Mohon tunggu...
Ahmad Faizal Abidin
Ahmad Faizal Abidin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Sebagai seorang mahasiswa yang selalu berusaha memberikan hal-hal bermanfaat untuk semua orang, saya senang berbagi ide dan inspirasi dalam berbagai bentuk. Mulai dari artikel mendalam, opini yang membuka wawasan, puisi yang penuh makna, hingga cerpen yang menghibur dan humor yang segar. Setiap karya yang saya hasilkan bertujuan untuk memberi nilai tambah, memperkaya pengetahuan, dan menghadirkan senyuman di tengah rutinitas sehari-hari. Melalui tulisan, saya berharap bisa membangun jembatan pemahaman dan mendorong kreativitas, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Aglomerasi: Membangun Kota yang Berdaya Saing Global

21 Maret 2024   10:43 Diperbarui: 21 Maret 2024   10:55 272
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Dok. UNSPLASH/Eko Herwantoro)/megapolitan.kompas.com

Pendahuluan 

Rencana perluasan wilayah Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan pembentukan kawasan aglomerasi dianggap sebagai langkah strategis yang penting. Aglomerasi merupakan konsep sentralisasi kegiatan ekonomi dan industri di kawasan perkotaan. Penting untuk memahami urgensi aglomerasi, dampaknya terhadap kualitas hidup, dan harapan yang terkait dengan langkah ini. Aglomerasi adalah strategi pembangunan yang mengarah pada pengumpulan dan integrasi kegiatan ekonomi dan industri di wilayah perkotaan tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi serta memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan pembentukan kawasan aglomerasi, diharapkan dapat tercipta efek sinergis antara Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Cianjur (Jabodetabekjur). Langkah ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang telah disetujui menjadi usulan inisiatif DPR RI pada tanggal 5 Desember 2023.

Pasal-pasal yang mengatur kawasan aglomerasi termuat dalam Bab IX, dari Pasal 51 hingga Pasal 60, dalam RUU DKJ. 

Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 51 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Sinkronisasi pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi,"

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah aglomerasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih dan konflik kepentingan antara berbagai daerah, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, pembentukan kawasan aglomerasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga Kajian Kebijakan Publik Daerah Urban Policy menyambut baik rencana pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi, yang dianggap sebagai terobosan baru dalam penataan Jakarta dan kota penyangga, terutama setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Direktur Eksekutif Urban Policy, Nurfahmi Islami Kaffah, yang berbasis di Depok, pada hari Selasa menyatakan bahwa penanganan masalah di kawasan aglomerasi tidak bisa bergantung sepenuhnya pada Pemerintah Daerah, mengingat keterbatasan APBD Kabupaten/Kota penyangga Jakarta.

Menurutnya, kehadiran Dewan Kawasan Aglomerasi sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah lintas batas wilayah Jabodetabekjur yang selama ini belum teratasi efektif. Meskipun masih ada perdebatan mengenai apakah Wakil Presiden terpilih akan mengambil alih otoritas dewan kawasan atau akan ditunjuk oleh Presiden, Urban Policy menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan terkait Dewan Kawasan Aglomerasi. Pertama, adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kedua, adalah kejelasan program. Dan ketiga, adalah dukungan dari pemerintah daerah di kawasan Jabodetabekjur.

Nurfahmi menjelaskan bahwa jika Dewan Kawasan Aglomerasi bertujuan untuk memajukan Jabodetabekjur, maka sangat penting adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Tanpa dukungan anggaran yang signifikan, penyelesaian masalah seperti transportasi, banjir, dan lingkungan akan terkendala oleh batas administrasi dan keterbatasan APBD. Tanpa dukungan anggaran yang jelas, keberadaan kawasan aglomerasi hanya akan menjadi wacana belaka. Urban Policy memiliki harapan besar bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dapat memiliki peran yang lebih kuat daripada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. BKSP selama ini lebih banyak mengkoordinasikan Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta kepada Kabupaten/Kota sekitarnya.

