Mendobrak Politik Kampungan

..."Deng banyak orang kari ya (paling banyak orang Calon Legislatif)", beberapa bulan belakang ini, sering saya mendengar kalimat tersebut dari berbagai mulut yang berbeda, entahlah, hal itu keluar karena berdasarkan kebingungan lantas meneruskan kalimat yang sudah sering diucapkan, atau hanya bosan melihat begitu banyak orang yang melibatkan diri mengambil peran sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Awalnya kalimat semacam itu saya menganggapnya sebagai respon sosial atas iklim politik yang sering terjadi, dan itu wajar. Akan tetapi, semakin kesini saya menganggap itu sebagai bentuk model politik lama yang dibungkus dengan metode baru, yang sengaja dibentuk untuk kemudian memutuskan keinginan berpartisipasi generasi dalam dunia politik. 

Bagaimanapun, politik adalah kamar demokrasi yang siapa saja, berhak untuk masuk dan menginap dikamar tersebut, selagi dirinya dianggap loyal dan memenuhi syarat untuk masuk ke kamar tersebut. 

Mengapa Demikian ? Konsep demokrasi sengaja di definisi dengan kaku, agar melemahkan hasrat sekelompok orang yang ingin berkuasa semata, seperti iklim politik yang sering kita jumpai di berbagai daerah, terkhusus wilayah yang dinamakan kampung.

Jika benar-benar semua orang secara seksama memaknai demokrasi dengan baik, maka kungkungan budaya politik "kampungan" semacam itu, tidak akan mempan membedah wajah keinginan berpolitik setiap orang. Siapapun, termasuk kaum disabilitas sekalipun. 

Untuk diketahui bahwa budaya politik "kampungan" mengacu pada pola perilaku politik yang cenderung kurang matang, berkualitas rendah, atau kurang beradab dalam konteks kehidupan politik. Istilah ini bisa menggambarkan berbagai sikap atau tindakan dalam politik yang tidak menghargai norma-norma demokratis, seperti politik nepotisme, korupsi, intimidasi politik, atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. 

Budaya politik semacam ini dapat merugikan proses demokrasi dan pembangunan yang sehat karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta kurangnya penekanan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam urusan politik.

Ujian Demokrasi, Kampung dan Kualitasnya. 

"Jang dong itu lai, barang dong keluarga deng kandidat itu, jadi basis itu katong su tau (jangan dengan mereka, sebab mereka punya kandidat keluarga juga, dan basis itu kami sudah tau)".

Kalimat seperti itu, sering ditemui melalui bibir forum kecil-kecilan para kandidat, dikeluarkan sebagai bentuk ikhtiar atau hasil analisa titik basis politik. Tapi akan sedikit berbeda jika dijadikan sebagai perisai politik, atau anti orang baru yang hendak dan ingin mengetahui lebih detail tentang profil Caleg. Bagi saya, logika semacam itu, sebenarnya sangat menyesatkan khusus untuk kandidat, maupun sekat kehidupan sosial dan sebaiknya tidak harus dijalankan. 

Ujian demokrasi adalah situasi atau kejadian tertentu yang menguji kestabilan, keberlangsungan, atau kualitas dari sistem demokrasi suatu negara. Ujian demokrasi bisa datang dalam berbagai bentuk seperti krisis politik, ketegangan sosial, serangan terhadap kebebasan berpendapat, gangguan terhadap proses pemilihan umum yang adil, atau bahkan serangan terhadap lembaga-lembaga demokratis itu sendiri. 

Ujian-ujian semacam ini dapat menentukan sejauh mana suatu negara atau daerah mampu mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi serta kemampuannya untuk bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan politik, sosial, atau ekonomi yang muncul.

Lalu bagaimana dengan kondisi kampung dan kualitas politiknya?. Sesungguhnya, kondisi kampung ditentukan oleh kualitas politiknya. Pada dasarnya, setiap daerah memiliki konsep dan budaya politik yang berbeda-beda, hal itu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, hingga sosialnya. Dan untuk memiliki kualitas politik harus dapat ditentukan melalui beberapa aspek, diantaranya :

Pertama, pendidikan politik, memberikan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat di tingkat lokal agar mereka memahami hak-hak dan tanggung jawab dalam proses politik.

Kedua, partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, musyawarah desa, atau forum-forum diskusi yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, Memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun sistem yang memungkinkan akuntabilitas para pemimpin lokal terhadap keputusan yang mereka buat.

Keempat, pelatihan dan pembinaan, melakukan pelatihan dan pembinaan bagi para pemimpin lokal atau tokoh masyarakat untuk memahami praktik-praktik politik yang sehat, termasuk prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

Kelima, pemberdayaan perempuan, mengedepankan peran dan partisipasi perempuan dalam politik lokal untuk memastikan representasi yang lebih merata dan inklusif.

Keenam, komitmen terhadap etika politik, mendorong praktek politik yang etis dan menghormati nilai-nilai demokrasi, termasuk menghindari praktik korupsi, politik identitas yang memecah belah, dan upaya-upaya yang merugikan proses demokrasi.

Hal-hal tersebut jika dibackup dengan baik, maka kualitas politik di kampung akang terhindar dari wujud politik "kampungan", dan di satu sisi masyarakat dengan sendirinya dapat menentukan pilihan sesuai dengan pengetahuan dirinya terhadap kualitas kandidat yang diusung, dan menghindari atau tidak memberikan suara keterwakilan atas dalil keluarga atau saudara. Di satu kualitas demokrasi akan lahir dengan sendiri, dan menjadi cerminan demokratis.