Kemudian, klausul "diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta" merujuk pada situasi di mana individu mengalami pemutusan hubungan kerja dengan pihak swasta tanpa adanya penghormatan yang sesuai prosedur atau aturan yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran etika kerja, disiplin, atau faktor lain yang membuat perusahaan mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan karyawan tersebut.
Dengan adanya ketentuan ini, terlihat bahwa syarat ini dapat berlaku dalam berbagai konteks, seperti seleksi atau kualifikasi untuk suatu pekerjaan atau posisi tertentu, baik di sektor pemerintah (PNS) maupun di sektor swasta. Persyaratan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan memiliki rekam jejak kerja yang baik dan tidak memiliki catatan pemberhentian yang mungkin mencerminkan ketidakstabilan atau masalah dalam karirnya.
Sebagai catatan tambahan, pengertian "tidak dengan hormat" dalam konteks pemutusan hubungan kerja menunjukkan bahwa pemutusan tersebut tidak dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan norma-norma etika dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencerminkan adanya masalah atau pelanggaran yang signifikan dalam hubungan kerja tersebut.
5. Individu yang tidak tengah menjadi anggota partai politik. Ungkapan ini merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak aktif atau tidak terdaftar sebagai anggota dari suatu partai politik pada saat tertentu. Dalam konteks ini, "tidak sedang menjadi anggota" menekankan pada status saat ini, menunjukkan bahwa individu tersebut tidak memiliki afiliasi dengan partai politik pada periode waktu yang relevan.
Penting untuk dicatat bahwa ketiadaan keanggotaan dalam partai politik dapat menjadi persyaratan atau kriteria tertentu dalam berbagai situasi, seperti penerimaan pekerjaan atau posisi tertentu, partisipasi dalam suatu program, atau syarat kelayakan dalam konteks tertentu. Hal ini biasanya mencerminkan keinginan untuk memastikan independensi atau netralitas individu dalam situasi di mana afiliasi politik dapat dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi objektivitas atau integritas.
Pada dasarnya, "partai politik" merujuk pada organisasi politik yang memiliki tujuan, platform, dan keanggotaan yang bersifat politis, dengan aktifitasnya melibatkan pengambilan keputusan politik dan partisipasi dalam proses demokratis. Oleh karena itu, ketiadaan keanggotaan dalam partai politik menandakan bahwa individu tersebut tidak terlibat secara langsung dalam struktur organisasi politik formal dan tidak memiliki kewajiban atau keterlibatan resmi dengan partai politik.
KPU telah berupaya maksimal untuk merangsang minat warga negara agar mendaftarkan diri sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai signifikansi peran petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum. KPU juga menhelenggarakan berbagai pelatihan bagi calon petugas KPPS, dengan tujuan agar mereka memperoleh kompetensi yang memadai yntuk melaksanakan tugas mereka.
Upaya sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu. Dengan menyoroti peran vital petugas KPPS sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemungutan suara, diharapkan masyarakat dapat lebih merespon positif terhadap panggilan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis.
Selain itu, KPU juga menggelar berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan calon petugas KPPS. Pelatihan tersebut mencakup pemahaman mendalam terhadap prosedur pemungutan suara, penanganan situasi darurat, serta aspek-aspek keamanan dan transparansi. Dengan demikian, diharapkan setiap petugas KPPS memiliki kesiapan dan kepercayaan diri untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen KPU dalam menghadirkan petugas KPPS yang berkualitas  dan profesional, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi dan keberlanjutan sistem pemilihan umum di Indonesia.
Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Salah satu hambatan yang signifikan adalah minimnya antusiasme warga untuk mendaftar sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih ada sekitar 2,5 juta posisi petugas KPPS yang belum terisi.
