi dasar mereka sudah terbentuk maka selanjutnya yang perlu dilakukan memberikan modal pinjaman serta pengawasan dan pembinanaan yang akhirnya mereka benar-benar bisa mandiri secara ekonomis. Disisi lain, peningkatan modal sosial berbentuk ikatan gotong royong dan kekeluargaan harus dibangun kembali karena hal tersebut adalah modal kuat bagi bertahannya serta kuatnya bangsa Indonesia.
