Mau Rp 1 Milyar/Bulan? Ikuti Langkah Wapres Boediyono

Harta Wapres Boediono Naik Rp 6 miliar dalam Tempo 5 Bulan. Itu artinya, dalam sebulan harta Boediono naik lebih dari 1 Miliar. Harta kekayaan Wakil Presiden Boediono naik hingga Rp 6 miliar itu terhitung dari April hingga September 2009. Kenaikan itu berasal dari investasi surat berharga dan tabungan, giro atau setara kas.

Pada bulan April 2009 nilai surat berharga milik Boediono adalah Rp 1,2 miliar. Sementara, pada bulan September 2009 naik hingga Rp 3,7 miliar.

Kenaikan mencolok lainnya berasal dari giro dan harta setara kas lainnya. Pada bulan April 2009, nilainya Rp 13,5 miliar dan US $ 15 ribu. Lima bulan kemudian, ada perubahan hingga Rp 16,8 milar dan US $ 16 ribu.

Dalam data tersebut, Boediono juga tercatat memiliki sejumlah tanah di Sleman, Yogyakarta. Hal itu masuk dalam data harta tak bergerak yang nilainya mencapai Rp 6,4 miliar.

Untuk harta bergerak, Boediono memiliki mobil Honda Accord tahun 2003, lalu Honda City tahun 2000, Toyota Kijang Innova tahun 2008, dan Toyota Camry tahun 2008. Mobil terakhir baru dilaporkan Boediono pada akhir September 2009.

Jika dijumlahkan dengan kepemilikan logam mulia, barang antik dan benda bergerak lainnya, total harta tidak bergerak Boediono mencapai Rp 940 juta.

Dengan demikian, total harta Boediono naik sekitar Rp 6 miliar sejak bulan April 2009 hingga September 2009. Nilai sebelumnya pada bulan April mencapai Rp 22 miliar dan US $ 15 ribu, lalu pada bulan September mencapai Rp 28 milar dan US $ 16 ribu. (dirangkum dari detik.com).

Dari berita tersebut bagi yang berminat berusaha dengan hasil melimpah minimal bisa dapat pendapatan laba Rp 1 Milyar per-bulan, harap berguru ke Boediono Sang Wapres kita. Siapa tahu dia bisa sharing ke kita kiat-kiat usaha dengan penghasilan yang melimpah tersebut.

Terlepas dari asal muasal penambahan harta sebanyak itu di atas. Patut diapresiasi langkah Sang Wapres yang dengan rajunnya melaporkan harta kekayaanya kepada KPK, karena ternyata lebih dari 70% anggota DPR kita yang terhormat tersebut belum melaporkan jumlah kekayaannya kepada KPK, padahal melaporkan jumlah kekayaan bagi pejabat negara adalah suatu kwajiban yang sudah di atur oleh peraturan. (AM, 7 Maret 2010).