Gaji Baru Naik Tahun Depan Harga Barang Sudah Balapan Naik Duluan, Gak Bahaya Tah?!

Kenaikan gaji PNS dan Pensiunan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2023 baru akan pada 1 Januari 2024 berdampak pada kenaikan harga barang yang sudah mulai merayap.

Kebijakan menaikkan gaji PNS yang terjadi setiap 5 tahun sekali pada tahun politik yaitu tahun Pemilu 2024, dengan prosentase hanya 8 persen bagi PNS dan 12 persen bagi pensiunan kurang bermanfaat bagi kesejahteraan PNS dan Pensiunan, karena kenaikan itu sebenarnya hanya 2 persen pertahunnya.

Apalagi kenaikan yang masa berlakunya baru 5 bulan ke depan sejak diumumkan Agustus dan baru berlakun  Januari 2024 adalah strategi yang salah, karena barang-barang sudah mulai merayap naik, demikian juga nantinya akan diikuti oleh inflasi dalam perekonomian Indonesia

Faktor dan Dampak Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Bagi Perekonomian Negara

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan kenaikan gaji PNS adalah inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dalam harga-harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu. 

Kenaikan inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat, termasuk para pegawai negeri sipil (PNS). Sejak kenaikan harga barang sudah dimulai saat ini, ada kemungkinan bahwa inflasi akan terus meningkat hingga tahun 2024. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa kenaikan gaji PNS dapat mengimbangi kenaikan harga barang.

Ilustrasi kenaikan harga (uang,com)

Peningkatan gaji PNS yang sesuai dengan inflasi adalah langkah yang penting untuk menjaga daya beli PNS. Jika kenaikan gaji PNS tidak dapat mengikuti pertumbuhan inflasi, maka PNS akan mengalami penurunan daya beli mereka, yang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga adanya berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga barang, seperti fluktuasi harga minyak dunia, perubahan nilai tukar mata uang, dan gangguan dalam rantai pasokan global. Faktor-faktor ini dapat membuat harga barang menjadi lebih tidak stabil, sehingga pemerintah perlu memiliki strategi yang kuat untuk mengelola dampaknya.

Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya PNS. Kebijakan kenaikan gaji PNS harus sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan PNS, tetapi juga memberikan manfaat bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses kenaikan gaji PNS. Pemerintah harus menjelaskan dengan jelas bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan dan sumber pendanaannya. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian dan kontroversi yang mungkin muncul.

Dalam menghadapi kenaikan harga barang yang sudah dimulai, pemerintah juga harus mempertimbangkan langkah-langkah lain, seperti kontrol inflasi dan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak secara ekonomi. Kebijakan ekonomi yang komprehensif akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Harga barang kebutuhan sehari-hari ikutan naik sejak rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan diumumkan Presiden Jokowi (Niaga.com)

Kesimpulannya dan Saran Bagi Pemerintah

1. Kenaikan gaji PNS yang berlaku pada 1 Januari 2024 harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam konteks kenaikan harga barang yang sudah dimulai. Inflasi dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi dampak kenaikan gaji ini, dan pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga daya beli PNS dan masyarakat secara keseluruhan. 

2. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang bijaksana, diharapkan kenaikan gaji PNS dapat menjadi langkah yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3. Untuk Pemerintah yang akan datang sebaiknya punya program kenaikan gaji setiap tahun, seperti zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau minimal setiap dua tahun sekali meski kenaikannya misal 5 persen setiap tahun atau 10 persen setiap 2 tahun.

4. Pengumuman kenaikan gaji PNS dan Pensiunan tidak perlu disampaikan kepada umum apalagi dalam Sidang Paripurna MPR, karena kesannya sebagai promosi atau pamer kebijakan yang sebenarnya tidak bijak.

5. Kenaikan gaji PNS dan Pensiunan cukup diketahui instansi dan PNS yang bersangkutan atau pensiunan melalui TASPEN sebagai pihak yang menyalurkan gaji/tunjangan bagi pensiunan.

Semoga bermanfaat, 5 September 2023

Ahmad Syaihu untuk Kompasiana