Benang Tipis antara Demokrasi dan Liberalisme

Polemik demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut.

Meskipun demokrasi tidak disebutkan secara langsung di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 undang-undang nomor 15 tahun 2005, adalah sebuah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas dan dijamin oleh negara.

Demokrasi adalah salah satu sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Tapi bukan berarti demokrasi yang dianut di Indonesia menggambarkan secara keseluruhan sistem demokrasi di negara-negara lainnya. Demokrasi di Amerika Serikat berbeda dengan demokrasi yang dipraktekan di Sudan dan begitu pula di Indonesia, juga berbeda. 

Namun demikian, makna umum demokrasi bahwa kekuatan terbesar negara adalah rakyat, pada dasarnya sama di setiap negara yang menganut sistem ini. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, bahkan demokrasi itu disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Karena itu rakyatlah yang menentukan dan memberi arah yang sesungguhnya dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.

Perlu kita tahu sesungguhnya demokrasi bukanlah ideologi yang memberikan ruang tak terbatas terhadap setiap keinginan dan kepentingan rakyat, hingga terlalu bebasnya peraturan tersebut dan akan membuat sistem pemerintahan di negara ini menjadi kacau karena selalu beralasan bahwa ini karena demokrasi. 

Kita pun sering merubah sistem demokrasi di negara kita, contohnya pada masa Ir. Soekarno kita menganut demokrasi liberal, lalu berubah menjadi demokrasi terpimpin yang kemudian jatuh setelah perstiwa G30S/PKI dan terakhir menjadi demokrasi Pancasila. Lalu, jika demikian apa bedanya demokrasi dengan paham liberalisme?

Berbicara masalah Ideologi liberalisme yang  berpaku pada suatu pemahaman akan kebebasan manusia. Paham Liberal pertama kali muncul saat terjadinya penentangan terhadap kekuasaan monarki absolut di Inggris yang dilakukan oleh masyarakat. Kekuatan monarki Inggris yang dianggap terlalu berkuasa, membangun masyarakat untuk mengembangkan kebebasan mereka dan ingin menghilangkan batasan-batasan ketat yang selama ini mereka alami.

Pemikiran Barat modern punya rujukan jelas ke mana sejarah liberalisme dan kebebasan harus dialamatkan. Tak lain dan tak bukan, ke periode Renaisance dan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Renaisance adalah masa kelahiran atau kebangkitan kembali manusia Barat setelah tertidur lama pada masa yang disebut abad kegelapan (dark ages).

Demokrasi lahir jauh sebelum paham liberalisme lahir. Paham demokrasi telah dan dianggap ada sejak 500 Sebelum Masehi sedangkan paham Liberalisme muncul setelah Revolusi Perancis dan Revolusi di Eropa abad ke-16 Masehi (tahun 1500-an).

Namun negara kita bukanlah Inggris Raya atau Amerika Serikat yang berkomitmen pada hak-hak individu sebagai suatu bangsa, karena demokrasi Indonesia sejak terbentuknya berkomitmen pada persatuan dan kesatuan berbagai suku, agama, dan ras sebagai satu bangsa. 

Dan itu bukti jika Pancasila dan UUD 1945 menolak liberalisme. Namun memang tidak salah, karena keduanya sama-sama meletakkan sistem pemerintahannya dalam kondisi parlementer dimana rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tapi Amerika dapat menjamin setiap warga negaranya bergerak bebas sebagai hak seorang warga negara dan seharusnya Indonesia menjamin setiap warga negara Indonesia bergerak bebas sebagai seorang warga negara Indonesia yang tetap berpegang teguh pada demokrasi Indonesia, bukan pada faham dan ajaran demokrasi orang Amerika yang lebih menonjol pada liberalisme.