Mohon tunggu...
Ahmad Wijaya
Ahmad Wijaya Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Pengamat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pemilihan Umum: Pesta Oligarki atau Demokrasi?

28 Juli 2023   22:14 Diperbarui: 28 Juli 2023   22:17 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih para pemimpin mereka secara bebas dan adil. Dalam pemilihan umum, rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dan berpartisipasi dalam proses politik, yang seharusnya mencerminkan aspirasi dan kehendak mayoritas.

Namun, terkadang pemilihan umum dapat dipandang sebagai "pesta oligarki" jika ada masalah dalam sistem politik yang mengakibatkan dominasi atau kontrol oleh sekelompok kecil orang kaya atau elit. Oligarki dapat terbentuk ketika sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki kekayaan, kekuatan politik, atau akses yang mendominasi dalam proses pemilihan umum. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar keputusan politik akan diambil untuk kepentingan kelompok oligarki daripada mewakili kepentingan sebenarnya dari mayoritas masyarakat.

Di tengah sorotan publik dan harapan rakyat akan proses pemilihan umum sebagai cerminan ideal demokrasi, seringkali kenyataannya mencengangkan. Secara teori, pemilihan umum adalah puncak dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk menentukan pemimpin dan kebijakan negara dengan memberikan suara mereka secara bebas dan adil. 

Namun, seiring berjalannya waktu, pemilihan umum dapat berubah menjadi "pesta oligarki," di mana kekuasaan dan kendali politik berpusat pada kelompok kecil yang berkuasa dan berpengaruh, meninggalkan aspirasi mayoritas di belakang tabir politik. Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana pemilihan umum, yang seharusnya menjadi simbol demokrasi, dapat menyimpan nuansa oligarkis dengan halus.

Tirani Uang dalam Pemilihan Umum

Seiring berjalannya waktu, pengaruh uang dalam proses pemilihan umum menjadi semakin mengkhawatirkan. Pencalonan diri sebagai pemimpin memerlukan dana yang substansial, dan dalam sistem politik yang melindungi kebebasan bersuara sekaligus memungkinkan penerimaan sumbangan politik yang besar, pesta oligarki mulai merayap masuk. Para kandidat dengan dana kampanye yang melimpah cenderung memiliki keunggulan dalam mengelola pesan politik dan menciptakan citra yang menggoda di hadapan pemilih. Akibatnya, banyak pemilihan umum berubah menjadi kontes finansial, di mana kesempatan bagi calon yang berpotensi mewakili kepentingan rakyat kecil menghilang.

Pengaruh Media dan Manipulasi Opini Publik

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk pandangan publik tentang calon dan isu-isu yang ada dalam pemilihan umum. Di zaman digital, era di mana informasi dapat dengan mudah dimanipulasi, kelompok yang berkuasa seringkali mampu mengendalikan narasi melalui media mereka yang berpihak. 

Kondisi ini menyebabkan kemampuan penguasaan opini publik yang tidak sehat dan pemilih mudah tertipu oleh kampanye yang dibangun atas kacamata pemikiran yang sempit. Sebagai akibatnya, pemilihan umum yang diharapkan menjadi panggung pengungkapan ide dan nilai-nilai yang beragam, justru berubah menjadi pertunjukan cerita yang telah diatur sebelumnya.

Korupsi dalam Sistem Politik

Korupsi adalah momok yang sering menyertainya pemilihan umum di berbagai negara. Bentuk korupsi dapat bervariasi mulai dari suap, nepotisme, hingga penggelapan dana kampanye. Praktek korupsi ini menciptakan kondisi di mana penguasaan kekuasaan tidak lagi bergantung pada integritas dan kompetensi, tetapi pada uang dan ikatan pribadi. Pesta oligarki tumbuh subur dalam lingkungan yang dipenuhi oleh korupsi, mengikis keyakinan rakyat bahwa pemilihan umum adalah cara untuk mencapai perubahan yang adil dan merata.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun