Kampanye di Sekolah dan di Kampus adalah suatu keniscayaan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti sekolah dan kampus.Â
Hal ini direspon positif oleh KPU dan akan dijalankan sesuai dengan amar Putusan MK dengan nomor 65/PU-XXI/2023. KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi putusan MK.
Kampanye Pemilu di sekolah memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Di satu sisi, kampanye semacam ini dapat mempromosikan kesadaran politik dan partisipasi aktif di kalangan generasi muda.Â
Namun, di sisi lain, ada risiko politisasi sekolah dan manipulasi ideologi yang perlu diwaspadai. Berikut adalah analisis lebih rinci mengenai dampak positif dan negatif kampanye Pemilu di sekolah:
Peningkatan Kesadaran Politik: Kampanye Pemilu di sekolah dapat membantu siswa memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Ini membantu membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Pendidikan Demokrasi: Sekolah menjadi tempat yang cocok untuk memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti pemilihan umum, partisipasi masyarakat, dan hak asasi manusia. Kampanye Pemilu bisa menjadi alat pendidikan demokrasi yang efektif.
Mengembangkan Keterampilan Sosial: Kampanye Pemilu melibatkan komunikasi, debat, dan kerjasama. Ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, berbicara di depan umum, dan mendengarkan sudut pandang yang berbeda.
Pembentukan Tanggung Jawab: Mengenalkan konsep tanggung jawab dalam kampanye Pemilu dapat membantu siswa memahami pentingnya membuat keputusan yang berdampak baik untuk diri sendiri dan masyarakat.
Politikasi Sekolah: Kampanye yang tidak diatur dengan baik bisa menyebabkan politisasi di dalam lingkungan sekolah. Hal ini bisa mengganggu suasana belajar dan menciptakan polarisasi di antara siswa.
Manipulasi Ideologi: Kampanye yang kurang netral bisa membawa risiko manipulasi ideologi. Para pelajar mungkin terpapar pandangan yang sempit atau informasi yang tidak akurat.
Gangguan Terhadap Kurikulum: Jika kampanye Pemilu dianggap lebih penting daripada pembelajaran reguler, maka ini bisa mengganggu kurikulum dan kualitas pendidikan.
Kecemasan Sosial: Diskusi politik yang intens dalam lingkungan sekolah dapat memunculkan kecemasan sosial, terutama jika siswa merasa tekanan untuk memihak atau menolak pandangan tertentu.
Penting untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan inklusif saat mengadakan kampanye Pemilu di sekolah. Pengelolaan yang hati-hati, pengawasan, serta pendekatan pendidikan yang netral dan informatif penting untuk memastikan bahwa dampak positif lebih dominan daripada dampak negatifnya.Â
Pendidikan politik yang baik dapat membantu siswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dan suasana sekolah yang kondusif.
Mau pilih mana? Terserah para pengelolan lembaga pendidikan.
Salam Demokrasi, 28 Agustus 2023
Ahmad Syaihu untuk Kompasiana
