Rakyat Cerdas = Kekuatan Bangsa

Saya sering sekali dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa kita perlu mencerdaskan rakyat dan bangsa ini. Dan, saya sangat bersungguh-sungguh dengan hal itu karena beberapa alasan.

Secara cepat rakyat yang cerdas dan berwawasan luas akan mengeliminir dan membatasi perkembangan radikalisme yang memanfaatkan rakyat kita untuk segala macam kepentingan, yang entah apa (macam2). Rakyat yang cerdas akan memberikan kejernihan sudut pandang dan pikir yang memberi objektivitas dalam melihat dan menyelesaikan banyak masalah bangsa. Rakyat yang cerdas tak mudah terprovokasi dan akan menghidupkan tolerasi berbangsa dan bernegara di NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika. Kecerdasan dan keberagaman itu justru dapat menjadi kekuatan negeri ini yg luar biasa.

Perjuangan kita untuk memajukan negeri ini masih panjang, berat dan membutuhkan pemberdayaan masyarakat secara langsung untuk turut mengawasi arah pembangunan karena dalam ketertinggalan pembangunan negeri ini di berbagai sektor-sektor dasar yang strategis dan sektor-sektor ikutan lainnya. Kita membicarakan pembiayaan pembangunan (baca: uang) yang sangat-sangat besar (meliputi ribuan Trilliun Rupiah). Proses pembangunan itu akan dilakukan bukan hanya oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah, namun juga oleh perusahaan-perusahaan swasta (nasional dan asing) dan rakyat pada umumnya. Pada ujungnya, proses pembangunan ini akan dilakukan oleh orang-orang (manusia) baik yang duduk dipemerintahan maupun pihak swasta. Dalam hal efektivitas fungsi pengawasan lembaga2 resmi Negara masih belum maksimal disamping masalah integritas aparat dan pejabat negara yang terlihat masih banyak masalah, siapa yang dapat mengawasi semua itu kalau bukan rakyat yang cerdas ?

Trus, apa hubungannya semua itu dengan kebutuhan kita untuk mencerdaskan rakyat ?

Kepentingan nasional kita dalam memajukan negeri ini sangatlah mulia dan berarti bagi bangsa ini. Namun kepentingan nasional kita itu tidak selalu sama dengan kepentingan negara-negara maju atau bahkan beberapa negara tetangga kita sendiri. Sadar atau tidak, ada semacam dorongan instabilitas di negeri ini dan upaya yang cenderung mengarah pada memecah belah bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebuah kekuatan yang menakutkan bagi banyak pihak. 

Sayangnya, ada beberapa elemen bangsa ini yang demi kepentingannya (dan golongannya) sendiri, turut menggunakan pendekatan-pendekatan yang sejenis seakan senang dengan negeri dan bangsa yang terkoyak-koyak; seakan tak peduli jika negeri ini pecah atau berantakan sebagaimana yang terjadi dengan Lebanon, Yugoslavia, Uni Sovyet, Irak, Somalia, Libia, dan Suriah, misalnya.

Berbagai issue di dalam negeri selalu mempunyai beberapa dimensi. Hanya rakyat yang cerdas yang akan dapat memilah-milah sebuah kasus. Coba lihatlah kasus Papa Minta Saham yang sedang heboh saat ini. Terlepas dari adanya masalah pelanggaran etika yang serius oleh SN (yang seharusnya sudah terang benderang dan tidak perlu orang cerdas untuk dapat menangkap apa yang terjadi), ada banyak pertanyaan yang tersisa dan perlu didalami bagi rakyat yang cerdas. Misalnya, terlepas dari harus dilakukan pembuktian kebenaran isi rekaman pembicaraan yang sudah tersebar luas* itu:

• Mengapa SN (dan MR) bisa sedemikian berani mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ? Apakah dia bekerja sendiri ?
• Apa yang sesungguhnya terjadi  dibalik keputusan-keputusan besar menyangkut pembangunan di negeri ini ?
• Apakah benar ada keterlibatan JK, LP dan RS dalam keputusan2 pemerintah menyangkut proyek2 besar ? Jika ini tidak benar, pernyataan2 SN dan MR itu tentu merupakan sebuah fitnah yang luar biasa dan seharusnya baik JK, LP dan RS, mestinya marah dan bereaksi membersihkan nama mereka sebagaimana dituduhkan itu. Jika mereka tidak bereaksi, mengapa ?
• Apa yang dimaksud dengan perkataan “kalau pak JK Presiden?” dalam pembicaraan ini:

SN: Ya kita harus jujur
MR: Kalau Pak JK presiden,
SN: Wah terbang kita.
MR: Atau dia pasrahin Pak JK urus ekonomi saja, saya pergi dah blusukan. Pak JK urus saja ekonomi
SN: Ya tapi sekarang sudah dibatasin terus presiden

Benarkah Jokowi sudah menyadari dan mulai membatasi ruang gerak JK ?

