Food Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan negara-negara di dunia akan terjadinya potensi krisis pangan ditengah pandemi. Dalam sektor pertanian pemerintah berupaya mengantisipasi dengan memberikan insentif bagi para petani. Selain itu, juga mendorong peningkatan produksi pangan guna menjaga konsumsi. Namun, potensi krisis pangan akan semakin terjadi ketika tidak adanya modal sosial dalam mengatasi pandemi yang serba tidak pasti.
Dilansir dari tirto.id bahwa Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada tahun 1984. Saat itu produksi beras Indonesia melebihi tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga menyebabkan kestabilan harga yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Namun, swasembada tersebut tidak bertahan lama dan Indonesia harus mengimpor beras lagi bahkan mencapai angka 6 juta ton dan terburuk dalam sejarah. Kegagalan tersebut menunjukkan Indonesia belum mampu menjadi negara swasembada pada era orde baru.
Program ketahanan pangan masuk dalam nawacita yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo ketika pilpres 2014. Dikutip dari laman tirto.id, Beliau menargetkan swasembada beberapa komoditas seperti padi, jagung, kedelai dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun. Menurutnya, kedaulatan pangan  berarti memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengandalkan impor. Narasi pemberhentian impor pun direalisasikan oleh pemerintah pada beberapa komoditas tertentu.
Covid-19 mengancam ketahanan pangan
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa impor beras masih terus terjadi sepanjang tahun yang mencapai 444.508 ton pada tahun 2019. Realita ini menunjukkan bahwa impor beras masih menjadi langganan pemerintah untuk terus memenuhi permintaan masyarakat. Sementara, ditahun yang sama produksi padi menurun sebesar 7,76 persen menjadi 54,6 juta ton. Adanya penurunan  menimbulkan rasa keprihatinan terhadap nasib petani dan pertanian di Indonesia. Â
Komoditi lain seperti bawang putih, cabai, jagung dan gandum juga masih jauh dari kemandirian pangan. Ketergantungan akan impor ini menambah keruh sektor pertanian di masa pandemi karena negara pengekspor beras seperti Vietnam dan Thailand akan memprioritaskan ketahanan pangan mereka. Selain itu, resiko terputusnya rantai logistik dan ancaman penyebaran Covid-19 juga akan memperlambat produktivitas tanaman pangan.
Problematika Lahan Pertanian
Data dari BPS juga mencatat penurunan drastis luas lahan pertanian padi sebesar 27,6 persen pada tahun 2018, kemudian turun lagi ditahun berikutnya mencapai 6,15 persen menjadi 10,6 juta hektare. Permasalahan lahan tentunya berakibat pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan petani. Padahal Indonesia adalah negara agragris dan sektor pertanian menjadi penopang hidup masyarakat.
Defisit pertanian ini menyebabkan Presiden Jokowi memerintahkan untuk mencetak sawah baru. Program ini sebagai antisipasi dari ancaman krisis pangan dikarenakan wabah Covid-19. Dikutip dari liputan6.com, Menko Perekonomian Airlangga Hartato akan merealisasikan program tersebut dengan luas lahan gambut yang tersedia mencapai 900 ribu hektar.
Pencetakan sawah tersebut akan didanai oleh BUMN seluas 200 ribu hektar di kawasan konservasi Kalimantan Selatan. Namun, dari laman cnnindonesia.com, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengkritik bahwa pencetakan sawah bukanlah solusi krisis pangan jangka pendek. Beliau menjelaskan butuh waktu paling cepat sekitar 7 bulan untuk bisa panen. Oleh karena itu, perlu partisipasi dari unsur masyarakat guna menjaga ketahanan pangan secara mandiri.
Regenerasi Petani, Sudah Krisis ?
Sebelum pandemi covid 19 mengancam ketahanan pangan, potensi krisis ini sudah besar sebab rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketertarikan bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 menurun sebesar 1,46 persen menjadi 27,6 juta orang, jika dilihat dari tahun 2017 maka sudah mencapai angka 2,35 persen.
Krisis regenerasi petani tersebut semakin nampak ketika dilihat dari kelompok usia yang bekerja di sektor pertanian. BPS dalam survei pertanian antar sensus (sutas) tahun 2018 melaporkan jumlah petani yang berusia 45-54 tahun mencapai sekitar 7,8 juta orang. Sementara jumlah petani muda dibawah usia 25 tahun terbilang kecil yaitu hanya 191 ribu orang. Kelompok tidak produktif pada usia 65 tahun keatas bahkan terbilang tinggi sekitar 4,1 juta orang. Lainnya, pada usia 25-34 tahun sebesar 2,7 juta orang, usia 35-44 tahun sekitar 6,5 juta orang, dan usia 55-64 mencapai 6,2 juta orang.
