Sebuah wilayah dikatakan maju apabila terdapat perbedaan yang membuat warganya bahagia. Perbedaan yang dimaksud adalah perkembangan kehidupan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan yang baik akan membuat wilayah itu maju dan menjadi ideal untuk ditinggali.
Berbagai macam permasalahan sosial terjadi di setiap daerah. Karena saat ini kita berada di dalam era desentralisasi, di mana pemerintah tidak lagi memusatkan diri di Jakarta, tetapi daerah sudah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal ini tentu saja akan semakin membuat daerah bisa maju, karena wewenang sudah berada di pemerintah daerah itu sendiri. Logikanya, seharusnya daerah sudah mulai banyak berubah ke arah yang lebih baik.
Namun, pada kenyataannya kondisi daerah masih jauh dari harapan. Jalan rusak masih banyak, pemerataan pembangunan tidak berjalan dengan baik, masih terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu daerah yang menjadi sorotan saya adalah daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Cilacap. Cilacap adalah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki kondisi geografis yang saya rasa ideal untuk menjadi sebuah daerah maju. Terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, pulau yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Kondisi alam dan sosial-budaya nya juga tidak kalah dengan daerah lainnya. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana pemerintah daerah dan masyarakatnya bisa mewujudkan kondisi Cilacap yang ideal sebagai daerah yang layak untuk ditempati. Syukur-syukur bisa menjadi percontohan daerah dalam salah satu aspek saja (minimal), tetapi begitu memegang peranan penting, baik dalam hal pendidikan, teknologi, atau pun ekonomi.
Cilacap yang Maju
Saya membayangkan kemajuan Cilacap adalah ketika pemerataan pembangunan berjalan dengan baik antara di wilayah kota dan desa. Tantangan bapak bupati dan wakilnya kali ini memang cukup berat, tetapi tidak ada yang berat selagi kita mau untuk menjalani dan berusaha menyelesaikannya. Mengingat pusat pemerintahan Cilacap berada di pesisir pantai, sedangkan secara geografis daerahnya memanjang ke utara, yang jika kita lihat pada peta adalah daerah dataran dengan perbukitan yang menembus garis tengah Pulau Jawa. Potensi ketimpangan yang pertama saja sudah terlihat. Daerah yang dekat dengan wilayah perkotaan akan lebih mudah akses nya ketimbang yang jauh dari puast kota. Padahal, semua warga kalau akan mengurus segala macam hal mengenai kependudukan harus ke pusat kota. Ironis kan, ke pusat kota sendiri perlu hampir dua jam (mungkin), ketimbang ke pusat kota tetangga (Jika dari Cilacap Barat ke Kota Cilacap dibandingkan ke Banjar Patroman di Jawa Barat). Sekarang sudah mending ketika pelayanan publik yang harus diselesaikan di pusat kota, beberapa diantaranya sudah dilakukan pola jemput bola di kecamatan-kecamatan di bagian barat Cilacap.
Baiknya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus dibangun untuk menstimulus perekonomian masyarakat pinggiran. Ini juga akan mengurangi dampak psikologis secara sosial di masyarakat. Ketika perekonomian di bagian barat Cilacap tumbuh, orang barat (read: Cilacap bagian barat) akan lebih percaya diri ketika menginjakkan kaki di kota sendiri. Sebab, disadari atau tidak, orang barat akan lebih sering mengalami diskriminasi sosial yang secara tidak sadar dilakukan oleh orang kota, khususnya pada level usia remaja atau usia anak pelajar. Ini terjadi karena ada ketimpangan antara di kota dan di desa.
Slogan andalan pak bupati yang dipercaya lagi memimpin kabupaten terluas di Jawa Tengah untuk lima tahun kedepan ini -- "Bangga Mbangun Desa" -- nampaknya hanya baru sebatas gerakan moral, implementasi nya belum terlihat jelas dan nyata. Menurut saya adalah aneh ketika setiap hari saya harus melihat tulisan besar yang dibuat menggunakan dana yang tidak sedikit di area Kota Cilacap dengan kalimat "Bangga Mbangun Desa", tetapi letaknya di kota. Sementara itu di setiap instansi pemerintah dan pendidikan terdapat foto bupati dengan slogan yang sama. Menurut saya ini adalah pola pikir tradisional karena menggunakan slogan-slogan seperti di era Orde Baru pada zaman reformasi seperti sekarang ini tanpa ada perubahan yang nyata.
Saya rasa, kemajuan di Cilacap dapat diukur ketika pelabuhan berfungsi sebagai media penerimaan dan pengiriman barang melalui jalur laut, bandar udara mampu menjadi tempat penumpang pesawat yang lebih tinggi lagi tingkat fungsinya, terminal bis dapat melayani penumpang dengan hawa sejuk, serta stasiun yang mampu memberikan rute kereta bagi para pekerja dan anak sekolahan yang akan menuju atau dari kota ke desa serta sebaliknya. Lebih dari itu, di area pedesaan terdapat ruang terbuka hijau dan akses teknologi yang merata, serta pusat bahan bacaan yang nyaman untuk digunakan. Kualitas pendidikan juga menjadi hal penting karena itu bisa menjadi alat investasi kedepan nya untuk menghasilkan calon pemimpin yang kredibel dan mumpuni dimasa depan.
Dan kemajuan Cilacap salah satunya terhambat karena iklim investasi yang kurang bagus. Tantangan pemerintahan atau pun institusi modern saat ini adalah mampu memiliki anggaran tanpa harus menggunakan anggaran dari pemerintah. Sebagai contoh, Jembatan Susun Semanggi di Jakarta dapat dibangun dengan menggunakan dana dari pihak swasta, sedangkan Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Atau ketika gelaran Piala Presiden yang menjadi ajang turnamen pramusim sebelum Liga Indonesia dimulai seluruh anggarannya tidak menggunakan uang dari pemerintah, tetapi seluruhnya dari pihak swasta. Bahkan, untuk juara-juara nya mendapatkan hadiah milyaran rupiah. Sebuah konsep yang perlu dicontoh bagi pemerintahan di daerah. Karena ketika suatu anggaran pembangunan dapat berasal dari investor, maka anggaran pemerintah dapat dialokasikan ke aspek lainnya yang lebih penting. Toh, sebagai warga negara yang baik kita sudah membayar pajak dan kita berharap anggaran yang berasal dari pajak tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya.
Hambatan kemajuan: Batas Tengah Permasalahan dengan Angan
Menurut saya, ada sebuah poin yang membatasi antara segala macam permasalahan yang ada di Cilacap dengan tujuan akhir yang menjadi angan-angan kemajuan. Hal itu adalah pola pikir 'Eksekusi'. Barangkali ini hanyalah satu perspektif saja dalam hal psiko-politik dari pemerintahan daerah. Mungkin dalam perspektif lain ada poin tersendiri yang menjadi hambatan kemajuan. Saya menekankan perspektif ini pada titik pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah dan berbagai macam aspek kedinasan serta birokrasi nya.