Dalam beberapa bulan terakhir kita sering dihadapkan pada isu terkait ISIS (Islamic State of Iraq and Sham) yang saat ini mengklaim diri sebagai negara khilafah. Pemimpin ISIS yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi didaulat oleh pengikutnya sebagai khalifah (kepala negara khilafah). Tulisan ini tidak akan mengkritisi soal negara 'khilafah' yang didirikan ISIS. Tetapi akan sedikit mengurai tentang negara khilafah itu sendiri. Sebenarnya, masih terlalu banyak hal yang perlu dibahas dan dikaji tentang negara khilafah ini. Membutuhkan waktu khusus dan tidak sebentar untuk mengkaji tentang khilafah. Tetapi di sini akan disinggung sedikit tentang negara khilafah dan kenapa tidak sedikit kaum muslim yang memperjuangkan khilafah.
1. Realitas Khilafah
Khilafah, secara etimologis, adalah kedudukan pengganti yang menggantikan orang sebelumnya. Menurut terminologi syar'i, khilafah diartikan sebagai kepimpinan umum, yang menjadi hak seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam (hukum Allah) dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
Batasan “kepimpinan umum” mempunyai konotasi, bahwa khilafah Islam bertugas mengurusi seluruh urusan, yang meliputi pelaksanaan semua hukum syara’ terhadap rakyat, tanpa terkecuali meliputi muslim dan non-muslim. Mulai dari masalah akidah, ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, semuanya diurus oleh khilafah Islam.
Jika Anda membuka kitab Lisanul Arab karya Imam Ibnu Mandzur, maka Anda semua akan mendapatkan definisi seperti ini.
Bentuk dan sistem pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:
a.Negara Islam tidak berbentuk federasi ataupun persemakmuran (commonwealth), tetapi berbentuk kesatuan (union).
b.Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan (monarki), baik absolut, seperti kerajaan Saudi Arabia, maupun perlementer, seperti kerajaan Malaysia. Juga tidak berbentuk republik, baik presidensial, seperti Indonesia, maupun parlementer, seperti Rusia. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah, dimana khalifah tidak seperti presiden, juga tidak seperti perdana menteri, atau raja.
c.Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk demokrasi, teokrasi, ataupun autokrasi. Tetapi, sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah yang tidak sama dengan model pemerintahan yang ada di dunia saat ini.
d.Sistem pemerintahan Islam berbentuk sentralisasi, sedangkan administrasi atau birokrasinya menganut sistem desentralisasi.
e.Bentuk negara Islam yang sesungguhnya juga bukanlah bentuk negara bangsa (nation-state) seperti yang digagas oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo dengan Negara Islam Indonesianya. Tetapi bentuk negara Islam adalah bentuk negara global internasional, sebagai bentuk persatuan umat Islam sedunia.