Reformasi Bertani Setelah Pandemi
Wabah ini membuat efek domino di seluruh dunia karena menimbulkan kematian, kemiskinan dan kelaparan. Pemerintah telah banyak memberikan stimulus mulai dari bantuan tunai, restrukturisasi kredit hingga bantuan alat produksi bagi petani. Kebijakan tersebut bertujuan sebagai jaring pengaman sosial agar konsumsi masyarakat terjaga. Namun, virus corona ternyata semakin menguat dan menunjukkan ketangkasannya. Akhirnya pemerintah kewalahan sehingga memberlakukan new normal atau budaya hidup baru dengan harapan perekonomian kembali berjalan.
Ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat harus bisa bertahan ditengah berkurangnya pendapatan. Dengan berbagai masalah seperti penurunan produksi padi, luas lahan pertanian hingga krisis regenerasi petani mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu metode yang bisa diterapkan oleh rumah tangga adalah urban farming.
Segala kegiatan bertani, beternak, berkebun, perikanan, bahkan menanam di dalam pot yang dilakukan di perkotaan disebut urban farming. Sistem budidaya ini sangat prospektif mengingat tingkat urbanisasi di Indonesia yang sangat tinggi. World Bank pada tahun 2019 memproyeksikan akan terjadi peningkatan urbanisasi di Indonesia sebesar 70 persen atau sekitar 220 juta orang. Sebab itu, metode ini relevan jika diterapkan di perkotaan tanpa perlu lahan yang luas.
Dikutip dari detikhealth.com, Peneliti Ekofisiologi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Dr Nuril Hidayat mengatakan meskipun pepohonan besar lebih efektif menyerap polutan, namun untuk solusi di perkotaan dengan lahan yang sempit bisa diupayakan dengan urban farming. Metode ini juga bisa mengurangi sampah rumah tangga yang dapat diolah menjadi pupuk organik, kemudian pupuk tersebut menjadi nutrisi untuk kesehatan tanaman.
Potensi krisis pangan semakin masif terjadi ketika masyarakat hanya bergantung pada pemerintah. Perlu adanya kesadaran bergotong-royong dengan menanam tanaman di pekarangan rumah. Kegiatan tersebut dapat menjaga kebutuhan konsumsi dan mengurangi beban negara ditengah wabah. Maka, Indonesia nanti akan lebih mandiri secara pangan sehingga bisa mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan berdaulat dalam sektor pertanian.
Referensi
- Tirto.id. (2018, 25 September). Swasembada Beras ala Soeharto: Rapuh dan Cuma Fatamorgana. Diakses pada 13 Juni 2020, dari https://tirto.id/swasembada-beras-ala-soeharto-rapuh-dan-cuma-fatamorgana-c2eV
- Tirto.id. (2017, 12 Juli). Target Kedaulatan Pangan Jokowi yang Gagal Dicapai. Diakses pada 13 Juni 2020, dari https://tirto.id/target-kedaulatan-pangan-jokowi-yang-gagal-dicapai-csuG
- Badan Pusat Statistik (BPS). Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2019. Diakses dari https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2019.html pada tanggal 13 Juni 2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi, 2018-2019. Diakses dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/04/15/1608/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi-2018-2019.html pada tanggal 13 Juni 2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2019/10/31/9567dfb39bd984aa45124b40/hasil-survei-pertanian-antar-sensus--sutas--2018-seri-a2.html pada tanggal 13 Juni 2020.
- Liputan6.com. (2020, 30 April). Didanai BUMN, Kementan Bakal Cetak Sawah Baru di Kalimantan. Diakses pada 14 Juni 2020, dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/4241317/didanai-bumn-kementan-bakal-cetak-sawah-baru-di-kalimantan
- Cnnindonesia.com. (2020, 8 Mei). Lokasi Program Cetak Sawah Jokowi Bisa Rusak Ekosistem. Diakses pada 14 Juni 2020, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508134936-20-501296/lokasi-program-cetak-sawah-jokowi-bisa-rusak-ekosistem
- Worldbank.org. (2019, 3 Oktober). Augment, Connect, Target: Realizing Indonesia’s Urban Potential. Diakses pada 14 Juni 2020, dari https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/augment-connect-target-realizing-indonesias-urban-potential
- Detikhealth.com. (2019, 30 Juli). Beragam Cara Hijaukan Jakarta, Urban Farming hingga Rooftop Garden. Diakses pada 14 Juni 2020, dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4645644/beragam-cara-hijaukan-jakarta-urban-farming-hingga-rooftop-garden