Sebaliknya, Dewan Kawasan Aglomerasi diharapkan dapat memastikan adanya dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, atau bahkan dari pendanaan asing, yang dapat dieksekusi secara nyata di kawasan Jabodetabekjur sebagai bagian dari kegiatan strategis nasional. Hal ini akan mendukung Jakarta dalam menjadi kota bisnis berskala global. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui Keputusan tingkat I untuk membawa Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ke Sidang Rapat Paripurna DPR RI, dimana 8 dari 9 Fraksi menyatakan setuju dan satu fraksi menolak.

Urban Policy berharap bahwa penyusunan RUU DKJ dapat menjadi sarana untuk mempercepat peningkatan dan penyetaraan pelayanan publik di kawasan Jabodetabekjur yang selama ini cenderung tidak seimbang. Nurfahmi menjelaskan bahwa RUU DKJ merupakan momen penting bagi Jabodetabekjur untuk bertransformasi menjadi kota global. Oleh karena itu, setiap daerah di kawasan tersebut diharapkan meningkatkan kinerja pelayanan dan daya saingnya agar layak disebut sebagai kota global.

Urgensi Aglomerasi 

(Dok. UNSPLASH/Eko Herwantoro)/megapolitan.kompas.com
(Dok. UNSPLASH/Eko Herwantoro)/megapolitan.kompas.com

1. Efisiensi dan Penghematan: Aglomerasi memungkinkan lokasi perusahaan, pekerja, dan konsumen berdekatan. Hal ini mengakibatkan pengurangan biaya transportasi, percepatan distribusi barang, dan peningkatan efisiensi produksi. Dengan adanya aglomerasi, perusahaan dapat menempatkan fasilitas produksi mereka lebih dekat dengan pusat-pusat populasi dan pasar utama. Ini meminimalkan biaya transportasi untuk mengirimkan bahan baku ke fasilitas produksi serta mengirimkan produk jadi kepada konsumen. Selain itu, lokasi yang berdekatan antara perusahaan dan pekerja memungkinkan untuk mengurangi biaya perjalanan dan waktu tempuh bagi tenaga kerja. Distribusi barang juga menjadi lebih efisien karena jarak yang lebih dekat antara produsen dan konsumen. Hal ini dapat mempersingkat waktu pengiriman dan mengurangi biaya logistik secara keseluruhan. Sebagai contoh, penempatan gudang atau pusat distribusi di dalam kawasan aglomerasi dapat memungkinkan pengiriman barang secara lebih cepat dan efisien ke berbagai titik dalam wilayah tersebut.

Efisiensi produksi juga meningkat karena adanya aglomerasi. Dengan perusahaan-perusahaan yang berdekatan, mereka dapat memanfaatkan sumber daya bersama, seperti infrastruktur transportasi dan layanan umum, yang dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Selain itu, keberadaan klaster industri di kawasan aglomerasi memungkinkan adanya kolaborasi dan inovasi antara perusahaan-perusahaan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan demikian, aglomerasi memberikan manfaat efisiensi dan penghematan yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, mulai dari perusahaan, pekerja, hingga konsumen. Hal ini memperkuat argumen bahwa aglomerasi merupakan strategi yang penting dalam pengembangan perkotaan dan pembangunan ekonomi.

