Proposal Rakyat untuk Pemerintah di Pilpres 2019

Pada dasarnya pemerintah & rakyat adalah satu, yang ketika hilang memunculkan rasa rindu. Keduanya dicipta bukan untuk beradu siapa yang lebih maju. Tapi untuk saling membantu dalam doa Indonesia agar lebih maju. Berbicara masalah pilpres berarti kita juga berbicara tentang rakyat. 

Katanya, fakir miskin dan orang-orang terlantar dilindungi oleh pemerintah yang berdasi, tapi nyatanya mereka di kolong kehidupan diintimidasi. Memasuki tahun politik, berbagai macam taktik mulai diterapkan untuk menjaring simpati public dan menggalang dukungan bagi masing-masing kandidat pemimpin yang diandalkan. 

Beragam opini dijejalkan ke masyarakat bahkan tak jarang memicu gesekan antar lapisan. Masa kampanye telah bergulir, barisan tim pemenangan telah bergerak. Nyatanya beragam isu diolah untuk saling menyerang atau mengunggulkan calon presiden dari masing-masing kubu.

Efek polarisasi di pilpres lalu masih berjaya. Mesin politik terus memanaskan suasana. Apapun bisa menjadi bahan bertengkar diiringi dengan isu yang mudah menyebar. Belakangan ramai perang tagar bermuatan pesan dukungan di Pilpres 2019. 

Perang tagar ini memanas tak hanya di jagad maya, tapi juga tercermin dalam realita lewat distribusi atribut berupa kaos dengan tagar masing-masing. Rakyat seakan terbelah sedemikian rupa dan menjadi tamu di negara sendiri karena terseret konflik perebutan kuasa. Hampir tak ada jeda dalam politik kita. Tiap moment di susupi perang propaganda. 

Jika para elite terus menumbuhkan seteru, memangnya urusan Indonesia hanya pemilu ? Bagaimana para politisi yang memang memiliki kepentingan memandang gesekan yang tejadi di masyarakat akibat perbedaan pendapat ? Dan bagaimana seharusnya proposal rakyat untuk pemerintah atas riuhnya perang opini antar politisi ?

Kita harus mengajukan proposal kritis terhadap pemerintah. Kegaduhan yang terjadi selama ini itulah yang kita hadapi, terutama tentang social media. Media social memungkinkan semua setara. 

Siapapun bisa berkata sebebas-bebasnya. Wajar jika medsos jadi berisik saat makian bercampur baur dengan kritik. Makin dahsyatnya saat agenda politik ikut campur. Internet dengan mudah jadi medan tempur. Argumentasipun tertindih kata-kata tak berguna. Telah menjadi kenangan sia-sia bagi kita saat dulu pemerintah menuntut untuk mendaftarkan nomor telepon dengan NIK dan KK. Namun  apa daya bagi kita, terlerai janji pemerintah yang katanya akan aman dari kejahatan. 

Padahal saat ini, orang-orang membeli kartu hp, hanya untuk mendaftar WhatsApp dan sebatas paketan saja. Hanya orang-orang tua saja yang masih menggunakan nomor untuk menelepon. Sedang anak muda yang kian merajalela dunia medsos sudah dengan aplikasi berbasis WhatsApp, twitter, dsb. Dan efek yang timbul sangatlaah nyata, pengguna social media dan netizen di Indonesia bisa dikatakan sangat misterius. 

Karena pengguna media social Indonesia, begitu liarnya menjadi tentara yang bisa membunuh hati dan perasaan seseorang berkali-kali. Banyak akun yang tak bertanggung jawab hanya untuk mendiskriminasi seseorang lain yang hati dengan kita. Bagaimana kita akan berharap republik ini damai di dunia netizen kalau pemerintah bersikap membiarkan itu semua terjadi. Bagaimana Indonesia akan naik tingkat jika proposal rakyat saja diabaikan.

Persoalan ekonomi sangat penting untuk dibahas karena mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Contohnya pada acara mata Najwa dengan tema debat harga tempe dan telur, yang disana ada kubu Prabowo-sandi dan kubu Jokowi-Amin. Pernyataan pertama disampaikan oleh kubu Jokowi yang tidak terima soal kritik Bang Sandi yang dianggap tidak berdasarkan data yang akurat bahkan dianggap hiperbolis alias lebay.