Penyelenggaraan PEMIRA UIN Jakarta Perspektif Marx

Kaum borjuis dalam hal ini mengintervensi hak kaum proletar melalui E-voting, mengambil alih kewenangan KPU melalui Pustipanda, kemudian tidak bertanggungjawab terhadap masalah-masalah yang muncul seperti akun seseorang dari kaum proletar dibobol oleh orang lain, dan pembobol tersebut memilih calon yang bukan pilihan dari kaum proletar. 

Terlihat jelas melalui kacamata Marx, bahwa kaum borjuis benar-benar tidak ingin melaksanakan kegiatan ini dan tidak ingin menyia-nyiakan kekayaannya terhadap hak-hak kaum proletar dalam hal apapun termasuk PEMIRA. 

Sehingga anggaran dana PEMIRA yang seharusnya diberikan kepada kaum proletar, dirancang sebaik mungkin oleh kaum borjuis agar anggaran tersebut tidak pernah lagi dikeluarkan, itulah E-voting, itulah eksploitasi yang sedang dilancarkan.

Pertanyaan yang muncul kemudian, kemana perginya anggaran dana yang seharusnya menjadi hak kaum proletar itu dihabiskan? Apakah anggaran dana itu diambil alih oleh kaum borjuis tanpa ada persetujuan dari kaum proletar? 

Apakah anggaran dana itu telah digunakan oleh oknum kaum borjuis dan dibayarkan kepada oknum terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum PEMIRA dilaksanakan agar posisi kaum borjuis dapat diamankan di Kementerian Agama? Tidak ada lidah kaum borjuis yang dapat dipercaya. Satu-satunya yang bisa meyakinkan kaum proletariat adalah bukti transparansi anggaran dana.