Selanjutnya menurut penulis, frasa "pulang kampung" (mungkin) menjadi pembenaran pemerintah karena sudah banyak orang yang kembali ke kampung halaman sebelum aturan ini dikeluarkan.
Ketiga. Disahkannya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pengendalian transportasi, menandakan pemerintah mulai membatasai mobilitas masyarakat keluar dan/atau masuk sebuah wilayah.Â
Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengatur pelarangan sementara penggunaan beberapa moda transportasi umum darat, laut dan udara. Bahkan dalam peraturan tersebut, diatur mengenai sanksi bagi individu yang melanggar pembatasan mobilitas masyarakat.Â
Namun terdapat pengecualian bagi kegiatan khusus logistik, kesehatan, dan pemerintahan untuk memastikan bahwa arus logistik dan perekonomian tidak terputus. Oleh karena itu pengendalian transportasi mobilitas masyarakat secara terbatas ini merupakan bentuk penerapan soft lockdown.
Keempat. Ekonomi dan sosial menjadi alasan paling kuat masyarakat memilih untuk kembali ke kampung halaman. Oleh karena itu, untuk mendukung diterapkannya peraturan ini pemerintah harus dapat memastikan bahwa individu yang tidak kembali ke kampung halaman mendapatkan jaminan secara ekonomi dan sosial.Â
Pembagian bantuan langsung yang selama ini mulai digalakkan pemerintah baik secara ekonomi dan sosial dari pemerintah harus tepat sasaran dan merata.Â
Dengan memastikan jaminan kebutuhan ekonomi dan sosial dapat terpenuhi, maka diharapkan masyarakat dapat disadarkan untuk tidak kembali ke kampung halaman selama masa pandemi Covid-19 ini.
Kelima. Akhirnya semua semua kembali lagi pada diri kita masing-masing. Kerjasama antar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan larangan kembali ke kampung ini.Â
Seluruh imbauan dan larangan tersebut diharapkan menjadi sebuah stimulus bagi kita semua untuk dapat memahami situasi darurat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta wabah virus Covid-19 ini segera berlalu.
