Indonesia stop Impor beras: Siapa yang diuntungkan?

Keputusan Indonesia untuk menghentikan impor beras menjadi sorotan, terutama setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan Dalam unggahannya, bahwa langkah tersebut menyebabkan harga beras dunia turun. fenomena ini mencerminkan dinamika perdagangan global, yang sering kali menempatkan aktor besar seperti negara dan korporasi di pusat kendali pasar, sementara kelompok kecil seperti petani tetap berada dalam posisi yang rentan.  

Dalam pandangan Marx, pasar global dikendalikan oleh hukum penawaran dan permintaan yang dikuasai oleh kekuatan kapital besar. Keputusan Indonesia, sebagai salah satu konsumen beras terbesar di dunia, membuktikan bahwa kebijakan negara dapat memengaruhi struktur pasar secara signifikan. Namun, pertanyaan penting muncul siapa sebenarnya yang diuntungkan dari dinamika ini?  

Penurunan harga beras dunia dapat merugikan petani kecil di berbagai negara, termasuk Indonesia. Petani kecil sering kali menjadi korban utama fluktuasi harga karena mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat. Sementara itu, para Tengkulak dan Mafia pangan cenderung memanfaatkan situasi ini untuk membeli beras dengan harga murah, kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan yang besar. Dalam sistem kapitalisme seperti yang dikritik oleh Marx, ini adalah bentuk eksploitasi Buruh oleh para pemilik modal.  

Di tingkat domestik, keputusan untuk menghentikan impor beras dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk melindungi petani lokal. Namun, tanpa kebijakan pendukung seperti subsidi atau program peningkatan hasil panen, petani kecil tetap akan menghadapi tekanan dari persaingan pasar. Ini mencerminkan kontradiksi utama dalam kapitalisme. kebijakan yang tampak berpihak pada rakyat,namun kebijakan ini pula menciptakan sebuah ilusi dimana keuntungan sebenarnya hanya dinikmati oleh kaum pemodal.

Selain itu, dalam perspektifnya Marx juga menyoroti peran negara dalam sistem kapitalisme, yang sering kali bertindak sebagai "komprador" atau fasilitator kepentingan para borjuis besar. Dalam Fenomena ini meskipun langkah menghentikan impor tampak sebagai upaya melindungi ketahanan pangan nasional, kebijakan tersebut bisa saja hanya menguntungkan segelintir pihak seperti Tengkulak  beras atau distributor besar, alih-alih benar-benar memperkuat posisi petani kecil.  
Keputusan ini juga menyoroti ketergantungan struktural Indonesia terhadap pasar pangan global. Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Namun, kenyataan bahwa impor menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan mencerminkan kegagalan sistem kapitalisme dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang inklusif.  
Melalui perspektif Karl Marx sebagai ekonom, keputusan untuk menghentikan impor beras ini menunjukkan bahwa kapitalisme pangan global terus melanggengkan ketimpangan struktural antara Buruh tani,Petani kecil dan para pemilik modal besar. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada dampaknya terhadap harga dunia, tetapi juga pada sejauh mana langkah ini mampu mengurangi eksploitasi, memperkuat posisi petani lokal, dan menciptakan Reforma agraria sejati.  
Tanpa intervensi serius yang berpihak pada rakyat kecil, keputusan ini menciptakan ilusi bagi masyarakat kelas bawah dan hanya menguntungkan segelintir pihak dalam struktur masyarakat, sementara kelompok paling rentan tetap berada dalam bayang-bayang kemiskinan.

(Sumber: https://badanpangan.go.id/blog/post/indonesia-stop-impor-beras-harga-beras-dunia-ikut-terpengaruh)

Kontributor : AN