Ketika asap itu sudah sangat membahayakan kesehatan semua orang, dan bahkan sudah menyebabkan kematian beberapa orang, rakyat bahkan anak2, pun dihasut untuk menyalahkan Presidennya. Sementara para pemimpin yang mereka pilih (dengan Pilkada yg menghabiskan dana trilliunan Rupiah), Gubernur, Bupati justru melegalkan pembakaran hutan yang jelas2 termasuk kategori TINDAK PIDANA KEJAHATAN menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di negeri ini. Lantas, Anggota DPRD nya dengan lantang menyatakan akan keluar dari NKRI jika Presiden tidak menghentikan asap diwilayahnya. Siapa yang membakar ? Siapa yang mengizinkan para pembakar ? Siapa yang selama ini membekingi para pembakar ? Siapa yang selala ini menerima setoran dari apara perusak hutan ? Siapa yang saat asap kemudian meracuni rakyat justru pergi le Luar Negeri dengan uang rakyat pula ??
Pasal 97, 98, 99 dan 108 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP sangat jelas mengatur tentang larangan membakar hutan untuk membuka lahan. Ini saya tuliskan lagi biar bias membaca dengan baik.
Pasal 97
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.
Pasal 98
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 99
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu
air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Trus, para Politisi dan Pemimpin daerah dengan Otonomi Daerah hanya sibuk mengejar anggaran yang bisa dijadikan bancaan mereka berfoya-foya. Apakah ada yang sungguh2 memikirkan rakyatnya ???? Untuk apa kita menghabiskan trilliunan uang rakyat dengan Pilkada ??? kemana para Gubernur dan Bupati serta Wakil2 Rakyat diwilayah yang "sengaja dibakar" hutannya itu ??? Malah, mentang2 menjadi Pemimpin di Daerah, apa Gubernur dan bupati kemudian boleh suka2 dan serta-merta melanggar ketentuan UU dinegeri ini dengan mengizinkan pembakaran hutan ???
Saya pernah tinggal 18 tahun di Riau dan tahu persis seperti apa rasanya wilayah yang sudah dikepung asap itu dan bersimpati dengan rakyat di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Namun saya tidak mengerti mengapa Rakyat masih memilih menjadi alat politik segelintir kepentingan elit di daerah ketimbang meminta Aparat penegak hukum bertindak tegas dan menangkap semua pihak (termasuk para Pemimpin di Daerah) yang terlibat atau membekingi pembakaran hutan diwilayahnya.
Saya sama sekali tidak bermaksud membela Presiden yang memang harus bekerja lebih keras memerintahkan semua aparat dibawah kekuasaannya untuk memaksimalkan penghentian pembakaran hutan ini. Namun Otonomi Daerah di negeri ini menunjukkan Gubernur dan Bupati memang dipilih rakyat diwilayahnya (bukan diangkat oleh presiden seperti jaman Orde Baru dulu). Ini memang perlu menjadi perhatian super serius dari Presiden karena para pemimpin di daerah2 pembakar hutan diam seribu bahasa.  Ungkap tuntas perusahaan-perusahaan pembakar hutan  dan jika mungkin, kemana saja (kepada siapa saja) setoran2 mereka itu diberikan.. Semoga rakyat semakin cerdas dalam memilih para peminpinnya yang saat ini tidak berbuat apa2 atau tidak cukup berbuat/bertindak untuk melindungi rakyat yang memilihnya.
Sumber Berita dapat dilihat disini atau disini atau disini.
Â
