Pemajakan atas Penghasilan dari Kegiatan Pelayaran, Transportasi Perairan Darat dan Penerbangan Berbasis P3B

www.freepik.com

Pemajakan atas Transaksi Transportasi Internasional

Pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi internasional adalah suatu isu yang kompleks, terutama ketika melibatkan lebih dari satu negara. 

Dalam hal ini, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan pembagian hak pemajakan yang adil antara negara-negara yang terlibat. Tanpa adanya pengaturan yang tepat, bisa terjadi pemajakan ganda, di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara berbeda. 

Kegiatan transportasi internasional, seperti pelayaran, transportasi perairan darat, dan penerbangan antarnegara, sering kali menghasilkan aliran penghasilan yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang jelas dan terstruktur untuk mengatur bagaimana hak pemajakan dibagi antara negara-negara yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam pemajakan.

Model Matematis

Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan model matematis berbasis P3B menjadi alat yang sangat efektif. Model ini memungkinkan perhitungan yang tepat mengenai seberapa besar masing-masing negara berhak memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan transportasi lintas negara. 

Melalui pemodelan ini, negara-negara dapat menentukan kontribusi pajak mereka secara proporsional, sekaligus mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang sama. 

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa pembagian pajak dilakukan secara efisien dan adil, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam P3B, sehingga negara-negara yang terlibat dapat mengoptimalkan penerimaan pajak mereka tanpa saling merugikan.

Sebagai contoh, dalam pemajakan penghasilan yang diperoleh dari transaksi internasional terkait kegiatan penerbangan, pelayaran, dan transportasi perairan darat, hal ini diatur melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Malaysia. P3B ini bertujuan untuk mengatur pembagian hak pemajakan antara kedua negara, agar tidak terjadi pemajakan ganda atas penghasilan yang sama.

Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia menggunakan aturan yang ada dalam P3B untuk menentukan negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas penerbangan, pelayaran, dan transportasi perairan darat yang melibatkan kedua negara. Dengan begitu, kedua negara dapat memastikan bahwa pajak dipungut secara adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta menghindari terjadinya pemajakan ganda yang dapat merugikan pelaku kegiatan transportasi internasional.