Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan PNS, tetapi juga memberikan manfaat bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses kenaikan gaji PNS. Pemerintah harus menjelaskan dengan jelas bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan dan sumber pendanaannya. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian dan kontroversi yang mungkin muncul.
Dalam menghadapi kenaikan harga barang yang sudah dimulai, pemerintah juga harus mempertimbangkan langkah-langkah lain, seperti kontrol inflasi dan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak secara ekonomi. Kebijakan ekonomi yang komprehensif akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
Kesimpulannya dan Saran Bagi Pemerintah
1. Kenaikan gaji PNS yang berlaku pada 1 Januari 2024 harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam konteks kenaikan harga barang yang sudah dimulai. Inflasi dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi dampak kenaikan gaji ini, dan pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga daya beli PNS dan masyarakat secara keseluruhan.Â
2. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang bijaksana, diharapkan kenaikan gaji PNS dapat menjadi langkah yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3. Untuk Pemerintah yang akan datang sebaiknya punya program kenaikan gaji setiap tahun, seperti zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau minimal setiap dua tahun sekali meski kenaikannya misal 5 persen setiap tahun atau 10 persen setiap 2 tahun.
4. Pengumuman kenaikan gaji PNS dan Pensiunan tidak perlu disampaikan kepada umum apalagi dalam Sidang Paripurna MPR, karena kesannya sebagai promosi atau pamer kebijakan yang sebenarnya tidak bijak.
5. Kenaikan gaji PNS dan Pensiunan cukup diketahui instansi dan PNS yang bersangkutan atau pensiunan melalui TASPEN sebagai pihak yang menyalurkan gaji/tunjangan bagi pensiunan.
Semoga bermanfaat, 5 September 2023
Ahmad Syaihu untuk Kompasiana
