Kompasiana.com -Beberapa puluh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Islam Ponorogo mengadakan unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024.
Mereka menyalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan presiden dan wakil presiden untuk melakukan kampanye dan menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hanif Zein, selaku Ketua PMII Cabang Ponorogo, mengungkapkan bahwa pernyataan Jokowi telah melukai prinsip-prinsip demokrasi dan mengakibatkan kerugian bagi pendidikan demokrasi, etika, dan moral.
"Presiden sebagai kepala negara berbuat blunder dengan pernyataan tersebut. Ini merupakan kemunduran demokrasi dan mencederai rasa keadilan masyarakat," kata Hanif Zein, Ketua Umum PMII Cabang Ponorogo.
Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh PMII Pusat di Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa PMII di berbagai daerah, termasuk Ponorogo, melanjutkan aksi ini sebagai upaya berkelanjutan dalam perjuangan untuk mempertahankan demokrasi.
Para mahasiswa dari PMII juga mengajukan permintaan kepada KPU dan Bawaslu Ponorogo untuk mempertahankan sikap netralitas dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dianggap krusial guna menjamin kelancaran dan kedamaian dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tanpa adanya konflik yang berlarut-larut.
"Kami berharap KPU dan Bawaslu tidak tergoda oleh kepentingan politik dan tetap menjaga netralitasnya. KPU dan Bawaslu adalah penentu utama dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis," jelas Hanif Zein.
Dalam respons terhadap unjuk rasa tersebut, Arwan Hamidi, seorang Komisioner KPU Ponorogo, mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh mahasiswa terhadap KPU dan Bawaslu. Ia dengan tegas menyatakan bahwa KPU bertekad untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
"Kami berterimakasih atas dukungan dari PMII. KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Arwan Hamidi selaku Komisioner KPU Ponorogo.
