Pembukaan
Konfrontasi antara India dan Pakistan terkait perebutan kawasan Kashmir merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling rumit dalam sejarah modern. Kedua negara ini telah terlibat dalam pelbagai perang dan ketegangan militer yang berkepanjangan di wilayah ini sejak India dan Pakistan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947. Konflik ini telah memberikan impresi yang signifikan tidak hanya pada hubungan antara kedua negara tetapi juga pada stabilitas regional dan tentunya keamanan global.
Konflik bermula pada 1947 ketika era British Raj atau kekuasaan Britania runtuh. Hal ini ditandai dengan kemerdekaan dan pembagian wilayah berdasarkan mayoritas agama di kawasan tersebut yaitu Negara Pakistan untuk mayoritas penduduk beragama Islam dan Negara India untuk mayoritas penduduk beragama Hindu. Sengketa terjadi ketika kedua negara saling mengklaim wilayah Kerajaan Kashmir yang berpenduduk 97% beragama islam dipimpin oleh seorang raja bernama Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu.
Setelah kemerdekaannya pada 14 Agustus 1947, Pakistan mengklaim bahwa Kerajaan Kashmir adalah bagian daripada wilayahnya. Sebab mayoritas penduduk di Kashmir adalah orang muslim. Sementara India juga mengklaim bahwa Kerajaan Kashmir adalah bagian daripada wilayah negara kedaulatan India. Sebab pada saat itu Kerajaan Kashmir menggunakan sistem pemerintahan Monarki Absolut yang dipimpin dinasti raja hindu yang telah turun temurun. Dalam konteks ini kawasan Kashmir mempunyai nilai strategis bagi India maupun Pakistan. Bagi India, wilayah Kashmir merupakan bagian penting dari kedaulatannya dan juga sebagai representasi heterogenitas negara sekuler tersebut. Sementara itu bagi Pakistan, wilayah Kashmir yang berpenduduk mayoritas muslim adalah bagian integral daripada identitas nasional mereka sebagai negara islam. Kepentingan yang bertentangan ini yang membuat kedua negara tersebut saling berseteru. Sehingga pada puncaknya, meletus perang sebanyak tiga kali yaitu pada 1947, 1965, dan 1971.
Kerangka Teoritis
Teori Realisme merupakan teori yang paling kuat dalam studi politik internasional (Dugis, 2019). Teori ini berfokus pada pentingnya kekuasaan negara untuk meraih kepentingan nasionalnya. Asumsi dasar Teori Realisme adalah bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang bersifat anarki, yaitu di mana tidak ada entitas yang lebih tinggi daripada negara (Dugis, 2019). Dalam konteks ini realisme menekankan bahwa dalam kondisi sistem internasional yang anarki, negara-negara berupaya dan bertindak secara rasional untuk terus memaksimalkan kekuasaan dan juga keamanan mereka tentunya demi kelangsungan hidup.
Bagi realisme, sifat yang paling esensial dari diri manusia adalah egois dan juga individualistik. Realisme memandang bahwa tindakan negara sering kali berorientasi pada sifat dasar manusia ini. Morgenthau (1948) menyatakan bahwa politik internasional merupakan bagian dari perjuangan kekuasaan di mana negara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan posisi mereka dalam sistem internasional. Argumen ini juga menitikberatkan bahwa dalam dinamika sistem internasional ada satu hal yang paling dominan yaitu konflik kepentingan yang bersifat zero-sum, di mana keuntungan dari satu entitas (negara) secara implisit adalah kerugian bagi entitas yang lain.
Perselisihan antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir ini merupakan salah satu contoh riil dari konflik kepentingan. Kedua belah pihak berikhtiar untuk meraih kepentingan nasional yaitu dengan memperluas pengaruh mereka di kawasan yang dipersengketakan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa setiap langkah yang diambil oleh salah satu pihak dianggap sebagai ancaman bagi pihak lain. Hal ini memicu keadaan yang dinamakan Security Dilemma (Dilema Keamanan).
Security Dilemma dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tindakan protektif sebuah negara, misalnya peningkatan kualitas pertahanan (militer) ataupun pembentukan aliansi strategis , dinilai sebagai tindakan agresif oleh negara lain, sehingga negara tersebut merasa harus melakukan peningkatan kualitas militer pula (Jervis, 1978). Dalam konteks konflik Kashmir, setiap tindakan yang dilakukan oleh India di wilayah tersebut, misalnya pembangunan infrastruktur militer, dipandang oleh Pakistan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Demikian juga sebaliknya, langkah Pakistan untuk memperkuat kapabilitas militer di Kashmir dianggap oleh India sebagai suatu ancaman yang harus disambut dengan kekuatan yang setara ataupun lebih kuat.
Lebih lanjut, Realisme menguraikan bahwa dalam sistem internasional yang anarki, negara-negara bertindak berdasarkan konsep self-help, yaitu untuk memastikan keamanan dan kelangsungan hidup, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri (Waltz, 1979). Dalam konteks ini, tidak ada pihak ketiga atau otoritas tertinggi yang dapat menengahi kedua belah pihak secara efektif. Kondisi anarki ini juga memperparah Security Dilemma antara India dan Pakistan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penengah yang dapat meyakinkan kedua belah pihak untuk menjamin bahwa tindakan protektif yang dilakukan satu pihak bukan berarti selalu dipahami sebagai ancaman bagi pihak lain.
Pembahasan Kasus