2. Pertumbuhan Ekonomi: Kawasan aglomerasi menjanjikan produktivitas dan pendapatan yang tinggi. Investasi, teknologi, dan tenaga kerja terdidik lebih mudah ditemukan di wilayah perkotaan. Kawasan aglomerasi merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghasilkan beragam peluang investasi dan inovasi. Keberadaan berbagai industri, perusahaan, dan lembaga keuangan di wilayah tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya akses yang lebih mudah terhadap modal dan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi cenderung lebih menarik di kawasan aglomerasi karena adanya potensi pasar yang besar dan keragaman pelanggan. Perusahaan-perusahaan juga cenderung lebih inovatif dalam menjawab kebutuhan pasar yang dinamis. Selain itu, keberadaan institusi pendidikan dan pusat riset di wilayah perkotaan membantu memastikan ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Teknologi juga menjadi lebih mudah diakses di kawasan aglomerasi. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, seperti jaringan internet dan fasilitas penelitian, untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi baru dalam proses produksi mereka. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, serta membuka peluang baru dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing global. Dengan demikian, kawasan aglomerasi menawarkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi, teknologi, dan tenaga kerja terdidik yang mudah ditemukan di wilayah perkotaan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan aglomerasi merupakan strategi yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Mobilitas: Aglomerasi memperlancar mobilitas penduduk dan barang, yang secara positif mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks aglomerasi, mobilitas penduduk dan barang menjadi lebih efisien dan lancar karena adanya integrasi infrastruktur transportasi yang baik di wilayah perkotaan. Kemacetan lalu lintas dapat diminimalkan karena tersedianya berbagai alternatif transportasi seperti jaringan jalan tol, kereta api, bus rapid transit (BRT), serta moda transportasi umum lainnya. Hal ini memungkinkan penduduk untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan lebih cepat dan mudah, baik untuk keperluan kerja maupun kegiatan sosial lainnya. Peningkatan mobilitas barang juga terjadi di kawasan aglomerasi karena adanya konektivitas yang lebih baik antara produsen dan konsumen. Distribusi barang menjadi lebih efisien karena jarak yang lebih dekat antara tempat produksi dan pasar. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal.

Selain itu, peningkatan mobilitas juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan mobilitas yang lebih lancar, para pekerja dapat mengakses lapangan kerja dengan lebih mudah, sementara perusahaan dapat dengan cepat mendapatkan tenaga kerja terampil dari berbagai wilayah. Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tidak hanya itu, peningkatan mobilitas juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk. Akses yang lebih baik terhadap layanan publik, pendidikan, dan fasilitas kesehatan di wilayah aglomerasi membuat kehidupan menjadi lebih nyaman dan berkualitas bagi penduduk. Dengan demikian, aglomerasi memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas penduduk dan barang, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan.

Dampak Terhadap Kualitas Hidup 

(CNBC Indonesia/Faisal Rahman)/cnbcindonesia.com
(CNBC Indonesia/Faisal Rahman)/cnbcindonesia.com

1. Kesempatan Kerja: Aglomerasi menciptakan beragam lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk. Dengan adanya aglomerasi, terdapat peningkatan signifikan dalam terciptanya berbagai jenis lapangan kerja yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keberadaan berbagai industri, perusahaan, serta lembaga pendidikan dan pelatihan di wilayah perkotaan. Beragamnya lapangan kerja tersebut mencakup sektor manufaktur, jasa, perdagangan, teknologi, kreatif, dan lain-lain. Dengan demikian, penduduk memiliki lebih banyak pilihan dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Selain itu, aglomerasi juga meningkatkan pendapatan penduduk karena adanya lebih banyak peluang kerja yang tersedia. Dengan adanya persaingan yang sehat di pasar tenaga kerja, perusahaan cenderung memberikan kompensasi yang lebih baik kepada karyawan mereka untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja terbaik.

 Selain itu, lapangan kerja yang beragam juga memungkinkan penduduk untuk mengeksplorasi peluang-peluang baru dan meningkatkan kemampuan serta kualifikasi mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, aglomerasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja yang beragam dan peningkatan pendapatan penduduk. Hal ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas aglomerasi menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi: Industri berkembang dengan cepat, memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri di kawasan aglomerasi terjadi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh adanya berbagai faktor, seperti akses yang lebih baik terhadap pasar, infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi. Perusahaan-perusahaan cenderung menemukan lebih banyak peluang untuk berkembang dan berinovasi di lingkungan yang padat dan dinamis seperti kawasan aglomerasi. Dampak dari pertumbuhan industri yang cepat ini sangat beragam dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pertama-tama, terciptanya lapangan kerja baru menjadi salah satu dampak positifnya. Dengan adanya industri yang berkembang pesat, perusahaan-perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi dan layanan. Hal ini memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, pertumbuhan industri juga berdampak pada peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Melalui penciptaan nilai tambah dan pendapatan yang dihasilkan, industri dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui pajak dan royalti, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya. Tidak hanya itu, pertumbuhan industri juga berdampak pada peningkatan investasi dan inovasi di kawasan aglomerasi. Dengan adanya industri yang berkembang, perusahaan-perusahaan cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi, riset, dan pengembangan produk baru. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk bekerja dalam sektor-sektor yang lebih maju dan berorientasi pada teknologi, serta memperkuat daya saing industri lokal dalam pasar global. Dengan demikian, pertumbuhan industri yang cepat di kawasan aglomerasi memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan kontribusi terhadap perekonomian, maupun dalam mendorong investasi dan inovasi. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas industri menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di suatu daerah.

