Mohon tunggu...
Ahmad Wijaya
Ahmad Wijaya Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Pengamat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pemilihan Umum: Pesta Oligarki atau Demokrasi?

28 Juli 2023   22:14 Diperbarui: 28 Juli 2023   22:17 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Konsentrasi Kekuasaan di Tangan Sedikit Elite

Perilaku kooptasi dan nepotisme juga dapat menciptakan kondisi di mana kekuasaan politik terpusat di tangan kelompok elite yang memiliki hubungan dekat dengan penguasaan negara. Pemilihan umum yang seharusnya menjadi panggung bagi aspirasi mayoritas, terkadang berubah menjadi perebutan kursi di antara keluarga dan teman-teman elit politik. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung melayani kepentingan sempit mereka dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Partisipasi Rakyat yang Terganggu

Selain kendala struktural, partisipasi rakyat dalam pemilihan umum seringkali dihadapkan pada tantangan dari berbagai macam hambatan. Di beberapa negara, pemilih harus berhadapan dengan kendala birokrasi yang rumit atau kekerasan politik yang mengancam keselamatan mereka. Terlepas dari semangat demokrasi yang kuat, jika partisipasi rakyat terhalang oleh ancaman atau pengaruh dari penguasaan yang berkuasa, pemilihan umum tidak lagi mencerminkan kehendak sejati rakyat.

Mengubah Pemilihan Umum: Merangkul Visi Demokrasi yang Sejati

Meskipun realitas pemilihan umum yang kadang-kadang menyakitkan, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk merangkul visi demokrasi yang sejati. Pertama, reformasi sistem pembiayaan kampanye adalah langkah penting untuk mengurangi pengaruh uang dalam proses politik. Transparansi dan batas sumbangan politik yang ketat harus diterapkan untuk mencegah korupsi dan pemusatan kekuasaan di tangan sedikit orang.

Kedua, kebebasan media harus dijaga, dan peningkatan literasi informasi harus ditingkatkan untuk memungkinkan masyarakat menyaring informasi dengan bijaksana. Masyarakat harus didorong untuk mencari sumber informasi yang beragam dan mengembangkan keterampilan kritis untuk memahami narasi politik yang dihadapkan.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang independen akan membantu memerangi korupsi dan menjamin akuntabilitas bagi mereka yang berkuasa.

Keempat, partisipasi rakyat harus didorong dan dihargai. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam politik dari tingkat lokal hingga nasional. Partisipasi aktif dari rakyat akan memastikan representasi yang lebih baik dan keputusan yang lebih demokratis.

Pemilihan umum adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, tetapi tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mencegah dominasi pesta oligarki, idealisme demokrasi hanya akan menjadi retorika belaka. Menghadapi kenyataan yang terkadang menghancurkan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun