Solusi Terhindar dari Jeratan Bunga Pinjol; Akad dalam Keuangan Syariah

Belum lama ini publik dihebohkan dengan kasus adanya ratusan mahasiswa IPB University yang terjerat pinjaman online atau pinjol dengan nominal hutang hingga puluhan juta rupiah. Setidaknya ada sekitar 116 mahasiswa yang dikabarkan menjadi korban jeratan transaksi tersebut dan merasa terganggu dengan tagihan dari debt collector. 

Walaupun platform pinjaman online tersebut sudah berizin otoritas jasa keuangan (OJK) dan merupakan sarana pembayaran sebuah produk, namun ratusan mahasiswa IPB University tersebut merasa tertipu lantaran mereka dibujuk untuk menjadi konsumen dan dijanjikan akan dibantu dibayarkan oleh pihak pemberi jasa. Pihak kampus dan aparat kepolisian pun dengan segera menindak kasus yang membuat korban merasa terganggu dengan jeratan tersebut.

Pinjaman online atau pinjol merupakan suatu teknologi keuangan yang sangat berguna di masa sekarang dimana segala keperluan mendadak akan dapat dibantu oleh penyedia jasa keuangan dengan syarat yang cukup mudah tanpa pembukaan rekening di suatu bank. Seorang konsumen dapat dengan mudah meminjam uang untuk keperluan pembelian barang, pembayaran hutang maupun keperluan lainnya hanya dengan bermodalkan aplikasi dari HP dan internet. 

Limit yang ditawarkan pun terbilang fantastis hingga mencapai puluhan juta dengan proses pencairan yang cukup mudah dan cepat. Kemudahan proses, limit dan godaan iklan di internet akan iming-iming mendapatkan uang dengan cara instan tersebut sayangnya dapat menjadi jebakan apabila tidak disikapi dengan bijak.

Baca juga: Menghadapi Ancaman Resesi: Strategi Kebijakan Ekonomi Nabi Muhammad SAW

Dalam sistem pinjaman konvensional kita dapat melihat variasi dari biaya denda apabila nasabah terlambat membayar suatu tagihan mulai dari 0,1% hingga lebih dari ambang batas bunga yang ditetapkan oleh Asosiasi FinTek Seluruh Indonesia (AFSI) yaitu sebesar 13,8% perbulan pada tahun ini. 

OJK sendiri sebagai otoritas yang berwenang dalam masalah ini menetapkan bunga pinjaman dengan nilai maksimal sebesar 16 s.d. 30% per tahun pada pinjaman produktif pinjol. Sedangkan dalam sistem keuangan syariah, tidak dikenal istilah bunga karena bunga merupakan bagian dari riba yang tidak diterapkan dalam sistem keuangan syariah termasuk di dalamnya pinjol yang berbasis syariah.

Ekonomi dan keuangan syariah adalah ekonomi dan keuangan yang berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ini tidak diterapkan dan dihindari yang dinamakan maghrib (maysir, gharar dan riba). 

Adapun akad yang diterapkan dalam FinTek syariah setidaknya meliputi akad bai' (jual-beli), ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah dan qardh. Akad bai' (jual-beli) merupakan akad yang digunakan untuk pemindahan atau pertukaran kepemilikan suatu barang. Sedangkan akad ijarah adalah akad yang digunakan untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa tertentu dengan jangka waktu tertentu menggunakan upah. 

Akad selanjutnya adalah mudharabah yang merupakan akad yang digunakan untuk mengelola modal antara pemilik (sohibul maal) dan pengelola modal (mudharib) berdasarkan nisbah. Musyarakah adalah akad mengelola suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah. 

Akad berikutnya adalah wakalah yang merupakan akad pelimpahan kuasa untuk jasa tertentu dengan imbalan upah. Terakhir adalah qardh dimana akad ini adalah akad pinjaman dimana peminjam dan pemberi pinjaman bersepakat tentang pengembalian uang atau barang.

Dalam kasus yang terjadi terkait 116 mahasiswa IPB University yang terjerat pinjaman online tersebut di atas, maka setidaknya ada beberapa analisa dari penulis berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang penulis ketahui. Pertama, dalam kasus tersebut mahasiswa adalah korban dimana mereka ditawari oleh marketing yang menjanjikan bantuan pembayaran kepada para korban. Dalam proses pencairan dana pun mereka terpaksa harus mengaku bekerja baik sebagai PNS maupun lainnya agar mempermudah pencairan dana dengan persetujuan dari marketing. 

Hal ini adalah sebagai syarat agar dapat mendapatkan pinjaman dana dengan menyebutkan nominal gaji sebagai jaminan kesanggupan membayar walau pada kenyataannya sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa yang belum bekerja.

Kedua, dalam jeratan hutang pinjol tersebut, pihak marketing menawarkan suatu produk dengan berbagai kemudahan tertentu melalui fasilitas pinjol. Hal ini adalah suatu hal yang wajar bagi suatu salesman atau marketing untuk mencapai target dengan berbagai cara dan kemudahan tertentu untuk mencapai suatu target penjualan perusahaan. 

Namun sayangnya cara yang dilakukan tidak dibenarkan dan disertai janji yang tidak ditepati kepada para korban.

Ketiga, sistem keuangan yang dipilih adalah sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga atau denda apabila konsumen atau nasabah terlambat membayar hutang setelah jatuh tempo. Jika kita telusuri lagi di Indonesia saat ini juga sudah terdapat FinTek syariah yang bebas bunga dan riba dengan akad yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sehingga akan menghindari atau paling tidak meminimalisir akan besaran denda dan beban yang ditanggung.

Dengan melihat analisa tersebut, penulis memiliki beberapa rekomendasi yang dapat kita jadikan bahan diskusi dan sekaligus solusi agar kejadian tersebut dapat dihindari. Pertama, literasi keuangan di era digital menjadi hal yang penting untuk disosialisasikan, dikaji dan diterapkan pada generasi muda bangsa agar kita semua dapat memahami dan bijak dalam bertransaksi dengan lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dengan literasi yang baik, maka kita tidak akan berlebihan dalam mengkonsumsi suatu produk terlebih jika belum ada pendapatan dan masih berstatus mahasiswa apalagi dengan skema pinjaman online. 

Kedua, preferensi pilihan platform dengan bunga yang rendah ataupun tanpa bunga menjadi solusi bagi nasabah. FinTek syariah adalah FinTek yang bebas riba dengan skema akad yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti qardh, mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Dengan pemilihan platform pinjol yang syariah maka insyaallah kita akan bebas dari jebakan bunga dan riba.

Pada akhirnya kita doakan semoga masalah yang menimpa rekan-rekan IPB tersebut dapat menjadi suatu pelajaran kita bersama agar semakin bijak dalam bertransaksi di era digital ini dan semoga dengan rekomendasi dari penulis, maka kita akan dapat terhindar dari bahaya riba.