3. Kesejahteraan: Akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi lebih mudah. Dengan adanya aglomerasi, penduduk di wilayah perkotaan memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas yang berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi lebih mudah dijangkau karena kawasan aglomerasi biasanya dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan beragam layanan publik. Pertama, akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi lebih mudah di kawasan aglomerasi. Terdapat berbagai institusi pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang tersebar di wilayah tersebut. Hal ini memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan yang beragam juga memungkinkan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kedua, akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi lebih mudah di kawasan aglomerasi. Terdapat berbagai rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan yang menyediakan layanan medis dan kesehatan masyarakat. 

Hal ini memungkinkan penduduk untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan berkualitas tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu, keberagaman fasilitas kesehatan juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka. Ketiga, akses terhadap fasilitas ekonomi seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan pusat bisnis juga menjadi lebih mudah di kawasan aglomerasi. Hal ini memungkinkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan lebih efisien dan nyaman. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas ekonomi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha dan berwirausaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, kawasan aglomerasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk melalui kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini menggambarkan pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Penataan Pemerintah Daerah 

KHAIRIZAL ANWAR / RM/rm.id
KHAIRIZAL ANWAR / RM/rm.id

1. Sinkronisasi: Penyelarasan pembangunan aglomerasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks penataan aglomerasi, koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Pembangunan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan memastikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyelaraskan pembangunan aglomerasi karena banyak kebijakan dan program pembangunan nasional yang memiliki dampak langsung pada wilayah aglomerasi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan nasional tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal.

Pemerintah provinsi juga memiliki peran penting dalam koordinasi pembangunan aglomerasi karena wilayah aglomerasi seringkali meliputi beberapa kabupaten/kota yang berada di bawah yurisdiksinya. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta implementasi kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Selain itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota juga menjadi kunci dalam penyelarasan pembangunan aglomerasi. Pemerintah kabupaten/kota memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan potensi wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat lokal dapat mendukung dan melengkapi pembangunan di tingkat regional dan nasional. Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam penyelarasan pembangunan aglomerasi. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di wilayah aglomerasi.

2. Dukungan Anggaran: Pemerintah pusat harus menyediakan dukungan anggaran guna penyelesaian masalah transportasi, banjir, dan lingkungan. Ketersediaan dukungan anggaran dari pemerintah pusat merupakan hal yang sangat penting dalam penanggulangan masalah-masalah seperti transportasi yang padat, banjir, dan masalah lingkungan di wilayah aglomerasi. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat melaksanakan program-program penanganan masalah tersebut dengan lebih efektif dan komprehensif. Masalah transportasi merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan kawasan aglomerasi, terutama karena padatnya lalu lintas dan mobilitas penduduk yang tinggi. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik, seperti pembangunan jalan tol, pengembangan sistem transportasi massal yang efisien, serta peningkatan kapasitas jaringan transportasi yang ada.

Selain itu, dukungan anggaran juga diperlukan dalam penanggulangan banjir yang seringkali menjadi masalah di kawasan aglomerasi. Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk pembangunan sistem drainase yang lebih baik, peningkatan kapasitas waduk dan sungai, serta pengembangan sistem peringatan dini dan evakuasi yang efektif dalam menghadapi bencana banjir. Masalah lingkungan juga perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan aglomerasi. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, serta peningkatan kualitas udara dan air di wilayah aglomerasi. Dengan demikian, dukungan anggaran dari pemerintah pusat merupakan faktor krusial dalam penyelesaian masalah-masalah seperti transportasi, banjir, dan lingkungan di kawasan aglomerasi. Dukungan ini akan memastikan bahwa penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di wilayah aglomerasi.

