Mohon tunggu...
ahmad mustofa
ahmad mustofa Mohon Tunggu... -

Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, hanya senang mengamati dan memperhatikan kehidupan sosial di sekeliling, tinggal di Tuban Jawa Timur (Tuban adalah kota kecil di sebelah Barat Laut kota Surabaya).

Selanjutnya

Tutup

Politik

Hukuman Mati Bagi Koruptor adalah Solusi Satu-satunya

30 Maret 2010   18:15 Diperbarui: 26 Juni 2015   17:05 521
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sungguh sangat memprihatinkan bahwa ternyata tokoh yang paling dihormati dan disegani masyarakat kita bukanlah sosok yang bersih dan jujur, melainkan orang kaya tanpa mempersoalkan bagaimana caranya orang itu menjadi kaya. Sehingga fenomena tersebut telah mensuburkan praktek-praktek korupsi di negeri ini. Coba kita lihat setiap hari pasti ada saja berita-berita perihal koruptor tertangkap, namun hukum yang dijatuhkannya tidak setimpal. Melihat gelagat bahwa hukuman penjara tidak menimbulkan efek jera, belakangan ini muncul desakan dari berbagai kalangan agar koruptor dihukum mati saja. Selain itu ada juga yang mengusulkan supaya para penjahat kerah putih itu dikucilkan dalam pergaulan sosial dan bahkan ada usul supaya para koruptor dihukum dengan cara Soeharto saat Orde Baru dahulu mengucilkan para Ex-tapol PKI. Menurut hukum yang berlaku di republik ini, memang ada pasal-pasal yang memungkinkan para koruptor dihukum mati. Namun ganjaran itu hanya berlaku bagi pelaku korupsi dalam situasi gawat darurat, misalnya bencana alam atau saat negara terlibat perang. Dan ternyata, pasal ini tidak diterapkan kepada para koruptor yang menilep dana bantuan bagi korban tsunami di Aceh. (Silahkan baca referensinya DI SINI). Di antara beberapa negara yang serius dan keras dalam menjalankan program pemberantasan korupsi, baru Cina yang benar-benar menjalankan hukuman mati. Dari berbagai laporan mengenai pelaksanaan program tersebut dapat disimpulkan, penerapan hukuman mati telah berdampak menurunkan secara drastis tindak pidana korupsi di Cina. Apakah Anda setuju kalau para koruptor di negeri ini dihukum mati ? Bagaimana dengan hukuman pengucilan dalam pergaulan sosial ? Bisa dipastikan metode ini tidak akan jalan. Pasalnya, masyarakat bangsa ini sudah terlanjur dikuasai budaya materialisme, yang melahirkan sikap pragmatis di tengah-tengah masyarakat. Bukan rahasia lagi bahwa tokoh yang paling dihormati dan disegani masyarakat kita bukanlah sosok yang bersih dan jujur, melainkan orang kaya—tanpa mempersoalkan bagaimana caranya orang itu menjadi kaya. Pendek kata, mayoritas warga bangsa ini sebenarnya tidak antikorupsi, tapi malah mendukungnya secara diam-diam. Orang-orang berteriak antikorupsi bukanlah karena menganggapnya perbuatan jahat, tapi karena tidak atau belum kebagian. Yang paling menarik adalah usulan agar para koruptor dihukum dengan cara Soeharto mengucilkan orang-orang yang didakwa PKI, yaitu menerakan inisial ET (eks tapol) di KTP mereka. Para pengusul menyarankan agar pada KTP para koruptor diterakan inisial EK (eks koruptor). Apakah cara ini akan efektif kalau ternyata masuk penjara saja mereka tidak takut, dan tidak merasa malu aibnya dibeberkan secara telanjang oleh media massa ? Menurut hemat penulis, hanya hukuman mati sajala yang akan membuat para koruptor jera dan membikin orang lain yang belum pernah korupsi takut untuk  mencobanya. Maka perlu dibuat UU Anti Korupsi yang baru menggantikan yang lama. Dan itu semua diperlukan kemauan kuat dari semua stake holder negeri ini, karena tanpa itu sulit mengharapkan pemerintah dan para legislator untuk membuat Undang-Undang yang akan mengirim para koruptor ke neraka secepatnya. Semoga penerapan hukuman mati bagi koruptor segera diberlakukan, sehingga negeri ini bebas dari korupsi yang telah membuat negeri ini tidak pernah maju dan semakin terpuruk (AM, 30 Maret 2010). Silahkan baca juga atikel berikut:

  1. Serial Humor Samin
  2. Artikel - artikel lain:

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun