Trus, para Politisi dan Pemimpin daerah dengan Otonomi Daerah hanya sibuk mengejar anggaran yang bisa dijadikan bancaan mereka berfoya-foya. Apakah ada yang sungguh2 memikirkan rakyatnya ???? Untuk apa kita menghabiskan trilliunan uang rakyat dengan Pilkada ??? kemana para Gubernur dan Bupati serta Wakil2 Rakyat diwilayah yang "sengaja dibakar" hutannya itu ??? Malah, mentang2 menjadi Pemimpin di Daerah, apa Gubernur dan bupati kemudian boleh suka2 dan serta-merta melanggar ketentuan UU dinegeri ini dengan mengizinkan pembakaran hutan ???
Saya pernah tinggal 18 tahun di Riau dan tahu persis seperti apa rasanya wilayah yang sudah dikepung asap itu dan bersimpati dengan rakyat di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Namun saya tidak mengerti mengapa Rakyat masih memilih menjadi alat politik segelintir kepentingan elit di daerah ketimbang meminta Aparat penegak hukum bertindak tegas dan menangkap semua pihak (termasuk para Pemimpin di Daerah) yang terlibat atau membekingi pembakaran hutan diwilayahnya.
Saya sama sekali tidak bermaksud membela Presiden yang memang harus bekerja lebih keras memerintahkan semua aparat dibawah kekuasaannya untuk memaksimalkan penghentian pembakaran hutan ini. Namun Otonomi Daerah di negeri ini menunjukkan Gubernur dan Bupati memang dipilih rakyat diwilayahnya (bukan diangkat oleh presiden seperti jaman Orde Baru dulu). Ini memang perlu menjadi perhatian super serius dari Presiden karena para pemimpin di daerah2 pembakar hutan diam seribu bahasa.  Ungkap tuntas perusahaan-perusahaan pembakar hutan  dan jika mungkin, kemana saja (kepada siapa saja) setoran2 mereka itu diberikan.. Semoga rakyat semakin cerdas dalam memilih para peminpinnya yang saat ini tidak berbuat apa2 atau tidak cukup berbuat/bertindak untuk melindungi rakyat yang memilihnya.
Sumber Berita dapat dilihat disini atau disini atau disini.
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H