3. Peran Dewan Kawasan Aglomerasi: Dewan tersebut bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya dukungan anggaran serta pelaksanaan kegiatan strategis nasional di kawasan Jabodetabekjur. Dewan Kawasan Aglomerasi memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai aspek pembangunan di kawasan Jabodetabekjur, termasuk penjaminan terselenggaranya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dukungan anggaran ini sangat penting untuk mendukung implementasi berbagai program dan proyek pembangunan yang diperlukan dalam penanganan masalah-masalah seperti transportasi, banjir, lingkungan, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, Dewan Kawasan Aglomerasi juga bertugas untuk memastikan pelaksanaan kegiatan strategis nasional di kawasan Jabodetabekjur. 

Kegiatan strategis nasional ini mencakup berbagai program dan proyek yang memiliki dampak penting bagi pembangunan nasional, seperti pengembangan infrastruktur transportasi utama, proyek-proyek strategis ekonomi, serta inisiatif-inisiatif penting dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kawasan Aglomerasi perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan di kawasan Jabodetabekjur. Dengan demikian, peran Dewan Kawasan Aglomerasi sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya dukungan anggaran serta pelaksanaan kegiatan strategis nasional di kawasan Jabodetabekjur. Melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, Dewan ini dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan wilayah aglomerasi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Harapan 

Dewan Kawasan Aglomerasi harus memiliki peran yang lebih kuat daripada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP). Dukungan anggaran pusat dan kejelasan program akan memastikan Jakarta menjadi kota bisnis berskala global. Perbandingan antara Dewan Kawasan Aglomerasi dan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) menyoroti pentingnya peran yang kuat dalam mengoordinasikan pembangunan di wilayah aglomerasi. Dewan Kawasan Aglomerasi, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas, diharapkan mampu memberikan arah dan dukungan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Dukungan anggaran pusat menjadi faktor krusial dalam menjaga keberhasilan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global. Dana yang memadai dari pemerintah pusat memungkinkan pelaksanaan program-program pembangunan yang strategis dan berkelanjutan di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi Jakarta sebagai pusat bisnis internasional.

Selain itu, kejelasan program juga menjadi faktor penting dalam memastikan kesuksesan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global. Program-program yang terarah dan terukur akan membantu mengarahkan sumber daya dan upaya pembangunan ke arah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi Jakarta sebagai pusat bisnis. Kejelasan program juga membantu meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis, sehingga memperkuat posisi Jakarta dalam kancah bisnis global. Dengan demikian, Dewan Kawasan Aglomerasi perlu memiliki peran yang lebih kuat daripada BKSP, didukung dengan dukungan anggaran pusat yang memadai dan kejelasan program pembangunan. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan Jakarta dapat terus berkembang sebagai kota bisnis berskala global yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kesimpulan 

Aglomerasi merupakan kunci untuk membangun kota yang memiliki daya saing global. Dengan dukungan dan koordinasi yang baik, kita dapat mencapai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.Konsep aglomerasi mengacu pada pengelompokan kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah perkotaan, yang menjadi landasan untuk pembangunan kota yang bersaing di tingkat global. Dalam konteks ini, integrasi infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduknya. Dukungan yang memadai dari pemerintah dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan potensi aglomerasi. Dukungan tersebut meliputi alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang mendukung keberhasilan kawasan aglomerasi.

Koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, lembaga akademis, dan masyarakat sipil juga penting untuk mengoptimalkan potensi aglomerasi. Dengan kerjasama yang solid, berbagai inisiatif pembangunan dapat diarahkan secara efektif untuk meningkatkan daya saing kota di pasar global dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, aglomerasi bukan hanya merupakan konsep pembangunan kota yang modern, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Melalui dukungan dan koordinasi yang baik, kita dapat mengoptimalkan potensi aglomerasi dalam menciptakan kota-kota yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun