Serangan siber adalah tindak pidana yang harus diinvestigasi dengan serius. Penegak hukum harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Ini termasuk kerjasama internasional jika serangan tersebut melibatkan aktor luar negeri.Â
Pelaku peretasan harus dikenai sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang dapat memberikan efek jera.
Namun, masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem hukum kita menangani kejahatan siber secara keseluruhan. Perlu ada reformasi dalam kebijakan keamanan siber, termasuk peningkatan infrastruktur, peningkatan kemampuan respons terhadap insiden, dan pelatihan bagi pejabat yang terlibat dalam manajemen data.
Opini Kritis: Perlunya Reformasi dan Transparansi
Dalam pandangan saya, insiden peretasan PDN ini menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam kebijakan keamanan siber di Indonesia. Pemerintah harus belajar dari insiden ini dan mengambil langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini mencakup penerapan standar keamanan yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur teknologi, dan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat terkait.
Transparansi juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah harus lebih terbuka dalam melaporkan insiden dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Hal ini tidak hanya penting untuk mempertahankan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem keamanan siber dan memastikan bahwa setiap insiden ditangani dengan serius dan transparan. Tanpa langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun, dan keamanan nasional kita akan tetap rentan terhadap ancaman siber.
Dalam kesimpulannya, peretasan PDN mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem hukum dan manajemen data pemerintah kita. Diperlukan langkah-langkah tegas dan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Hanya dengan demikian kita dapat melindungi hak-hak warga negara dan menjaga integritas data publik.
