Pada Tahun 2013 yang lalu, terdorong oleh rasa keprihatinan saya terhadap kondisi pembangunan di Kecamatan Damer yang cenderung tidak mengalami perkembangan signifikan, maka saya kemudian mencoba menyuarakan tentang BURUKNYA kondisi pembangunan di wilayah Damer melalui sebuah artikel yang diberi judul "Masikah Damer Bagian Dari NKRI?" Â Artikel tersebut saya publikasikan melalui laman akun kompasiana.com milik Seven Ahlaro. Artikelnya bisa diakses melalui link berikut https://www.kompasiana.com/amelodamer/552afeb8f17e61e35ed623dd/masihkah-pulau-damer-bagian-dari-indonesiaÂ
Salah satu isu penting yang saya soroti lewat artikel yang saya tulis pada saat itu yakni tentang "buruknya kondisi pembangunan dan pelayanan kesehatan di Kecamatan DAMER. Saya sungguh berharap bahwa tulisan tersebut bisa mengguggah atau mengetuk hati para pemangku jabatan di wilayah Maluku Barat Daya (MBD), bahkan lebih dari pada itu para pemangku jabatan di republik ini  untuk bisa MEMPERHATIKAN PEMBANGUNAN di wilayah DAMER.Â
Sayangnya setelah kurang lebih 9 tahun berlalu semenjak tulisan saya dipublikasikan, justru dalam tahun 2022 ini, TERCATAT SUDAH ADA DUA ORANG WARGA DAMER yang harus KEHILANGAN NYAWAnya akibat minimnya sarana/fasilitas kesehatan serta minimnya sumber daya manusia (tenaga dokter) representatif di pulau Damer yang mengakibatkan lambannya proses penanganan medis terhadap pasien kirits yang membutuhkan tindakan emergency" sehingga berujung pada kematian warga.
Kasus kematian pertama menimpa almarhum Kepala Desa, Desa Kuay Melu, Kecamatan DAMER yang terpaksa dirujuk ke Ibu Kota Kabupaten MBD yakni Tiakur dengan menggunakan speedboat hanya dengan bermodalkan swadaya keluarga. Lama waktu perjalanan dari Damer ke Tiakur harus ditempuh kurang lebih 6 jam perjalanan dengan ditemani teriknya panas matahari yang membakar kulit serta menguras seluruh energi pasien.Â
Pada akhirnya, usaha keluarga menjadi sia-sia oleh karena sebelum speedboat pengantar pasien tiba di kota Tiakur, almarhum telah kehilangan nyawanya. Jenasahnya pun dikembalikan ke kecamatan Damer dengan menggunakan speedboat akibat keterbatasan akses transportasi di wilayah MBD yang SUNGGUH SANGAT MEMPRIHATINKAN.
Kasus kematian kedua yang tidak kalah meyedihkan adalah kasus meninggalnya salah seorang ibu hamil dari desa Kumur kecamatan Damer yang juga meninggal akibat keterlambatan penganan medis sebagai dampak dari keterbatasan fasilitas kesehatan dan ketiadaan tenaga dokter di wilayah Damer.Â
Dalam kasus kedua ini, almarhum telah mengalami pecah ketuban, namun oleh karena keterbatasan fasilitas medis dan tenaga dokter di tingkat kecamatan maka almarhum kemudian dirujuk menggunakan kapal laut menuju Tiakur.Â
Setelah almarhum tiba di TIAKUR bersama keluarga, ternyata didapati bahwa dokter kandungan yang bertugas di RSUD MBD sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Akitabtnya pasien kembali dirujuk ke kota Ambon sementara perjalanan yang harus ditempuh dari Tiakur menuju Ambon harus ditempuh selama sehari semalam (kurang lebih 24-26 jam perjalanan) Konsekuensinya, nyawa sang anak yang berada di dalam kandungan si Ibu bahkan nyawa sang Ibu pun tidak tertolong. Keduanya meninggal akibat buruknya fasilitas kesehatan dan dan terbatasnya sumber daya kesehatan di wilayah Maluku Barat Daya.
Sayangnya rentetan kematian yang terjadi akibat terbatasnya sarana/fasilitas kesehatan serta terbatasnya tenaga medis/dokter di wilayah MBD justru TERKESAN dianggap hal yang biasa-biasa saja. TIDAK TAMPAK RESPON berarti dari pihak pemangku jabatan di wilayah MBD baik dari pihak eksekutif maupun legislative. Peristiwa kematian warga DAMER, Kabupaten Maluku Barat Daya yang begitu memprihatinkan (jika dilihat dari sisi rangkaian kronologis kematiannya) justru luput dari perhatian para pemangku jabatan di wilayah MBD. Jika demikian, kemana lagi kami masyarakat harus mengadu?
Diperhadapkan pada kenyataan menyedihkan sebagaimana terdeskripsikan di atas, maka melalui artikel ini untuk kedua kalinya dengan segala kerendahan hati saya sebagai warga Negara Republik Indonesia hadir dan mengetuk pintu hati para pemangku jabatan di wilayah MBD dalam hal ini pihak EKSEKUTIF dan LEGISLATIF, serta Pemerintah Republik Indonesia; BERILAH SEDIKT SAJA PERHATIAN BAPAK/IBU Untuk Kecamatan Damer dan Untuk MBD.Â
Kami Masyarakat Kecamatan Damer Merindukan Lahirnya Kebijakan Pembangunan Yang Berpihak Kepada Masyarakat Damer. SMS untuk Pak Presiden; Hampir Sebagian Besar Wilayah Pelosok Maluku Barat Daya hingga detik ini belum menikmati sumber daya listrik, tidak ada jaringan telekomunikasi (TELKOMSEL), Tidak ada jalan penghubung antar kampung/desa yang layak). Sekali-kali tolong sempatkan waktu untuk sekedar menengok mirisnya kondisi pembangunan di wilayah-wilayah pelosok MBD. Semoga arikel ini kelak bisa memberikan dampak positif terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Damer dan demi kepentingan masyarakat MBD.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H