Cilacap dalam Angan

Sebuah wilayah dikatakan maju apabila terdapat perbedaan yang membuat warganya bahagia. Perbedaan yang dimaksud adalah perkembangan kehidupan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan yang baik akan membuat wilayah itu maju dan menjadi ideal untuk ditinggali.

Berbagai macam permasalahan sosial terjadi di setiap daerah. Karena saat ini kita berada di dalam era desentralisasi, di mana pemerintah tidak lagi memusatkan diri di Jakarta, tetapi daerah sudah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal ini tentu saja akan semakin membuat daerah bisa maju, karena wewenang sudah berada di pemerintah daerah itu sendiri. Logikanya, seharusnya daerah sudah mulai banyak berubah ke arah yang lebih baik.

Namun, pada kenyataannya kondisi daerah masih jauh dari harapan. Jalan rusak masih banyak, pemerataan pembangunan tidak berjalan dengan baik, masih terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu daerah yang menjadi sorotan saya adalah daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Cilacap. Cilacap adalah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki kondisi geografis yang saya rasa ideal untuk menjadi sebuah daerah maju. Terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, pulau yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Kondisi alam dan sosial-budaya nya juga tidak kalah dengan daerah lainnya. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana pemerintah daerah dan masyarakatnya bisa mewujudkan kondisi Cilacap yang ideal sebagai daerah yang layak untuk ditempati. Syukur-syukur bisa menjadi percontohan daerah dalam salah satu aspek saja (minimal), tetapi begitu memegang peranan penting, baik dalam hal pendidikan, teknologi, atau pun ekonomi.

Cilacap yang Maju

Saya membayangkan kemajuan Cilacap adalah ketika pemerataan pembangunan berjalan dengan baik antara di wilayah kota dan desa. Tantangan bapak bupati dan wakilnya kali ini memang cukup berat, tetapi tidak ada yang berat selagi kita mau untuk menjalani dan berusaha menyelesaikannya. Mengingat pusat pemerintahan Cilacap berada di pesisir pantai, sedangkan secara geografis daerahnya memanjang ke utara, yang jika kita lihat pada peta adalah daerah dataran dengan perbukitan yang menembus garis tengah Pulau Jawa. Potensi ketimpangan yang pertama saja sudah terlihat. Daerah yang dekat dengan wilayah perkotaan akan lebih mudah akses nya ketimbang yang jauh dari puast kota. Padahal, semua warga kalau akan mengurus segala macam hal mengenai kependudukan harus ke pusat kota. Ironis kan, ke pusat kota sendiri perlu hampir dua jam (mungkin), ketimbang ke pusat kota tetangga (Jika dari Cilacap Barat ke Kota Cilacap dibandingkan ke Banjar Patroman di Jawa Barat). Sekarang sudah mending ketika pelayanan publik yang harus diselesaikan di pusat kota, beberapa diantaranya sudah dilakukan pola jemput bola di kecamatan-kecamatan di bagian barat Cilacap.

Baiknya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus dibangun untuk menstimulus perekonomian masyarakat pinggiran. Ini juga akan mengurangi dampak psikologis secara sosial di masyarakat. Ketika perekonomian di bagian barat Cilacap tumbuh, orang barat (read: Cilacap bagian barat) akan lebih percaya diri ketika menginjakkan kaki di kota sendiri. Sebab, disadari atau tidak, orang barat akan lebih sering mengalami diskriminasi sosial yang secara tidak sadar dilakukan oleh orang kota, khususnya pada level usia remaja atau usia anak pelajar. Ini terjadi karena ada ketimpangan antara di kota dan di desa.

Slogan andalan pak bupati yang dipercaya lagi memimpin kabupaten terluas di Jawa Tengah untuk lima tahun kedepan ini -- "Bangga Mbangun Desa" -- nampaknya hanya baru sebatas gerakan moral, implementasi nya belum terlihat jelas dan nyata. Menurut saya adalah aneh ketika setiap hari saya harus melihat tulisan besar yang dibuat menggunakan dana yang tidak sedikit di area Kota Cilacap dengan kalimat "Bangga Mbangun Desa", tetapi letaknya di kota. Sementara itu di setiap instansi pemerintah dan pendidikan terdapat foto bupati dengan slogan yang sama. Menurut saya ini adalah pola pikir tradisional karena menggunakan slogan-slogan seperti di era Orde Baru pada zaman reformasi seperti sekarang ini tanpa ada perubahan yang nyata.

Saya rasa, kemajuan di Cilacap dapat diukur ketika pelabuhan berfungsi sebagai media penerimaan dan pengiriman barang melalui jalur laut, bandar udara mampu menjadi tempat penumpang pesawat yang lebih tinggi lagi tingkat fungsinya, terminal bis dapat melayani penumpang dengan hawa sejuk, serta stasiun yang mampu memberikan rute kereta bagi para pekerja dan anak sekolahan yang akan menuju atau dari kota ke desa serta sebaliknya. Lebih dari itu, di area pedesaan terdapat ruang terbuka hijau dan akses teknologi yang merata, serta pusat bahan bacaan yang nyaman untuk digunakan. Kualitas pendidikan juga menjadi hal penting karena itu bisa menjadi alat investasi kedepan nya untuk menghasilkan calon pemimpin yang kredibel dan mumpuni dimasa depan.

