Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan komitmen serius dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting, sebuah masalah serius yang memengaruhi pertumbuhan anak. Meskipun sudah di bawah angka nasional stunting sebesar 19.2%, 14 kabupaten/kota masih memerlukan perhatian khusus, termasuk Jember (34.9%) dan Situbondo (30.9%).
Momen terkait penanganan stunting di Provinsi Jawa Timur ditandai dengan kegiatan "Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2023" di Hotel Vasa, Kota Surabaya. Pemerintah daerah seperti Kota Surabaya, Kab. Pamekasan, Kab. Mojokerto, Kab. Bangkalan, dan lainnya mendapat apresiasi karena berhasil menurunkan prevalensi stunting.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Y.B. Satya Sananugraha, menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tanggap dalam menangani stunting. Fokus utama penanganan stunting adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimana intervensi gizi spesifik pada waktu tepat menjadi kunci untuk mencegah dan mengatasi stunting.
Evaluasi terpadu mengungkap capaian hasil intervensi spesifik di bidang kesehatan, namun juga menyoroti indikator yang masih rendah, seperti cakupan konsumsi TTD untuk remaja putri dan pemeriksaan ANC ibu hamil. Upaya dilakukan melalui pemberdayaan posyandu dengan UKBM yang melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam mendukung pelayanan kesehatan.
Fokus Group Discussion (FGD) melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk mengevaluasi kebijakan penanganan stunting. Hasilnya menghasilkan rekomendasi yang memicu upaya percepatan penanganan stunting dengan menindaklanjuti rekomendasi melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Kemudian, dilakukan audiensi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menyoroti langkah konkrit untuk mengatasi stunting. Program pengurangan kemiskinan, konsep posyandu keluarga, pencegahan perkawinan anak, hingga perbaikan lingkungan merupakan bagian dari strategi yang diterapkan.
Kunjungan lapangan ke Posyandu Keluarga Cemara, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya Barat, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam upaya percepatan penanganan stunting. Melalui berbagai tahapan pemeriksaan, edukasi, hingga upaya pencegahan, masyarakat terlibat aktif dalam penanganan stunting.
Surabaya Raih Prestasi Luar Biasa dengan Penurunan Angka Stunting Terendah Se-Indonesia
Surabaya telah mencatat pencapaian luar biasa dengan menurunkan angka stunting secara signifikan, menjadikannya kota dengan angka stunting terendah se-Indonesia. Capaian ini tidak terlepas dari inisiatif Pemerintah Kota Surabaya bersama stakeholder dalam program-program kota Pahlawan ini.
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Surabaya turun drastis dari 28,9 persen pada tahun 2021 menjadi 4,8 persen pada akhir tahun 2022, menunjukkan penurunan yang signifikan dari 6.722 balita menjadi 923 balita yang terkena stunting. Bahkan, hingga tahun 2023, angka stunting terus menurun secara konsisten.
Pada Januari 2023, kasus stunting mencapai 923, dan secara bertahap menurun menjadi 529 pada September 2023. Dalam survei nasional, rata-rata prevalensi stunting masih mencapai 21 persen pada tahun 2022, sementara di Surabaya, pada penimbangan serentak, angka stunting hanya sebesar 1,22 persen.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan komitmen kuat dalam penanganan stunting sejak awal masa jabatannya. Dukungan Presiden Jokowi dan Ibu Megawati menekankan pentingnya penanganan stunting sebagai investasi masa depan generasi penerus, menuju generasi emas pada tahun 2045. Eri Cahyadi menyatakan tekad untuk menjadikan Surabaya sebagai kota tanpa kasus stunting pada tahun 2023.
Pencapaian Surabaya dalam menangani stunting menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan stakeholders dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak.
Kegiatan ini menandai kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi stunting, dengan melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan masyarakat. Dukungan penuh dari Kementerian dan lembaga serta keterlibatan aktif warga menjadi pondasi kuat dalam memastikan percepatan penurunan stunting di Jawa Timur terwujud