• Benarkah seperti kata SN, RS dan SS juga turut bermain ? Bukankah pembicaraan ini perlu di klarifikasi oleh orang-orang yang disebut namanya disana juga ?

  SN: Sudah Pak. Kemarin itu saya diarahkan sama Bu RIni, menteri ESDM jadi nanti itu ditunjuk di Bintuni. Bintuni itu arealnya 6000 hektar. Itu dibuat di sana itu pabrik pupuk, Antam juga disitu, pelabuhan bukan hanya Sorong pak tapi di situ...

SN seakan begitu menguasai dan mempunyai banyak kartu truf juga tentang nama-nama yang disa sebutkan dalam pembicaraannya.

Tentu kita, rakyat, tidak dapat mengabaikan begitu saja pembicaraan-pembicaraan yang menurut Kejaksaan Agung masuk dalam kriteria "Permufakataan Jahat" dalam konstruksi tindak pidana korupsi karena ini dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan tertinggi pada sebuah Lembaga Tinggi Negara. Apalagi, ada kata2 "Presiden bisa jatuh jika sampai menolak perpanjangan". Salah2 ini malah sudah mendekati sebuah "Pemufakatan Makar".

Dimana kira-kita kasus Papa Minta Saham ini akan berakhir ? Walau masih berharap kasus ini adalah sebuah kesempatan emas untuk terus mendorong program "Bersih2" di negeri ini, saya tetap membatasi harapan saya melihat kompleksnya realitas masalah korupsi yang sudah sistemik di negeri ini.

Berbagai kasus atau skandal yang terjadi di negeri ini sesungguhnya dapat dijadikan bahan untuk mencerdaskan bangsa juga. Selain akan dapat membuka semua tokoh-tokoh yang turut sebagai pemain utama dalam sintron itu, juga dapat membuka kedok para tokoh yang hinggar binggar membela kepentingan entah apa (yang pasti bukan kepentingan membersihkan negara ini dari praktek2 koruptif penyelenggaran negara) seperti yang dilakukan oleh FZ dan FH. So, mari tetap kita kawal dan lihat dimana sinetron Papa Minta Saham ini nantinya akan berakhir.

Kita butuh pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat banyak di negeri ini. Kita butuh pemimpin yang dapat terus mendorong pembersihan praktek2 korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. Kita butuh penguatan institusi KPK (bukan pelemahannya sebagaimana terus didorong dan diupayakan oleh DPR). Kita juga butuh mendorong pembersihan dan penguatan institusi Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman (MA dan para Hakim) untuk menjaga proses pembangunan di negeri ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita.

Dan, kembali, pada ujungnya saya tetap berharap adanya proses yang terus menerus untuk mencerdaskan bangsa ini agar kita dapat terus bergerak maju setahap demi setahap, tanpa mengorbankan rakyat dan bangsa ini; agar kita dapat mendewasakan rakyat sehingga bisa membedakan antara apa yang dicita-citakan atau diharapkan dan harus terus diperjuangkan dengan realitas yang kita hadapi saat ini; dan agar rakyat dapat tetap bersatu, tak terpecah belah, menjadi kekuatan inti bangsa ini.

Berharap terkuaknya satu kasus demi kasus akan semakin mencerdaskan bangsa ini untuk dapat memilah-milah mana tokoh dan partai yang memang mendukung pemberantasan korupsi yang menggerogoti dan menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa ini dan tokoh2 dan partai2 mana yang sesungguhnya mendukung dan melindungi para koruptor. Semoga rakyat yg cerdas akan lebih selektif dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen dan para pemimpin daerah dan negeri ini dikemudian hari, demi indonesia yang lebih baik.

Salam Indonesia raya.

*Sumber rekaman pembiaraan Papa Minta Saham ini ambil dari sini.