Dan kemajuan Cilacap salah satunya terhambat karena iklim investasi yang kurang bagus. Tantangan pemerintahan atau pun institusi modern saat ini adalah mampu memiliki anggaran tanpa harus menggunakan anggaran dari pemerintah. Sebagai contoh, Jembatan Susun Semanggi di Jakarta dapat dibangun dengan menggunakan dana dari pihak swasta, sedangkan Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Atau ketika gelaran Piala Presiden yang menjadi ajang turnamen pramusim sebelum Liga Indonesia dimulai seluruh anggarannya tidak menggunakan uang dari pemerintah, tetapi seluruhnya dari pihak swasta. Bahkan, untuk juara-juara nya mendapatkan hadiah milyaran rupiah. Sebuah konsep yang perlu dicontoh bagi pemerintahan di daerah. Karena ketika suatu anggaran pembangunan dapat berasal dari investor, maka anggaran pemerintah dapat dialokasikan ke aspek lainnya yang lebih penting. Toh, sebagai warga negara yang baik kita sudah membayar pajak dan kita berharap anggaran yang berasal dari pajak tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya.

Hambatan kemajuan: Batas Tengah Permasalahan dengan Angan

Menurut saya, ada sebuah poin yang membatasi antara segala macam permasalahan yang ada di Cilacap dengan tujuan akhir yang menjadi angan-angan kemajuan. Hal itu adalah pola pikir 'Eksekusi'. Barangkali ini hanyalah satu perspektif saja dalam hal psiko-politik dari pemerintahan daerah. Mungkin dalam perspektif lain ada poin tersendiri yang menjadi hambatan kemajuan. Saya menekankan perspektif ini pada titik pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah dan berbagai macam aspek kedinasan serta birokrasi nya.

Alur dari kemajuan daerah sebagai hasil akhir harapan warga adalah dimulai dari identifikasi permasalahan dan penyelesaian nya kemudian menyelesaikannya. Semua dimulai dari awal, tengah, dan akhir. Di awal, adanya perencanaan mengenai mana saja masalah yang harus diselesaikan. Di tengah, proses penyelesaian masalahnya. Dan kemudian di akhir adalah hasil akhir di mana masalah terselesaikan. Yang menjadi penghambat ada di tengah ketika proses penyelesaian masalah sedang berlangsung. Penghambat itu adalah pola pikir eksekutor yang belum dimiliki oleh pemimpin daerah. Bukankah Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh kepada kita, bahwa untuk segala urusan kita harus percepat. Untuk menjadi negara maju kita harus bisa mengimbangi perkembangan dunia dan untuk mencapai itu kita mulai dari pola pikir. Di bidang birokrasi, proses yang menghambat pelayanan masyarakat dihapuskan. Lama waktu mengurus data kependudukan dipangkas dan dipermudah. Di bidang lain, bongkar muat barang di terminal peti kemas atau pelabuhan dipangkas agar bisa lebih cepat. Jalan-jalan dibangun mulus untuk memperlancar distribusi barang dan jasa sebagai upaya kemajuan ekonomi masyarakat. Lalu, kenapa di Cilacap belum seperti demikian?

Sebagai contoh, jalan raya penghubung antara Kecamatan Sidareja yang ada di Cilacap bagian barat menuju pusat kota Cilacap tidak mulus. Sejak beberapa tahun lalu memang sudah dilakukan perbaikan, khusus nya di area jalan yang melintasi kelokan dan perbukitan seperti di daerah Kawunganten dan Kubangkangkung. Tetapi, jika ditilik lebih dalam, perbaikan pada saat itu dimulai ketika jalan sudah rusak parah. Dan beberapa waktu lalu saya tergelitik ketika terdapat poster dengan foto Gubernur Jawa Tengah di depan kecamatan menggunakan kalimat yang kurang lebih isinya, "Terima kasih pak gubernur, jalan kami sudah bagus". --Tik tok tik tok. -- Seketika saya berpikir, jalan mana yang bagus?.

Inilah yang saya maksud dengan pola pikir eksekusi yang masih lemah. Barangkali pemerintah daerah masih bimbang dengan jalan mana yang harus diperbaiki -- ah ini mah bercanda . -- Atau pengesahan anggaran terlalu sulit melalui proses politik dengan DPRD? Atau anggarannya tidak cukup? Saya rasa semua ada, tinggal inovasi apa yang bisa dilakukan pemerintah.

Jika sudah ada kemajuan yang dilakukan pemerintah kita apresiasi dan berterima kasih. Kalau masih banyak permasalahan dan kinerja pemerintah yang belum maksimal mari kita kritik. Kalau kita mengkritik tentu saja dengan bahasa yang santun khas warga negara yang baik. Kalau tidak boleh mengkritik, orang tersebut adalah antidemokrasi, atau gagal paham tentang demokrasi.

Saya berangan-angan Cilacap bisa menjadi daerah, bukan sekedar kota, yang maju secara teknologi, bahagia warganya, dan menjadi percontohan daerah lainnya dalam segala bidang kemajuan.