Rerie menegaskan bahwa penegakan aturan dalam sistem PPDB harus diiringi dengan dukungan integritas dari para panitia pelaksana PPDB. Integritas ini mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan seluruh proses PPDB tanpa adanya diskriminasi atau kecurangan. Hal ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tetap terjaga.
Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie sangat berharap bahwa sistem PPDB yang diterapkan setiap tahun dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai target yang diharapkan. Target ini mencakup tercapainya pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penghapusan segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru.
1. Elemen Penting dalam Penyelenggaraan PPDB
- Transparansi: Transparansi harus dijaga dalam seluruh tahapan PPDB, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil. Informasi mengenai kuota, kriteria seleksi, dan prosedur harus disampaikan dengan jelas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- Pemahaman Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai jalur-jalur penerimaan yang ada, seperti jalur prestasi, zonasi, afirmasi, dan mutasi. Sosialisasi yang efektif harus dilakukan untuk memastikan setiap orang tua dan calon peserta didik mengerti mekanisme dan persyaratan yang berlaku.
- Integritas Panitia: Panitia penyelenggara PPDB harus memiliki integritas yang tinggi. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, tanpa memihak atau menerima suap. Pengawasan yang ketat terhadap panitia juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- Penegakan Aturan: Aturan yang telah ditetapkan harus ditegakkan dengan tegas. Pelanggaran terhadap aturan PPDB harus mendapatkan sanksi yang setimpal agar dapat memberikan efek jera dan menjaga keadilan dalam proses penerimaan siswa baru.
2. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Rerie menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan sistem PPDB yang lebih akuntabel dan transparan. Kolaborasi ini melibatkan:
- Pemerintah Pusat: Menyusun kebijakan dan regulasi yang jelas serta menyediakan pedoman teknis bagi pelaksanaan PPDB di seluruh daerah.
- Pemerintah Daerah: Melaksanakan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing.
- Sekolah: Mematuhi seluruh aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta menjaga transparansi dan keadilan dalam seluruh proses PPDB.
- Masyarakat dan Media: Berperan sebagai pengawas independen yang dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan PPDB, serta menyebarluaskan informasi yang benar kepada publik.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan sistem PPDB dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
Namun, akar permasalahan kecurangan PPDB jauh lebih kompleks. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan:
1. Ketimpangan Akses Pendidikan: Sekolah Favorit vs Sekolah "Biasa"
a. Sekolah Favorit vs Sekolah "Biasa"
Masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan yang sangat tinggi terhadap sekolah negeri tertentu yang dikenal sebagai "sekolah favorit." Sekolah-sekolah ini dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih unggul, fasilitas yang lebih lengkap, serta tenaga pengajar yang lebih kompeten dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Persepsi ini memicu ketimpangan akses pendidikan yang signifikan.
Sekolah favorit biasanya memiliki reputasi yang baik dalam hal prestasi akademis dan non-akademis. Akibatnya, banyak orang tua yang berusaha keras untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. Namun, karena daya tampung yang terbatas, hanya sebagian kecil siswa yang dapat diterima di sekolah favorit. Sementara itu, sebagian besar siswa lainnya harus bersekolah di sekolah "biasa" yang mungkin tidak memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara.
