Konsolidasi Demokrasi di Indonesia : Peluang dan Tantangan

Sementara itu, menurut Direktur United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Beate Trankmann, dalam konteks pemerintahan saat ini, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuk Kalla dihadapkan pada dua tantangan, yakni : pertama, perlunya perbaikan kinerja lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dan DPRD. Kedua lembaga ini menjadi sorotan karena selalu masuk kedalam kategori buruk dalam Indeks demokrasi Indonesia selama lima tahun terakhir. Kedua, penguatan nilai-nilai keadaban masyarakat (civil virtues) dan pemilih. Aspek ini terutama berkaitan dengan perilaku kekerasan dalam mengekspresikan pendapat dan mengatasi perbedaan-perbedaan politik.

Sebagai negara dengan tingkat keragaman yang tinggi, baik dari segi agama, budaya, keragaman pertumbuhan ekonomi, penegakan hokum maupun konflik antar komunal, Indonesia dihadapkan berbagai tantangan menuju demokrasi yang berkualitas dan berkultur, bukan sekedar demokrasi prosedural. Untuk itu, menurut penulis, diperlukan suatu kesepahaman nasional khususnya terkait penerapan demokrasi secara penuh dan menyeluruh dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah itu, perbaikan kinerja dan kualitas berbagai lembaga super struktur pemerintahan mutlak dilakukan terutama pada lembaga-lembaga demokrasi seperti Parpol dan DPRD. Parpol adalah “pabrik” atau produsen pemimpin lembaga strategis nasional termasuk presiden, sementara DPRD merupakan lembaga perumus regulasi dan UU. Last but not least, pemerintah perlu melakukan percepatan transisi demokrasi dari flawed democracy menuju full democracy, melalui optimalisasi penerpan program Nawacita yang salah satu focus utamanya adalah penguatan identitas nasional.

 

******