Menjadi Petugas Kloter Haji yang Amanah

MUSIM haji sudah dimulai. Sabtu minggu lalu (11/05), calon jemaah haji gelombang pertama seluruh Indonesia mulai masuk asrama haji untuk terbang menuju Bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di Madinah. 

Gelombang kedua menyusul kemudian (24/05) dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Para tamu Allah tersebut diberangkatkan dari 14 embarkasi.  

Tahun ini jemaah terbagi menjadi 554 kelompok penerbangan atau biasa disebut kloter. Yang berbeda, tahun ini kuota haji Indonesia bertambah menjadi 241.000 jemaah. 

Negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan Arab Saudi akhirnya terwujud, menjadikan tahun ini sebagai kuota terbanyak dari Indonesia sepanjang penyelenggaraan haji. 

Suatu kabar yang tidak hanya menggembirakan namun juga menjadi tantangan pemerintah dalam menangani berbagai keadaan yang timbul selama pelaksanaan ibadah haji.

Jumlah jemaah di setiap kloter bervariasi bergantung kapasitas kursi pesawat yang digunakan. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airline yang menjadi maskapai penerbangan haji telah menyiapkan pesawat jumbo dengan kapasitas 350-450 kursi. 

Artinya setiap kloter juga terdiri dari sejumlah kursi pesawat yang mengangkut mereka. Suatu jumlah yang sangat besar untuk berkompromi di dalamnya. Apalagi tahun ini 45.000 jemaah diantaranya adalah lansia.

Pemerintah selaku penyelenggara utama ibadah haji berkewajiban menyediakan segala aspek layanan yang diperlukan oleh jemaah Haji. Mulai dari mendapat nomer porsi, pemeriksaan Kesehatan, dan manasik. 

Pemerintah juga bertanggung jawab saat pemberangkatan, pelaksanaan haji dan kepulangan, termasuk dalam hal pengelolaan kloter. Inovasi dan inisiasi sudah dijalankan pemerintah. 

Tahun ini layanan fast track bertambah di bandara Juanda Surabaya dan Adi Soemarmo Solo, selain bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang sudah diterapkan sejak tahun lalu. Layanan ini akan mempercepat pergeseran jemaah ke pemondokan untuk mengurangi kelelahan. Koordinasi dengan penyedia layanan atau mashariq juga dilakukan untuk mencegah kejadian terlambatnya bus penjemputan di Muzdalifah pada tahun kemarin.